PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.

2. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi.

3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang- undang.

6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk

pengadilan khusus yang diatur dengan undang- undang.

(2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang- undangan.

1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, dan Pasal 13F, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim

dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak

tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim.

(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil

pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13D . . .

(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang:

• menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
• memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
• dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
• menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
• melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;
• meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
• melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
• menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13A Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

• menaati norma dan peraturan perundang- undangan;

• menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan

• menjaga . . .

• menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

(2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara.

(4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan

pengawasan internal hakim diatur dalam undang- undang.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan,

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• sarjana hukum;

• lulus pendidikan hakim;

• mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

• berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

• berusia . . .

• berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
• tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua

pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan negeri.

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan

melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri

dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur

bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang

harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada (1)

untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c kecuali undang-undang menentukan lain.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 . . .

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan

tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf i.

• berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

• berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri;

• lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan

• tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi

harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan

tinggi harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul

Ketua Mahkamah Agung. (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.

(1b) Usul . . .

(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

• atas permintaan sendiri secara tertulis;
• sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
• telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi; atau
• ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang

meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan

diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

• dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

• melakukan perbuatan tercela;

• melalaikan . . .

• melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;

• melanggar sumpah atau janji jabatan;

• melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18; dan/atau

• melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung

kepada Presiden.

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi

Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

1. Di antara . . .

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum

diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim

pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

• tunjangan jabatan; dan
• tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

• rumah jabatan milik negara;
• jaminan kesehatan; dan
• sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim . . .

(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam

melaksanakan tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok,

tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang- undangan.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• berijazah sarjana hukum;
• berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi; dan
• mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

1. Ketentuan Pasal 29 huruf b dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
• dihapus.
• berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan negeri.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 31 huruf b dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut.

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f;
• dihapus.
• berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan negeri, atau menjabat sebagai panitera pengadilan negeri.

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

• wali;
• pengampu;
• advokat; dan/atau
• pejabat peradilan yang lain.

1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B yang berbunyi sebagai berikut:

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

• meninggal dunia;

• atas permintaan sendiri secara tertulis;

• sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;

• telah . . .

• telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri;
• telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi; dan/atau
• ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

• dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• melakukan perbuatan tercela;
• melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
• melanggar sumpah atau janji jabatan;
• melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36; dan/atau

• melanggar kode etik panitera.

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• berijazah pendidikan menengah;
• berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan
• mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) Untuk . . .

(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti,

seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
• berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri.

1. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
• berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
• mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut.

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

• syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
• berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

1. Di antara . . .

1. Di antara Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada

masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan

kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan tugas hakim.

(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.

(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.

(5) Pengawasan . . .

(5) Pengawasan tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara.

1. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 57A dan Pasal 57B yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum

dapat menarik biaya perkara.

(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.

(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berpekara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya

perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain

biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 dan Pasal 36B.

1. Di antara . . .

1. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 68A, Pasal 68B, dan Pasal 68C yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus

bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak

memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari

keadilan yang tidak mampu.

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan

hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan