PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

2. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

3. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

4. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

5. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

8. Tempat . . .

1. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

• menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;

• memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan

• meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II . . .

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

• menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif;

• melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;

• memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;

• mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan;

• membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;

• mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;

• mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan

• menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi

Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

• melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;

• melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi;

• memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi;

• menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi;

• membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi;

• menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi;

• mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

• melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;

• melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota;

• memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota;

• menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota;

• membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota;

• menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota;

• mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.

BAB III . . .

Bagian Kesatu

Umum

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:

• indikasi medis:

• ibu tidak ada; atau

• ibu terpisah dari Bayi.

(1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.

(2) Dokter dalam menentukan indikasi medis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter,

penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Inisiasi Menyusu Dini

(1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas

Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.

(2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

(1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas

Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

(2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat

gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Bagian Ketiga Pendonor Air Susu Ibu

(1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI

Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.

(2) Pemberian . . .

(2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:

• permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;

• identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;

• persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;

• pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan

• ASI tidak diperjualbelikan.

(3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI

Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak

pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

(2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal

dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat

Informasi dan Edukasi

(1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI

Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

(2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:

• keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;

• gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;

• akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan

• kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

(3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima Sanksi Administratif

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis; dan/atau
• pencabutan izin.

(2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

• teguran lisan; dan/atau

• teguran tertulis.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 16 . . .

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu

Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima

dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15.

(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat,

penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

(4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:

• pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;

• penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;

• pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;

• penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau

• pengiklanan . . .

• pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

• mendapat persetujuan Menteri; dan

• memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi bukan sebagai pengganti ASI.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu

Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 22 . . .

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:

• secara terbuka;

• tidak bersifat mengikat;

• hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan

• tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

(1) Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan

tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(3) Penyelenggara . . .

(3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang

menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan

tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan

yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi

dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(2) Setiap . . .

(2) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi

dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:

• nama penerima dan pemberi bantuan;

• tujuan diberikan bantuan;

• jumlah dan jenis bantuan; dan

• jangka waktu pemberian bantuan.

(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib memberikan laporan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• nama pemberi dan penerima bantuan;

• tujuan diberikan bantuan;

• jumlah dan jenis bantuan; dan

• jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 27 . . .

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan

Pasal 26 disampaikan kepada Menteri, menteri terkait,

atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23

ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis; dan/atau
• pencabutan izin.

(2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan serta produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),

Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

• teguran . . .

• teguran lisan; dan/atau

• teguran tertulis.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat

sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.

(2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI

Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

(3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat

sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31 . . .

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

• perusahaan; dan

• perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 terdiri atas:

• Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

• hotel dan penginapan;

• tempat rekreasi;

• terminal angkutan darat;

• stasiun kereta api;

• bandar udara;

• pelabuhan laut;

• pusat-pusat perbelanjaan;

• gedung olahraga;

• lokasi penampungan pengungsi; dan

• tempat sarana umum lainnya.

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

• membuat . . .

• membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;

• melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;

• menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;

• membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;

• membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;

• memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;

• menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;

• menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;

• tidak memberi dot kepada Bayi; dan

• mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.

Pasal 35 . . .

Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan

program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

(2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui :

• pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;

• penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau

• penyediaan . . .

• penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

(3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah

non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk:

• meningkatkan . . .

• meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
• meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
• meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

• advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
• pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
• monitoring dan evaluasi.

(4) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah

non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

(1) Pengawasan terhadap produsen atau distributor

Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan