Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di

Kota Gorontalo.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo meliputi wilayah

Provinsi Gorontalo.

(2) Seluruh. . .

PRESIDEN

  • 4 –

(2)Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Gorontalo

merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi

Gorontalo.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Gorontalo, daerah hukum

Pengadilan Tinggi Manado dikurangi dengan daerah hukum

pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Gorontalo, perkara

pidana dan perkara perdata yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tinggi Gorontalo ditentukan sebagai berikut :

  • perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Tinggi Manado tetap diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Tinggi Manado;

  • perkara . . .

  • perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Manado

tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi

Gorontalo.

Pasal 5

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

  • 5 –

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo yang

wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi

Utara, sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan

perlu peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan

perangkat peradilan;

  • bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka

pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi

tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringan, perlu dibentuk pengadilan tinggi di ibukota

Provinsi Gorontalo;

  • bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Gorontalo, perlu

diadakan peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi

Manado yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1968 meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh

wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

  • bahwa . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • 2 –

    • bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004,

pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum

Pengadilan Tinggi di Makassar (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2864);

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4359);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4379);

  1. Undang-undang . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • 3 –
  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4358);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
Referensi Silang (7)
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 5/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
UU 38/2000 — PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
UU 4/2004 — KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM [Pasal 9]