Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DANPERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1966

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN

DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi

Maluku yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di

Makasar;

• bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu diadakan

perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I. Tahun 1964 No.

107);

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1966 tentang Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran

Negara R.I. Tahun 1965 No. 70).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan

Undang-undang ini;

Menetapkan :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN

TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM

PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi

yang berkedudukan di Ambon.

Pasal 2.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah

Propinsi Maluku yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah

terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar,

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Ambon.

PERATURAN…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tangal 27 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 1966.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 31

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1966

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN

DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR.

UMUM.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini dalam prinsipnya ditiap-tiap daerah propinsi perlu diadakan Pengadilan Tinggi seperti juga halnya ditiap-tiap daerah kabupaten diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila teknis dapat dipertanggung- jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini, perlu diadakan tindakan- tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Makasar dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Ambon.

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon tersebut harus dilaksanakan dengan segera dan daerah hukumnya ditetapkan.

Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar sebagai termaktub dalam Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1951 No. 9).

Hal-hal tersebut di atas dijalankan dengan Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA EPUBLIK INDONESIA NOMOR 2810