Pasal 24

(1) Hasil pengawasan sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 2l sampai dengan Pasal 23 dituangkan dalam

laporan hasil pengawasan. (21 Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dari:

• bupati/wali kota kepada gubernur; dan
• gubernur kepada Menteri.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

(4) Laporan

SK No 008587 A

PRESIDEN

_ 11_

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau seu,aktu-waktu jika diperlukan.

(5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.