Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

  1. Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau.

  1. Kabupaten Kepulauan Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB 2 — PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan

Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 ...

PRESIDEN

Pasal 3

Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau

yang terdiri atas:

  • Kecamatan Senayang;

  • Kecamatan Lingga Utara;

  • Kecamatan Lingga;

  • Kecamatan Singkep; dan

  • Kecamatan Singkep Barat.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dikurangi dengan wilayah Kabupaten

Lingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut

Cina Selatan;

  • sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;

  • sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan

  1. d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Indragiri .

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam

peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Lingga secara pasti di lapangan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Lingga menetapkan Rencana Tata Ruang

Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan ...

PRESIDEN

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan

Riau serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota

di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga.

BAB 3 — KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Lingga mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban

untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan

kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 4 — PEMBINAAN DAERAH

Pasal 9

(1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan

memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Lingga dalam waktu 3

(tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan

fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lingga.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan

sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB V …

PRESIDEN

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB 5 — PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 10

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga untuk pertama kali

dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati dan Wakil Bupati Lingga dipilih dan disahkan paling lambat 2

(dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, Penjabat Bupati Lingga diangkat

oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil

yang diusulkan Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan paling lama

1 (satu) tahun.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai

Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang

pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali

Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan

berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4) Peresmian ...

PRESIDEN

(4) Peresmian Kabupaten Lingga serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan

oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini

diundangkan.

(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepulauan Riau untuk

(6) melantik Penjabat Bupati Lingga.

Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kepulauan Riau melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lingga dan dilantiknya Penjabat Bupati

Lingga dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain

dengan mempertim-bangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten Lingga memfasilitasi pembentukan instansi

vertikal.

BAB 6 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Bupati Kepulauan Riau menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan

penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada

Pemerintah Kabupaten Lingga hal-hal sebagai berikut :

  • pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah

Kabupaten Lingga;

  • barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan

barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau yang berada dalam

wilayah Kabupaten Lingga;

  • Badan ...

PRESIDEN

  • Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang

kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lingga;

  • utang piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk

Kabupaten Lingga; serta

  • dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten

Lingga.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi

oleh Gubernur Kepulauan Riau dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu)

tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lingga.

(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Kabupaten Lingga memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan

retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Lingga

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kabupaten Lingga berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kabupaten Kepulauan Riau wajib memberikan bantuan dana kepada

Kabupaten Lingga selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya

sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah

pemekaran selama belum dimekarkan.

(4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran biaya

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan

Riau untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati

Lingga menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)

sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan

Keputusan Penjabat Bupati.

(6) Rencana ...

PRESIDEN

(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur

Kepulauan Riau.

(7) Penjabat Bupati Lingga melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan

menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan

Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

(8) Penjabat Bupati Lingga menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana

Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan penjabat

Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada

Gubernur Kepulauan Riau.

Pasal 16

(1) Sebelum Kabupaten Lingga dapat menetapkan Peraturan Daerah dan

membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,

semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Riau tetap

berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Lingga.

(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Riau yang

berlaku di Kabupaten Lingga harus disesuaikan dengan Undang-undang

ini.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya

Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Riau.

(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga dilakukan

setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004

dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

(3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Riau.

Pasal 18 …

PRESIDEN

Pasal 18

Sebelum berlaku efektif, penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan

Riau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

BAB 7 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan

yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2003

INDONESIA,

ttd

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di

Kabupaten Kepulauan Riau, untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

Kabupaten Kepulauan Riau perlu dimekarkan;

  • bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di dan atas berdasarkan kriteria

kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial

politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk

Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau;

  • bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf

b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk

memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang

pembentukan Kabupaten Lingga;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

  1. Undang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun

1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);

  1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3501);

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848);

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237 );

  1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4251);

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4310);

Dengan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Referensi Silang (9)
UU 12/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM...
UU 61/1958 — PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1957
UU 24/1992 — PENATAAN RUANG
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/1999 — PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
UU 25/2002 — PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UU 31/2002 — PARTAI POLITIK
UU 12/2003 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
UU 22/2003 — SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,