Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada Petani yang telah:

• memperoleh rzin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
• memperoleh fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
• aiih profesi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18.