PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan adalah suatu proses meningkatkan kemauan dan kemampuan Lembaga Jasa Keuangan dalam sistem pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2 Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 3 Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Pembiayaan PKP adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perLlmahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. 4 Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Sistem Pembiayaan PKP adalah sistem yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfaatan dana perumahan dan kawasan permukiman dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan atau tanpa kemudahan danf atau bantuan pembiayaan.

1. Dana

SK No 002819 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Dana Murah Jangka Panjang adalah ketersediaan dana dengan suku bunga terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber biaya berupa tabungan, giro, deposito dengan jangka waktu pengembalian atau tenor kredit pemilikan rumah.
2. Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan Pelaksana yang selanjutnya disebut LPKP Pelaksana adalah Lembaga Jasa Keuangan yang bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama operasional.
3. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(1) Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan bertujuan untuk

memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang untuk pemenuhan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

(2) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan bertujuan

untuk memberikan kemudahan akses dan/atau dukungan dana bagi MBR dalam memenuhi kebutuhan rumah.

Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Pembiayaan PKP meliputi bank dan lembaga keuangan bukan bank.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab

mendorong pemberdayaan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana masyarakat, dana tabungan perumahan dan dana lainnya bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong

pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kemauan dan kemampuan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk pengerahan dan pemupukan dana bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pasal5...

SK No 002821 A

PRESIDEN

Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan pada pengerahan dan pemupukan dana dilakukan dalam rangka pengembangan Sistem Pembiayaan PKP berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui:

• pembiayaan primer perumahan; dan/atau
• pembiayaan sekunder perumahan.

(1) Pembiayaan primer perumahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. (21 Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Jasa Keuangan sebagai penyalur kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(1) Pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

• melakukan sekuritisasi terhadap aset kredit pemilikan rumah untuk MBR yang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perolehan rumah; dan/atau
• memberikan fasilitas pinjaman.

(3) Hasil sekuritisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sepenuhnya diperuntukkan keberlanjutan fasilitas

pembiayaan perolehan rumah untuk MBR.

(4) Fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diberikan kepada penyalur kredit atau penyalur pembiayaan untuk mendukung program pemerintah bagi masyarakat yang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi Lembaga Jasa Keuangan yang meliputi aspek:

• manajemen;
• kelembagaan;
• sumber daya; dan
• pembiayaan.

(2) Dalam rangka pemberdayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya men5rusun dan menetapkan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan.

(1) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf a merupakan upaya meningkatkan kemauan dan/atau kemampuan unsur pimpinan pada Lembaga Jasa Keuangan untuk melaksanakan program kredit pemilikan rumah. (21 Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengerrdalian pembiayaan kredit pemilikan rumah.

(3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pejabat/pegawai yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang pemutus kredit.

(1) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (1) huruf b merupakan upaya meningkatkan kemauan dan/atau kemampuan unsur pimpinan pada Lembaga Jasa Keuangan untuk membentuk unit pengelola kredit pemilikan rumah.

(2) Aspek

SK No 002823 A

PRESIDEN

(2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit meliputi fungsi penyelenggaraan administr asi oiginasi dan penyelenggaraan seruice kredit pemilikan rumah.

(3) Kemampuan unsur pimpinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan peningkatan kompetensi pejabat/pegawai yang mempunyai tanggung jawab di bidang pengembangan organisasi.

Pasal 1 1

( 1) Aspek sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan kemampuan unsur sumber daya manusia dalam pengelolaan kredit pemilikan rumah. (21 Aspek sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) paling sedikit meliputi penguasaan standard operating

procedure dan sistem teknologi informasi.

(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari tim pengelola kredit pemilikan rumah.

(1) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf d merupakan upaya meningkatkan kemampuan Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan partisipasi dan portofolio pembiayaan perumahan yang berkelanjutan. (21 Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pembiayaan primer pertrmahan dan pembiayaan sekunder perumahan.

(3) Upaya meningkatkan kemampuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

Kebijakan Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit meliputi:

• pen)rusunan program pembiayaan perumahan yang berkelanjutan;
• fasilitasi forum pemangku kepentingan pembiayaan perumahan;
• membangun kemitraan;
• penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan;
• pendampingan; dan
• monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk mendukung pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam men5rusun dan melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta pen5rusunan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan

Menteri.

Tata cara pengerahan dan pemupukan dana perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan bagi MBR berupa:

• skema pembiayaan;
• penjaminan atau asuransi; dan/atau
• dana murah jangka panjang. (21 Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana drmaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pembangunan darr perolehan:
• Rumah Umum; dan
• Rumah Swadaya.

(3) Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a berbentuk'

• rumah tunggal;
• rumah deret; dan
• rumah susun.

(4) Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

hurrrf b berbentuk:

• rumah tunggal; dan
• rumah deret.

( 1) Dalam pelaksanaan pemberian kemudahan dan/ atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:

• upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan di daerah; dan
• penyiapan instrumen implementasi kebijakan yang paling sedikit meliputi:

1. Daftar antrian MBR yang belum memiliki rumah atau memerlukan perbaikan rumah (housing queuel;
2. Indeks keterjangkauan pembiayaan perumahan; dan
3. Indeks kemahalan konstruksi. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan sistem pembiayaan di daerah, pen5rusunan daftar antrian MBR yang belum memiliki rumah atau memerlukan perbaikan rumah (housing queue), indeks keterjangkauan pembiayaan perumahan dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kemudahan danf atau bantuan pembiayaan bagi MBR

untuk Rumah Umum dan/atau Rumah Swadaya diberikan dalam bentuk fasilitas Pembiayaan PKP.

(2) Fasilitas Pembiayaan PKP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• fasilitas likuiditas Pembiayaan PKP;
• fasilitas subsidi Pembiayaan PKP; dan/atau
• bentuk fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran

SK No 002827 A

PRESIDEN

(3) Penyaluran fasilitas Pembiayaan PKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Pusat dengan LPKP Pelaksana. (4\ Penyaluran fasilitas Pembiayaan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan LPKP Pelaksana.

(5) Fasilitas Pembiayaan PKP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR.

(1) Kerjasama penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan:

• pola pelaksana (exeantingl; dan/atau
• pola penyalur (channelling). (21 LPKP Pelaksana dalam melakukan pola penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin dengan penjaminan atau asuransi.

(3) Penjaminan atau asuransi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),menjadi tanggung jawab LPKP Pelaksana.

Bagian Kedua Rumah Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal22

(1) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk

Rumah Umum meliputi pembiayaan untuk:

• pembangunan Rumah Umum; dan
• perolehan Rumah Umum.

(21 Kemudahan

SK No 002828 A

PRESIDEN

-t2- (21 Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf a berupa pembiayaan untuk pemilikan Rumah Umum.

(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk

perolehan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembiayaan untuk pemilikan rumah, perbaikan rumah dan sewa beli rumah.

(4) Pembiayaan untuk pemilikan Rumah Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa pembiayaan:

• pemilikan rumah tunggal atau satuan unit rumah deret dengan hak atas tanah;
• pemilikan satuan rumah susun dengan tanah bersama berdasarkan tanda bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik satuan rumah susun; atau
• pemilikan satuan rumah susun tanpa tanah bersama dengan tanda bukti kepemilikan berupa sertipikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.

Paragraf 2 Skema Pembiayaan

(1) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (1) huruf a pada pembangunan Rumah Umum, diberikan untuk:

• mewujudkan harga jual Rumah Umum yang terjangkau; .lan
• meningkatkan ketersediaan Rumah Umum yang layak huni.

(21 Skema

SK No 002829 A

PRESIDEN

(21 Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a pada perolehan Rumah Umum, diberikan untuk:

• meningkatkan kemudahan/ bantuan dalam mendapatkan akses kredit/pembiayaan; dan/atau
• meningkatkan keterjangkauan dalam pengembalian kredit/pembiayaan melalui keringanan dalam uang muka dan/atau suku bunga dan/atau jangka waktu pengembalian.

Paragraf 3 Penjaminan atau Asuransi

Pasal24

(1) Penjaminan atau asuransi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b pada pembiayaan Rumah Umum dilakukan untuk mendapatkan perlindungan. (21 Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perlindungan atas:

• risiko kegagalan debitur yang menerima kemudahan danf atau bantuan pembiayaan; dan
• risiko kebakaran pada rumah yang menjadi agunan kredit/pembiayaan.

(3) Peniaminan atau asuransi pada pembiayaan Rumah

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPKP Pelaksana.

(4) LPKP Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melakukan penjaminan atau asuransi dilaksanakan dengan ketentuan:

• untuk risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, diasuransikan pada perusahaan asuransi umum yang memiki ijin produk asuransi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan atau perusahaan penjaminan yang memiliki ijin usaha dari Otoritas .Jasa Keuangan serta pada perusahaan asuransi jiwa, khusus untuk risiko meninggal dunia; dan
• untuk

SK No 002830 A

PRESIDEN

(21 b. untuk risiko sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, diasuransikan pada perusahaan asuransi umum yang memiliki rjin produk asuransi kebakaran dari Otoritas Jasa Keuangan. (s) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh LPKP Pelaksana pada konsorsium asuransi yang telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bekerja sama menanggung risiko secara bersama.

(6) Perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi

harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

• tingkat kesehatan sesuai dengan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
• tidak dalam status pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. (71 Imbal .iasa penjaminan atau biaya premi asuransi menjadi tanggungjawab penerima kredit/pembiayaan atau mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pihak lairr.

(8) Pengadaan penjaminan atau asuransi Rumah Umum

oleh LPKP Pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria seleksi. (e) Kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit harus memenuhi:

• status hukum atau legalitas perusahaan;
• modal sendiri (equitgl;
• tingkat kesehatan (risk based capital) dan tingkat gearing ratio; dan
• dukungan reasuransi.

(10) Kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

huruf c, tingkat kesehatan (nsk based capitall digunakan untuk perusahaan asuransi, dan tingkat gearing ratio digunakan untuk perusahaan penjaminan.

(11) Pelaksanaan

SK No 002832 A

PRESIDEN

_ 15_

(11) Pelaksanaan pengadaan peniaminan atau asuransi

Rumah Umum oleh LPKP Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai ketentuan internal LPKP Pelaksana.

Paragraf 4 Dana Murah Jangka Panjang

(1) Dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c digunakan untuk pembiayaan:

• pembangunan Rumah Umum; dan
• perolehan Rumah Umum.

(2) Dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud

ayat (1) dapat bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara pos pembiayaan khusus untuk kemudahan dan bantuan likuiditas pembiayaan perumahan;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumber dana murah jangka panjang dari anggaran

pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dihentikan apabila Tabungan Perumahan Rakyat telah beroperasi penuh. (41 Dana murah jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk pembiayaan:

• penyediaan tanah;
• konstruksi rumah; dan/atau
• penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum.

(5) Dana murah jangka panjang untuk pembiayaan

perolehan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan:

• perolehan SK No 002833 A

PRESIDEN

_ 16_

• perolehan rumah tunggal atau satuan unit rumah deret dengan hak atas tanah;
• perolehan satuan rumah susun dengan tanah bersama berdasarkan tanda bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik satuan rumah susun; atau
• perolehan satuan rumah susun tanpa tanah bersama dengan tanda bukti kepemilikan berupa sertipikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

penyaluran dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Rumah Swadaya

Paragraf 1 Umum

(1) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan Rumah

Swadaya meliputi pembiayaan untuk:

• perbaikan Rumah Swadaya; dan
• pembangunan baru.

(21 Kemudahan

SK No 002834 A

PRESIDEN

-t7- (21 Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembiayaan untuk peningkatan kualitas pada bangunan yang sudah ada.

(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk

pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa pembiayaan untuk pembangunan

baru Rumah Swadaya diatas tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas.

Paragraf 2 Skema Pembiayaan

(1) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (1) huruf a pada pembiayaan Rumah Swadaya, diberikan untuk:

• meningkatkan keterjangkauan biaya perbaikan; dan
• meningkatkan keterjangkauan biaya pembangunan baru. (21 Dalam hal meningkatkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MBR dapat memberikan kontribusi yang diperhitungkan sebagai modal sendiri dalam kredit/pembiayaan Rumah Swadaya.

(3) Kontribusi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat berupa:

• uang;
• tenaga kerja; dan/atau
• bahan bangunan.

(4) Kontribusi

SK No 002835 A

PRESIDEN

_ 18_ (41 Kontribusi MBR yang berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), diperhitungkan sebagai modal sendiri untuk memperoleh kredit/ pembiayaan Rumah Swadaya.

Paragraf 3 Penjaminan atau Asuransi

(1) Penjaminan atau asuransi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b pada pembiayaan Rumah Swadaya dilakukan untuk mendapatkan perlindungan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk perlindungan atas:

• risiko kegagalan debitur yang menerima kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan; dan
• risiko kebakaran pada rumah yang menjadi agunan kredit/pembiayaan.

(3) Penjaminan atau asuransi pada pembiayaan Rumah

Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPKP Pelaksana.

(4) LPKP Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melakukan penjaminan atau asuransi dilaksanakan dengan ketentuan:

• untuk risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diasuransikan pada perusahaan asuransi umum yang memiliki ijin produk asuransi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan atau perusahaan penjaminan yang memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan serta pada perusahaan asuransi jiwa, khusus untuk risiko meninggal dunia; dan

• untuk

SK No 002836 A

PRESIDEN

19

• untuk risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, diasuransikan pada perusahaan asuransi umum yang memiliki rjin produk asuransi kebakaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

pula dilakukan oleh LPKP Pelaksana pada konsorsium asuransi yang telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bekerja sama menanggung risiko secara bersama.

(6) Perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi

harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

• tingkat kesehatan sesuai dengan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
• tidak dalam status pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. (71 Dalam hal peningkatan kelayakan pembiayaan/kredit PKP secara kelompok, LPKP Pelaksana dapat mengembangkan mekanisme tanggung renteng atas risiko kredit atau pembiayaan dalam kelompok.

(8) Imbal jasa penjaminan atau biaya premi asuransi

menjadi tanggungjawab penerima kredit/pembiayaan atau mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pihak lain.

(9) Pengadaan penjaminan atau asuransi Rumah Swadaya

oleh LPKP Pelaksana dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria seleksi.

(10) Kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

paling sedikit harus memenuhi:

• status hukum atau legalitas perusahaan;
• modal sendiri (equitgl;
• tingkat kesehatan (nsk based capitat) dan tingkat gearing ratio; dan
• dukungan reasuransi.

(11) Kriteria

SK No 002837 A

PRESIDEN

(11) Kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

huruf c, tingkat kesehatan (nsk based capitat) digunakan untuk perusahaan asuransi, dan tingkat gearing ratio diganakan untuk perusahaan penjaminan.

(12) Pelaksanaan pengadaan penjaminan atau asuransi

Rumah Swadaya oleh LPKP Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai ketentuan internal LPKP Pelaksana.

Paragraf 4 Dana Murah Jangka Panjang

(1) Dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c digunakan untuk pembiayaan perbaikan dan pembangunan baru Rumah Swadaya. (21 Dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber:

• anggaran pendapatan dan belanja negara pos pembiayaan khusus untuk kemudahan dan bantuan likuiditas pembiayaan perumahan;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

(3) Sumber dana murah jangka panjang dari anggaran

pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dihentikan apabila Tabungan Perumahan Rakyat telah beroperasi penuh. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka paniang untuk Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan Pasal30 diatur dengan Peraturan Menteri.

BagianSK No 002838 A

PRESIDEN

-2t-

Bagian Keempat Pengendalian Kemudahan dan/ atau Bantuan Pembiayaan

(1) Pengendalian dilakukan dalam rangka memastikan

tercapainya tujuan penyaluran kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan.

1. Pengendalian atas pelaksanaan penyaluran kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan dilakukan melalui pengendalian intern dan pengendalian ekstern.

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan

pengendalian pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap LPKP Pelaksana.

(5) Pengendalian pelaksanaan kemudahan dan/atau

bantuan pembiayaan dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, pengawasan dan pelaporan, serta tindak turun tangan.

(6) Pengendalian pelaksanaan kemudahan dan/atau

bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mencakup kinerja keuangan dan kinerja program.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian terhadap

LPKP Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 002839A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2Ol9

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

REPUBLIK TNDONESI,A

Bidang Hukum dan undangan,

i! Djaman

IN

SK No 002840 A

PRESIDEN