Pasal 26

(1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib memberikan laporan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

• nama pemberi dan penerima bantuan;

• tujuan diberikan bantuan;

• jumlah dan jenis bantuan; dan

• jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 27 . . .