Undang-Undang (2,246)
PERKEBUNAN
PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
PERBENDAHARAAN NEGARA
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH
PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN,
PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI
PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PANAS BUMI
UU No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002
MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
ADVOKAT
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA