JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digu-nakan untuk usaha tani.

2. Usaha

SK No 008578 A

PRES IDEN

1. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan I atau jasa penunjang.
2. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ata.u beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, danf atau peternakan.
3. Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada Petani dalam memperoleh lahan untuk mengembangkan Usaha Tani.
4. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi pemanfaatan Lahan Pertanian untuk kegiatan selain pertanian.
5. Tanah Negara Bebas yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang belum dilekati hak atas tanah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
8. Menteri adalah menteri yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memberikan Jaminan Luasan Lahan Pertanian bagi Petani.

(2) Jaminan .

SK No 008579 A

PRESIDEN

(2) Janrinan Luasan Lahan Pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh:

• Tanah Negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian; dan
• Lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian.

(3) Tanah Negara yang diperuntukkan atau. ditetapkan

sebagai kawasan pertanian sebagaimarra dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tanah Negara yang pengiLlas,aannya berada di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2), (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman mcldal bagi Petani.

(1) Penetapan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan. (21 Ketentuan iebih lanjut mengenai kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Kemudahan untuk Memperoleh Tanah Negara yang Diperuntukkan atau Ditetaokan Sebagai Kawasan Pertanian

(1) Pembe;ian kemudahan untuk memperoleh Tanah Negara

yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, paling luas 2 (dua) hektare. (21 Kemudahan untuk memperoleh Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

• Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Llsaha Tani dan menggarap paling Iu,.as 2 (dua) hektare;

• Peta.ni yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau

• Petani SK No 008580 A

PRESIDEN

• Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut- turut.

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk rzin pengusahaan, rzin pengelolaan, atau rzin pemanfaatan.

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dapat mengajukan permohonan rzin pengusahaan, tzin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:

• berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi Tanah Negara yang akan diberikan; dan
• terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk memperoleh permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan yang meliputi.

• fotokopi kartu tanda penduduk atau keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
• surat pernyataan telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun bertrrrut-turut yang divalidasi oieh kepala desa/ lurah setempat;
• surat pernyataan telah memanfaatkan Tanah Negara, jika Petani telah memanfaatkan Tanah Negara yang divalidasi oleh kepala desa/lurah setempat; dan
• surat keterangan terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.

. Pasal 8. .

SK No 008581 A

FRESIDEN

Pasal B

(1) Bupati/wali kota setelah menerima permohonan izrn

pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagainrana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap. (21 Jika trasil verifikasi menunjukkan permohonan rzin telah memenuhi persyaratan, bupati/wali kota dalam waktu 5 (lima) hari kerja memberikan izin pengusahaan, rzin pengelolaan, atau izin penranfaatan.

(3) Jika hasil verifikasi menunjukkan permohonan izin tidak

memenuhi persyaratan, bupati/wali kota dalarn waktu 5 (lima) hari kerja menolak permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau rzin pernanfaatan.

(4) Penolakan terhadap permohonan izin pengusahaan, izin

pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.

Bupati/wali kota dalam memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2\ berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Bupati/wali kota dalam memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal I I Pemberian izin pengusahaan, izin pengelolaarr, atau izin pemanfaatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Petani yalrg telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan wajib:

• melakukan Usaha Tani dengan menerapkan cara budi daya pertanian yang baik (good agriculture practices), cara panen hasil pertanian yang baik (good handling practices), dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik (good manufactuing p r actice s) ;

• mem.anfaatkan SK No 008582 A

PRESIDEN

• memanfaatkan lahan sesuai peruntukkannya;
• menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
• mencegah kerusakan lahan; dan
• memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup

Selain kewajibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pernanfaatan dilaran g :

• mengalihfungsikan Lahan Pertanian menjadi lahan nonpertanian;
• mengalihkan Lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat rzin dari bupati/wali kota; dan
• mengalihkan pengusahaan, pengelolaan, atau pemanfaatan Lahan Pertanian kepada pihak lain.

(1) Izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin

pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku selama Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan:

• melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
• tidak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Dalam hal kepentingan umum, izin pengusahaan, izin

pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut.

Bagian Ketiga Kemudahan untuk Memperoleh Lahan Pertanian yang Berasal dari Penetapan Lahan Terlantar yang Potensial Sebagai Lahan Pertanian

(1) Kemudahan untuk memperoleh Lahan Pertanian yang

berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada:

• Petani

SK No 008595 A

FRESTDEN

• Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
• Petani yang mem"iliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
• Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pemberian kemudahan untuk memperoleh Lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Petani setempat yang:
• tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan Lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
• m-rnriliki Lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hekr-are

(3) Petani.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

harus:

• berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah terlantar yang akan diberikan; dan
• terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani. (41 Tata cara pemberian kemudahan memperoleh tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratura.n perundang-undangan.

Bagian Keempat F-asilitasi Pinjaman Modal

(1) Fasilitasi pinjaman mcdal sebagaimana dima.ksud dalam

Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada:

• Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

• Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha burli daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau

• Petani SK No 008594 A

PRESIDEN

• Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

terdaftar sebagai anggota atau tergabrrng dalam kelembagaan Petani.

(3) Pinjaman modal sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)

digunakan untuk memiliki dan/ atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian.

(1) Fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) paling sedikit berupa:

• prosedur mudah;
• persyaratan ringan; dan
• pemberian akses terhadap lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan pertanian.

(2) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan fasilitasi jaminan untuk memperoleh pinjaman tanpa agunan.

(3) Fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Modal

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiiiki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 16 untuk alih profesi.

(2) AIih profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

profesi di bidang penanganan kegiatan panen dan pascapanen, teknologi pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian

(3) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

(4) Pelatihan .

SK No 008585 A

PRESIDEN

(41 Pelatihan ke',r.rrausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:

• pelatihan kepemimpinan dan manajemen pertanian; dan
• pelatihan teknis pertanian.

(3) (5) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan

kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada Petani yang telah:

• memperoleh rzin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
• memperoleh fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
• aiih profesi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18.

Pembinaan kepada Petani sebagaimana dirtraksud dalam

Pasal 19 dilakukan melalur:

• pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
• penerapan cara budi daya pertanian yang baik (good agrianlture practices), cara panen hasil pertanian 1,,ang baik (good handling practices), dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik (good manufactuing practices); dan
• bimbingan, supervisi, dan konsult-asi.

Bagian

SK No 008586 A

PRESIDEN

_ 10_

Bagian Kedua Pcngawasan

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) dilakukan paling sedikit untuk:

• memverifikasi data penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian dengan hasil pemeriksaan lapangan; dan
• mengetahui perkembangan penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21 paiing sedikit memuat informasi mengenai:

• luas Lahan Pertanian dan lokasi secara spasial;
• jumlah Peta.ni yang memperoleh Jaminan Luasan Lahan Pertanian; dan
• penilaian terhadap penerapan cara budi daya pertanian yang b4ik (good agrianlture practicesl, cara panen hasil pertanian yang baik (good handling practicesl, dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik (good manufactunng practices).

(1) Hasil pengawasan sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 2l sampai dengan Pasal 23 dituangkan dalam

laporan hasil pengawasan. (21 Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dari:

• bupati/wali kota kepada gubernur; dan
• gubernur kepada Menteri.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

(4) Laporan

SK No 008587 A

PRESIDEN

_ 11_

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau seu,aktu-waktu jika diperlukan.

(5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Petani yang tidak mernenuhi kriteria atau perbyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan

Pasal 15, serta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif oleh bupati/wali kota berupa pencabutan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 008588 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONEStA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2019

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi m dan Perundang-undangan,

q; l&, *r vanna Djaman /,t

SK No 008755 A

PRESIDEN