Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang berkedudukan di

Sofifi.

Pasal 2 . . .

PRESIDEN

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara meliputi

wilayah Provinsi Maluku Utara.

(2) Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Maluku Utara

merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi

Maluku Utara.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Maluku Utara, daerah

hukum Pengadilan Tinggi Ambon dikurangi dengan daerah hukum

pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 4

Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Maluku Utara, perkara

pidana dan perkara perdata yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tinggi Maluku Utara ditentukan sebagai berikut :

  • perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Tinggi Ambon tetap diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Tinggi Ambon;

  • Perkara . . .

PRESIDEN

  • perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Ambon

tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi

Maluku Utara.

Pasal 5

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Maluku Utara yang

wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Maluku,

sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan perlu

peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan perangkat

peradilan;

  • bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka

pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi

tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringan, perlu dibentuk pengadilan tinggi di ibukota

Provinsi Maluku Utara;

  • bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan

Tinggi Ambon yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1966 meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh

wilayah Provinsi Maluku;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004,

pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang;

  • bahwa . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum

Pengadilan Tinggi di Makassar (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1966 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2810);

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4359);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4379);

  1. Undang-undang . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3895);

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4358);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
Referensi Silang (9)
UU 4/1966 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang...
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 5/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
UU 46/1999 — PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA,
UU 4/2004 — KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM [Pasal 9]
UU 4/1966 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang... [Pasal 2]