Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi www.djpp.kemenkumham.go.id

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 13. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 14. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 15. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 16. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. 17. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu. 18. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. 19. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu dengan ataupun tanpa alat peraga untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. 20. Pengawasan Kampanye adalah kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan, dan penilaian atas seluruh proses pelaksanaan kampanye. 21. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda dan atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya, yang dipasang www.djpp.kemenkumham.go.id

dan atau digunakan untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu. 22. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu. 23. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 24. Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye bertujuan untuk memastikan: a. integritas penyelenggaraan kampanye sehingga berlangsung secara aman, tertib, damai, berkualitas, dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan media massa terhadap semua Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye; dan c. terselenggaranya Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan tahapan kampanye dilaksanakan oleh: a. Bawaslu, untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan luar negeri; b. Bawaslu Provinsi untuk wilayah provinsi; c. Panwaslu Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan, untuk wilayah Kecamatan atau nama lain; e. Pengawas Pemilu Lapangan, untuk wilayah desa atau nama lain/Kelurahan; dan f. Pengawas Pemilu Luar Negeri, untuk wilayah luar negeri.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu adalah: a. pendaftaran Pelaksana Kampanye, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. penyusunan jadwal kampanye & rencana kegiatan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. rencana kegiatan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi Daftar Nama Peserta dan Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Kampanye; d. pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. materi dan metode kampanye;
2. larangan dalam kampanye; dan
3. Pelaksana Kampanye. e. tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah: a. pendaftaran Pelaksana Kampanye tingkat provinsi, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. penyusunan jadual kampanye & rencana kegiatan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. rencana kegiatan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi Daftar Nama Peserta dan Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Kampanye; d. pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi yang meliputi:

1. materi dan metode kampanye;
2. larangan dalam kampanye; dan
3. Pelaksana Kampanye. e. tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: a. pendaftaran Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyusunan jadual kampanye & rencana kegiatan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. rencana kegiatan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi Daftar Nama Peserta dan Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Kampanye; d. pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang meliputi:

1. materi dan metode kampanye;
2. larangan dalam kampanye; dan
3. Pelaksana Kampanye. e. tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan adalah: a. pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kecamatan yang meliputi:

1. materi dan metode kampanye;
2. larangan dalam kampanye; dan
3. Pelaksana Kampanye. b. tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan adalah: a. pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Desa atau nama lain/Kelurahan yang meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. materi dan metode kampanye;
2. larangan dalam kampanye; dan
3. Pelaksana Kampanye. b. tindak lanjut yang dilakukan oleh PPS terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah: a. pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Desa atau nama lain/Kelurahan yang meliputi:

1. materi dan metode kampanye;
2. larangan dalam kampanye; dan
3. Pelaksana Kampanye. b. tindak lanjut yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Potensi kerawanan dalam penetapan lokasi pemasangan alat peraga pelaksanaan kampanye meliputi: a. kordinasi penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye antara KPU dan Pemerintah, tidak melibatkan peserta dan Pengawas Pemilu; b. penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, tidak mengindahkan nilai estetika dan tata ruang kota; dan c. penetapan lokasi pemasangan alat peraga dikaitkan dengan pendapatan pajak daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Potensi kerawanan dalam pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Anggota DPD meliputi: a. Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu tidak didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. KPU sesuai tingkatannya tidak menyerahkan salinan daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; c. KPU sesuai tingkatannya tidak menyerahkan

daftar perubahan dan atau pergantian Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota; dan d. Peserta Pemilu mendaftarkan Pelaksana Kampanye dari unsur Pelaksana Kampanye yang dilarang oleh UNDANG-UNDANG.

Potensi kerawanan dalam Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi: a. Peserta Pemilu tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; b. penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye melewati batas waktu yang ditentukan; c. KPU sesuai tingkatannya tidak menyerahkan salinan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus kampanye Peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota; dan d. kepemilikan rekening khusus dana kampanye parpol Peserta Pemilu diatas-namakan pengurus parpol yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Potensi kerawanan dalam penyusunan jadual kampanye rapat umum meliputi: a. penyusunan jadual kampanye rapat umum tidak melibatkan seluruh Peserta Pemilu, kepolisian dan Pengawas Pemilu; b. jadual kampanye rapat umum tidak memperhatikan pertimbangan dan usulan Peserta Pemilu, kepolisian dan/atau Pengawas Pemilu; dan c. hasil penyusunan jadual rapat umum tidak mencerminkan keadilan terkait pembagian wilayah dan waktu kampanye rapat umum bagi seluruh Peserta Pemilu.

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga meliputi: a. Peserta Pemilu tidak melaporkan daftar peserta kampanye dan rencana kegiatan pelaksanaan kampanye. b. Pelaksana dan/atau peserta kampanye menggunakan materi dan metode kampanye yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye, seperti;

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA;

2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA;

3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id

5. mengganggu ketertiban umum;

6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;

8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu baik langsung maupun tidak langsung untuk: a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c) memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu; d) memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota; atau e) memilih calon anggota DPD tertentu. c. Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka tidak terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu; d. Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah orang-seorang yang dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye, antara lain;

11. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

12. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

13. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank INDONESIA;

14. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan

15. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

16. pegawai negeri sipil; www.djpp.kemenkumham.go.id

17. anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA;

18. kepala desa; dan

19. perangkat desa. e. Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah pejabat negara yang tidak memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye; f. pejabat negara Pelaksana Kampanye menggunakan fasilitas negara, kewenangan dan atau kekuasaannya dalam kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga; g. pejabat negara Pelaksana Kampanye menggunakan kewenangan dan atau kekuasaannya dalam memobilisasi PNS untuk ikut sebagai peserta kampanye; h. pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga dilakukan pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan; i. Alat Peraga Kampanye dipasang diluar tempat yang telah ditentukan; j. KPU sesuai tingkatannya tidak memberikan sanksi atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; k. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu.

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Kampanye Melalui Rapat Umum Dan Iklan Media Massa Cetak Dan Elektronik meliputi: a. Pelaksana Kampanye dan/atau peserta menggunakan materi dan metode kampanye yang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 1 sampai angka 10; b. Pelaksana Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak dan eletronik tidak terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu; c. Pelaksana Kampanye rapat umum, iklan media massa dan elektronik adalah orang-seorang yang dilarang ikut dalam pelaksanaan www.djpp.kemenkumham.go.id

kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 1 sampai dengan angka 9; d. Pelaksana Kampanye rapat umum, iklan media massa dan elektronik adalah pejabat negara yang tidak memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye; e. pejabat negara Pelaksana Kampanye, menggunakan fasilitas negara dalam kampanye rapat umum, iklan media massa; f. pelaksanaan kampanye rapat umum, iklan media massa dan elektronik dilakukan pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan; g. Pelaksana Kampanye melakukan pemasangan iklan kampanye secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) spot dan berdurasi lebih dari 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu; h. Pelaksana Kampanye melakukan pemasangan iklan kampanye di radio secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) spot dan berdurasi lebih dari 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu; i. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan tidak memberikan alokasi yang sama dan tidak memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu dalam menyampaikan materi kampanye; j. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan harga yang tinggi untuk kampanye media massa dan elektronik kepada Peserta Pemilu yang akan menggunakan jasa media yang bersangkutan; k. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan melakukan diskriminasi kepada Peserta Pemilu atas iklan kampanye layanan masyarakat; l. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan melakukan pemberitaan aktivitas Peserta Pemilu sebagai kampanye terselubung; m. KPU sesuai tingkatannya tidak memberikan sanksi atas pelanggaran kampanye rapat umum yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; www.djpp.kemenkumham.go.id

n. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; dan o. Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers dan atau KPU tidak menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dan atau kode etik periklanan dan atau perundang-undangan yang yang dilakukan Peserta Pemilu.

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah difokuskan pada kepatuhan penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, peserta kampanye, Petugas Kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 meliputi: a. kebenaran dan ketepatan prosedur; b. keterbukaan prosedur; c. ketepatan waktu proses; dan d. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

(1) Pengawasan proses tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan secara cepat dan tepat atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan cara a. koordinasi; b. sosialisasi; c. publikasi; d. himbauan; e. pengawasan melekat f. rekomendasi; dan g. pelibatan masyarakat.

Koordinasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan dengan cara: a. surat menyurat; dan b. rapat koordinasi;

Sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan melalui: a. siaran pers; b. iklan layanan masyarakat; c. penerbitan media informasi; d. media elektronik; e. penerbitan buku saku; dan f. metode lainnya yang tidak dilarang UNDANG-UNDANG.

Himbauan dan rekomendasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui lisan atau tulisan kepada pemangku kepentingan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawasan melekat terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui aktivitas pengawasan langsung terhadap subjek dan objek kampanye.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan cara: a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan Pengawasan Pemilu; b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang Pengawasan Pemilu; c. melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat; d. membuat kelompok kerja pengawasan; e. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu; dan f. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya. d. melakukan koordinasi ulang dengan Pelaksana Kampanye menjelang dan pada hari Kampanye untuk menegaskan larangan Kampanye dan sanksinya; e. meminta dokumen Kampanye kepada Pelaksana Kampanye untuk mengetahui materi, lokasi, waktu, Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, peserta kampanye serta pihak lain yang dilibatkan; f. memeriksa dokumen Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye; g. melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi Kampanye; dan h. mendokumentasikan pelaksanaan Kampanye. (3) Dalam hal Pengawas Pemilu menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran pada saat kampanye sedang berlangsung, maka Pengawas Pemilu berusaha melakukan langkah langkah pencegahan diantaranya: a. menegaskan kembali kepada Pelaksana Kampanye tentang larangan dan sanksi pelanggaran kampanye; dan b. melakukan koordinasi dengan KPU atau kepolisian sesuai dengan indikasi pelanggaran kampanye.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap persiapan kampanye Peserta Pemilu, dengan cara; a. melakukan koordinasi dengan KPU, Pemerintah dan/atau asosiasi periklanan dimasing-masing tingkatan terkait prosedur dan tata cara pemasangan alat peraga beserta penetapan lokasinya; dan b. Pengawas Pemilu disetiap tingkatan memastikan tidak ada penetapan lokasi dan prosedur pemasangan alat peraga yang diskriminatif terhadap Peserta Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap pendaftaran Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu, meliputi; a. kesesuaian dan keabsahan dokumen daftar pelaksana dan Petugas Kampanye yang didaftarkan Peserta Pemilu; b. kesesuaian dan keabsahan dokumen perubahan daftar pelaksana dan Petugas Kampanye yang telah mengalami perubahan; c. kebenaran dan keabsahan dokumen daftar pelaksana dan Petugas Kampanye Peserta Pemilu tidak memiliki unsur pelaksana yang dilarang perundang-undangan; dan d. Pengawasan Pemilu disetiap tingkatan melakukan audit Pelaksana Kampanye dan atau Petugas Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilu, meliputi; a. Pengawas Pemilu melakukan rapat kordinasi dengan KPU dan Pemerintah dimasing-masing tingkatan terkait prosedur dan tata cara pelaporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilu; b. Pengawas Pemilu melakukan sosialisasi aturan pengawasan prosedur dan tata cara pelaporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilu; c. Pengawas Pemilu disetiap tingkatan memastikan tidak ada diskriminasi penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilu; d. kepatuhan Peserta Pemilu menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam batas waktu yang telah ditentukan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. kepatuhan KPU sesuai tingkatannya menyerahkan salinan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus kampanye Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu disetiap tingkatannya; f. kebenaran dan keabsahan kepemilikan rekening khusus dana kampanye parpol Peserta Pemilu diatas-namakan Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan g. Pengawasan Pemilu disetiap tingkatan melakukan audit atas kebenaran dan keabsahan kepemilikan rekening atas nama Peserta Pemilu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan melekat atas koordinasi yang dilakukan KPU, KPU Provinsi dengan KPI, KPID dan Dewan Pers, meliputi; a. koordinasi yang dilakukan dengan lembaga KPI, KPID dan Dewan Pers melibatkan Peserta Pemilu, lembaga penyiaran dan Pengawas Pemilu; b. hasil koordinasi KPU dengan KPI, KPID dan Dewan Pers tersosialisasikan kepada Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; c. dalam kordinasi yang dilakukan, KPU melakukan koordinasi dengan KPI, KPID dan Dewan Pers terkait aturan pelaksana, bentuk dan metode kampanye pada media massa cetak, online, elektronik; dan d. Bawaslu membuat peraturan bersama terkait Pengawasan Kampanye melalui media cetak, online dan eletronik dengan KPU, KPI, Kementrian Komunikasi dan Informasi dan Dewan Pers.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap penyusunan jadual kampanye rapat umum Peserta Pemilu, meliputi kepastian; a. keterlibatan seluruh Peserta Pemilu, kepolisian dan Pengawas Pemilu penyusunan jadual kampanye rapat umum; b. penetapan jadual kampanye rapat umum telah memperhatikan pertimbangan dan usulan Peserta Pemilu, kepolisian dan/atau Pengawas Pemilu; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penetapan jadual rapat umum telah mencerminkan keadilan terkait pembagian wilayah dan waktu kampanye rapat umum bagi seluruh Peserta Pemilu.

Pengawas Pemilu di setiap tingkatan melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Peserta Pemilu, meliputi; a. kepatuhan Pelaksana Kampanye menggunakan materi dan metode kampanye yang tidak dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 1 sampai dengan angka 10; b. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu; c. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah orang-seorang yang tidak dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 1 sampai dengan angka 9; d. kebenaran dan keabsahan Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah pejabat negara yang telah memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye; e. kepatuhan pejabat negara Pelaksana Kampanye tidak menggunakan fasilitas negara, kewenangan dan atau kekuasaannya dalam kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga; f. kepatuhan pejabat negara Pelaksana Kampanye tidak menggunakan kewenangan dan atau kekuasaannya dalam memobilisasi PNS untuk ikut sebagai peserta kampanye; g. kepatuhan pelaksanaan kampanye tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan; h. kesesuaian dan keabsahan Alat Peraga Kampanye dipasang ditempat yang telah ditentukan; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. kebenaran dan keabsahan KPU sesuai tingkatannya dalam memberikan sanksi atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; dan j. kesesuaian dan keabsahan KPU sesuai tingkatannya dalam menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu.

Pengawas Pemilu disetiap tingkatan melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, meliputi: a. kepatuhan Pelaksana Kampanye tidak menggunakan materi dan metode kampanye yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 1 sampai dengan angka 10; b. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak dan eletronik terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu; c. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye rapat umum, iklan media massa dan elektronik adalah orang-seorang yang tidak dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d angka 1 sampai dengan angka 9; d. kebenaran dan keabsahan Pelaksana Kampanye rapat umum, iklan media massa dan elektronik adalah pejabat negara yang telah memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye; e. kepatuhan pejabat negara Pelaksana Kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronik; f. kepatuhan pelaksanaan kampanye tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan; g. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye melakukan pemasangan iklan kampanye paling banyak 10 (sepuluh) spot dan berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik perhari di stasiun televisi; h. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye melakukan pemasangan iklan kampanye paling banyak 10 (sepuluh) spot dan www.djpp.kemenkumham.go.id

berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik perhari di stasiun televisi; i. kesesuaian dan keabsahan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu dalam menyampaikan materi iklan kampanye; j. kebenaran dan kesesuaian lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan harga yang rendah dan standart untuk kampanye media massa dan elektronik kepada Peserta Pemilu yang akan menggunakan jasa media yang bersangkutan; k. kesesuaian dan keabsahan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan berlaku adil dan sama kepada Peserta Pemilu atas iklan kampanye layanan masyarakat; l. kesesuaian dan keabsahan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan melakukan pemberitaan aktivitas Peserta Pemilu bukan sebagai kampanye terselubung; m. kebenaran dan keabsahan KPU sesuai tingkatannya dalam memberikan sanksi atas pelanggaran kampanye rapat umum yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; n. kesesuaian dan keabsahan KPU sesuai tingkatannya dalam menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; dan o. penjatuhan sanksi oleh KPI atau Dewan Pers atau Kemenkominfo dan atau KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Hasil pengawasan dapat berupa informasi awal potensi pelanggaran dan atau temuan pelanggaran. (2) Laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung dan atau laporan masyarakat yang dikarenakan alasan keselamatan pelapor tidak dapat bersaksi dikategorikan sebagai informasi awal untuk Pengawas Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Hasil pengawasan berupa informasi awal dan atau temuan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu tata cara penanganan pelanggaran.

(1) Terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu: a. membuat uraian tentang temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model A-1 dan dilengkapi dengan bukti awal; dan b. meneruskan temuan dugaan pelanggaran kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir model A- 2. (2) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. keterangan saksi; b. surat atau dokumen; c. foto dan/atau video; d. dokumen elektronik; dan/atau e. Alat Peraga Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan menyusun laporan hasil Pengawasan Kampanye. (2) Laporan hasil Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik dan berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan; b. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; c. Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi; d. Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu.

(1) Temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DRPD Kabupaten/Kota, ditangani oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatan. (2) Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga yang tidak sesuai peruntukkannya, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya untuk melakukan penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye. (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka Pengawas Pemilu memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan. (4) Tata cara penanganan laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu ditingkat Desa atau nama lain/kelurahan, Pengawas Pemilu lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan pada saat diketahui atau ditemukan peristiwa tersebut. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye atau Petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu ditingkat Desa atau nama lain/kelurahan, Pengawas Pemilu lapangan menyampaikan laporan kepada PPS pada saat diketahui atau ditemukan peristiwa tersebut. (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye atau Petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang www.djpp.kemenkumham.go.id

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu ditingkat Desa atau nama lain/kelurahan, Pengawas Pemilu lapangan menyampaikan laporan kepada PPS pada saat diketahui atau ditemukan peristiwa tersebut. (4) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota pada saat diketahui atau ditemukan peristiwa tersebut. (5) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaksana Kampanye, peserta kampanye atau Petugas Kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK pada saat diketahui atau ditemukan peristiwa tersebut.

Pengawasan dana kampanye sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ini akan diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2013 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id