PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1956

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH

PROPINSI SUMATERA TENGAH *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

• Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

1. Agam, dengan nama Kabupaten Agam, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, setelah dikeluarkan sebagian dari Daerah itu untuk memperluas daerah

Kota Bukittinggi, yang dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 17 Desember 1949 No. 167/G.M./S.T.G./49 jo. ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391;

1. Padang/Pariaman, dengan nama Kabupaten Padang/Pariaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari Kawedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan ke dalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50.
2. Solok, dengan nama Kabupaten Solok, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan, Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
3. Pasaman, dengan nama Kabupaten Pasaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam

pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer.Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949

No.10/G.M./S.T.G./49;

1. Sawah Lunto/Sijunjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1940 No. 10/G.M./S.T.G./49
2. Lima Puluh Kota, dengan nama Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
3. Pesisir Selatan/Kerinci, dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49;
4. Tanah Datar, dengan nama Kabupaten Tanah Datar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
5. Kampar, dengan nama Kabupaten Kampar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, dan ditambah dengan Kawedanaan Palalawan dari Kabupaten Bengkalis;
6. Inderagiri, dengan nama Kabupaten Inderagiri, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam

pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No

10/G.M./S.T.G./49;

1. Bengkalis, dengan nama Kabupaten Bengkalis, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam

pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949

No.10/G.M./S.T.G./49, tidak termasuk Kawedanaan Palalawan;

1. Kepulauan Riau, dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Mei 1950 No. 9/dper/ket/50;
2. Merangin, dengan nama Kabupaten Merangin, dengan watas, yaitu sebagian dari bekas Keresidenan Jambi, terdiri dari kewedanaan-kewedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 5 Januari 1951 No. 2 dan
3. Batang Hari, dengan nama Kabupaten Batang Hari, dengan watas-watas, yaitu bagian lainnya dari bekas Keresidenan Jambi, yang tidak termasuk dalam wilayah tersebut angka 13 di atas.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah:

1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi,
2. Kabupaten Padang/Pariaman berkedudukan di Pariaman,
3. Kabupaten Solok berkedudukan di Solok,
4. Kabupaten Pasaman berkedudukan di Lubuk Sikaping,
5. Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung berkedudukan di Sijunjung,
6. Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Payakumbuh,
7. Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh,
8. Kabupaten Tanah Datar berkedudukan di Batu Sangkar,
9. Kabupaten Kampar berkedudukan di Bangkinang,
10. Kabupaten Inderagiri berkedudukan di Rengat
11. Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis,
12. Kabupaten Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang,
13. Kabupaten Merangin berkedudukan di Muara Bungo dan
14. Kabupaten Batang Hari berkedudukan di Jambi.

(2) Jika perkembangan keadaan di Daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan Pemerintah

daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat 1

di atas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

1. Kabupaten Agam terdiri dari 23 orang,
2. Kabupaten Padang/Pariaman terdiri dari 28 orang,
3. Kabupaten Solok terdiri dari 20 orang,
4. Kabupaten Pasaman terdiri dari 20 orang,
5. Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung terdiri dari 20 orang,
6. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 20 orang,
7. Kabupaten Pesisir Selatan/Merinci terdiri dari 20 orang,
8. Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 20 orang,
9. Kabupaten Kampar terdiri dari 20 orang,
10. Kabupaten Inderagiri terdiri dari 20 orang,
11. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 20 orang,
12. Kabupaten Kepulauan Riau terdiri dari 20 orang,
13. Kabupaten Merangin terdiri dari 20 orang,

1. Kabupaten Batang Hari terdiri dari 20 orang,

(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat 1, yang untuk

pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada suatu ketika yang akan ditetapkan oleh penguasa yang ditentukan dalam peraturan-perundangan yang bersangkutan.

(3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten termaksud dalam pasal 1, adalah

sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Kepala Daerah.

BAB II.

Tentang Urusan Rumah-Tangga Dan Kewajiban Daerah Kabupaten.

Pasal 4.

Pemerintah daerah Kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Daerahnya, antara lain:

a.menyusun dan menyelenggarakan sekretariat daerah Kabupaten serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan); b.menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

(1) Kabupaten-kabupaten otonom sebagai dimaksud dalam pasal 1 undang-undang ini mengatur

dan mengurus urusan-urusan:

1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil, 1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas

Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6.

Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten, yang berkenaan dengan:

• 1.urusan agraria,

1. urusan perburuhan,
2. urusan penerangan,
3. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
4. lain-lain urusan yang belum disebut dalam pasal 5,

• bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam

pasal 5 di atas, yang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan Kabupaten dapat diserahkan

pula sebagai hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten, a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

(1) Semua peraturan mengenai hal-hal yang mengingat sifatnya dapat dipandang sebagai urusan

rumah-tangga daerah Kabupaten, termasuk pula "keuren en reglementen van politie" sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. No. 652, yang berlaku sebelum saat mulai berlakunya undang-undang ini, terus berlaku dalam daerah hukumnya semua sebagai Peraturan Kabupaten yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kabupaten itu.

(2) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, sepanjang belum diubah atau

ditambah oleh Kabupaten yang bersangkutan yang berlaku sebagai peraturan kabupaten tidak berlaku lagi 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya undang-undang ini.

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, 6 dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kabupaten, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, terkecuali apabila undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948, menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.

Pasal 10.

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, maka Pemerintah Daerah Kabupaten diwajibkan pula menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom yang setingkat dengan Kabupaten.

BAB III.

Tentang Hal-hal Yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur Tangan Dan Pekerjaan-Pekerjaan Yang Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 11.

Tentang pegawai daerah Kabupaten.

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Kabupaten yang termaksud

dalam pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Kabupaten tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:

• diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten yang bersangkutan;
• diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada daerah Kabupaten yang bersangkutan.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan

Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten atau yang diperbantukan, kepada daerah Kabupaten.

(3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada daerah Kabupaten di dalam lingkungan

daerahnya masing-masing diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

(4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten dari sesuatu daerah Kabupaten

tersebut ke Daerah Otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat 1 sub

b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.

Pasal 12.

Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang

dibutuhkan oleh daerah Kabupaten untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan kepada daerah Kabupaten dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.

(2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban -daerah Kabupaten, diserahkan kepada daerah Kabupaten tersebut dalam hak milik.

(3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada daerah

Kabupaten, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan daerah Kabupaten tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.

(4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban daerah Kabupaten, Kementerian yang bersangkutan

c.q. Propinsi Otonom Sumatera Tengah menyerahkan kepada daerah Kabupaten tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah Kabupaten tersebut, termasuk dalam Anggaran Belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam Anggaran Belanja Sementara Propinsi Sumatera Tengah.

BAB IV.

Ketentuan Peralihan

Pasal 13.

Semua pegawai Daerah yang diangkat oleh Pemerintah daerah Kabupaten, yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, menjadi pegawai dari daerah Kabupaten.

Pasal 14.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kabupaten yang sebelum dibentuk menjadi daerah Kabupaten menurut undang-undang ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri", menjadi milik dan tanggungan dari daerah Kabupaten yang dibentuk menurut pasal 1 di atas.

Pasal 15.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada

pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk sementara waktu menjalankan segala hak wewenang, tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam undang-undang ini sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menurut peraturan pemilihan yang sah.

(2) Apabila pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam ayat 1 itu belum ada, maka segala hak wewenang, tugas

dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam undang-undang ini untuk sementara waktu dijalankan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menurut peraturan pemilihan yang sah.

(3) Anggota-anggota Dewan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, meletakkan

keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama, yang tersusun menurut peraturan pemilihan yang dimaksud itu, mulai menjalankan hak, wewenang, tugas dan kewajibannya.

BAB V.

Ketentuan Penutup.

Pasal 16.

Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah."

Pasal 18.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 29 Maret 1956. Menteri Kehakiman,

ttd.

MOELJATNO

Menteri Dalam Negeri a.i.,

ttd. SUROSO

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-26 pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 1956 P. 32/1955-1956.

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1956/25