Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang

berkedudukan di Pangkal Pinang.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung meliputi

wilayah Provinsi Bangka Belitung.

(2) Seluruh . . .

PRESIDEN

(2) Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Bangka Belitung

merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi

Bangka Belitung.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, daerah

hukum Pengadilan Tinggi Palembang dikurangi dengan daerah

hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Bangka

Belitung.

Pasal 4

Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, perkara

pidana dan perkara perdata yang termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ditentukan sebagai berikut :

  • perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Tinggi Palembang tetap diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Tinggi Palembang;

  • perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi

Palembang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Pasal 5

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2004

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung yang

wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sumatera

Selatan, sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan

perlu peningkatan pelayanan hukum melalui pembangunan

perangkat peradilan;

  • bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka

pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi

tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringan, perlu dibentuk pengadilan tinggi di ibukota

Provinsi Bangka Belitung;

  • bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,

perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan

Tinggi Palembang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1964 meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh

wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004,

pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang;

  • Bahwa . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka

Belitung;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum

Pengadilan Tinggi di Medan dan Jakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2672);

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4359);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4379);

  1. Undang-undang . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4358);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
Referensi Silang (9)
UU 11/1964 — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang...
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM
UU 8/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986
UU 14/1985 — MAHKAMAH AGUNG
UU 5/2004 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
UU 27/2000 — PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UU 4/2004 — KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU 2/1986 — PERADILAN UMUM [Pasal 9]
UU 11/1964 — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang... [Pasal 2]