PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 201,4

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran.

3. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsin5ruran.

4. Insinyur Asing adalah Insinyur yang berkewarganegaraan asing.

5. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.

6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinlruran dengan mengacu pada standar kompetensi Insinyur.

7. Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi.

8. Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insiny'ur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.

9. Pengembangan

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan Praktik Keinsinyuran secara berkesinambungan.
2. Dewan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat DII adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya. 1 1. Persatuan Insinyur Indonesia, yang selanjutnya disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran;
• program profesi Insinyur;
• registrasi Insinyur;
• Insinyur Asing; dan
• pembinaan Keinsinyuran.

Bagian Kesatu Umum

Keinsiny.uran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran.

Pasal 4 . .

(1) Disiplin teknik Keinsinymran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 merupakan bagian dari rumpun ilmu terapan sebagai aplikasi ilmu dalam kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

(2) Bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 merupakan kegiatan profesi yang memerlukan

keahlian teknik.

Bagian Kedua Disiplin Teknik Keinsinyuran

Cakupan disiplin teknik Keinsinyuran meliputi:

• kebumian dan energi;
• rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
• industri;
• konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
• pertanian dan hasil pertanian;
• teknologi kelautan dan perkapalan; dan
• aeronotika dan astronotika.

(1) Disiplin teknik kebumian dan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:

• teknik geofisika;
• teknik geodesi dan geomatika;
• teknik geologi; dan
• teknik...

• teknik geokimia.

(2) Disiplin teknik rekayasa sipil dan lingkungan

terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:

• teknik bangunan;
• perencanaan perkotaan dan wilayah; dan
• teknik penyehatan.

(3) Disiplin teknik industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:

• teknik mesin;
• teknik kimia;
• teknik industri;
• teknik fisika;
• teknik material;
• teknik elektro;
• tekniktelekomunikasi;
• teknik informatika; dan
• teknik farmasi.

(4) Disiplin teknik konservasi dan pengelolaan sumber

daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi:

• teknik pertambangan;
• teknik perminyakan;
• teknik metalurgi;
• teknik lingkungan;
• teknik konservasi energi; dan
• teknik bioenergi dan kemurgi.

(5) Disiplin teknik pertanian dan hasil pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:

• teknik pertanian;
• teknik industri pertanian;
• teknik kehutanan;
• teknik hasil pertanian; dan
• teknik peternakan.

(6) Disiplin

(6) Disiplin teknik teknologi kelautan dan perkapalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi:

• teknik kelautan; dan
• teknik perkapalan.

(7) Disiplin teknik aeronotika dan astronotika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling sedikit meliputi:

• teknik penerbangan;
• teknik dirgantara; dan
• teknik astronotika.

(8) Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (71 dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(9) Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga Bidang Keinsinyuran

Cakupan bidang Keinsinyuran meliputi:

• pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;

• penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;

• konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;

• teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;

• ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;

• penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan

• pembangunan

• pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

(1) Pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:

• perencanaan program;
• penerapan program pendidikan tinggi teknik/teknologi; dan
• penerapan program pelatihan teknik/teknologi.

(2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:

• konsep teknologi;
• metode dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
• penelitian;
• percobaan;
• pemodelan;
• pengembangan; dan
• komersialisasi.

(3) Konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan:

• pengkajian kelayakan;

• penelitian tanah;

• perencanaan;

• perancangan;

• pelaksanaan;

• pengawasan;

• pembangunan terintegrasi;

• pengoperasian;

• pemeliharaan;

• pembongkaran

• pembongkaran;
• manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan; dan
• pembangunankembali. (a) Teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit meliputi kegiatan:
• pengembangan teknik produksi;
• perencanaan proses manufaktur;
• pengoperasian;
• pemeliharaan;
• pengembangan;
• modifikasi;
• pelayanan pada masyarakat; dan
• jasa industri.

(5) Ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit meliputi kegiatan:

• penyelidikan umum/survey pendahuluan;
• eksplorasi;
• studi kelayakan;
• konstruksi;
• penambangan/eksploitasi;
• pengolahan dan pemurnian;
• pengangkutan dan penjualan;
• pemanfaatan; dan
• pasca tambang/pascaeksploitasi.

(6) Penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan

sumber daya alami sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf f paling sedikit meliputi kegiatan:

• pengkajian kelayakan;

• penelitian kesesuaian alam;

• perencanaan;

• perancangan;

• penerapan

• penerapan teknologi budi daya hayati;
• pengelolaan;
• pemeliharaan; dan
• komersialisasi.

(7) Pembangrrnan, pembentukan, pengoperasian, dan

pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf g paling sedikit meliputi:

• pelaksanaan fungsi manajemen;
• pelayanan publik;
• pembangunan aset negara;
• pelaksanaan kegiatan pengembangan aset negara; dan
• penerbitan regulasi dan kebijakan pelayanan publik.

(8) Penambahan bidang Keinsin5ruran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(9) Penambahan terhadap bidang Keinsin5ruran

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Program Profesi Insinyur diselenggarakan untuk:

• memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat; dan

. b. meletakkan

• meletakkan Keinsin)ruran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian Indonesia.

(1) Program Profesi Insinyur dilaksanakan melalui

program studi Program Profesi Insinyur.

(2) Program studi Program Profesi Insinyur

diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur.

(3) Penyelenggaraan program studi Program Profesi

Insinyur oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (21harus mendapatkan izin Menteri.

Pasal 1 1

Perguruan tinggi diberikan izin untuk menyelenggarakan program studi Program Profesi Insinyur setelah memenuhi persyaratan:

• memiliki peringkat terakreditasi perguruan tinggi unggul atau A;

• memiliki paling sedikit 5 (lima) Program Studi Sarjana Teknik;

• jumlah Program Studi Sarjana Teknik peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Sarjana Teknik;

• memiliki paling sedikit 6 (enam) dosen tetap pada setiap program studi;

• memiliki...

• memiliki jumlah dosen yang telah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam profesi Keinsinyuran;

• memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan/atau kalangan industri; dan

• telah men5rusun kurikulum program studi Program Profesi Insinyur bersama dengan PII dan/atau himpunan keahlian Keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII.

(1) Seseorang yang akan mengikuti program studi

Program Profesi Insinyur memiliki kualifikasi akademik:

• sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik; atau
• sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan.

(2) Program penyetaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(3) Program penyetaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diikuti oleh sarjana pendidikan bidang teknik dan sarjana bidang sains yang memiliki pengalaman kerja dalam Praktik Keinsinyuran paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(4) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dibuktikan dengan surat keterangan dari

pimpinan perusahaan atau lembaga pemberi kerja dan/atau surat pernyataan.

(5) Ketentuan . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (41diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Selain melalui Program Profesi Insinyur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Program Profesi Insinyur dapat juga dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelaj aran lampau. (2\ Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.

(3) Program Profesi Insiny.ur melalui mekanisme

rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diikuti oleh seluruh lulusan program sarjana teknik kurikulum 4 (empat) tahun dan program sarjana teknik terapan kurikulum 4 (empat) tahun dengan pengalaman kerja Keinsinyuran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekognisi

pembelajaran lampau Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi Program Profesi InsinSrur diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Seseorang yang telah memenuhi standar Program

Profesi Insinyur, baik melalui program studi Program Profesi Insinyur maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur.

(2) Sertifikat profesi Insinyur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dicatat oleh PII.

(1) Seseorang yang telah lulus Program Profesi Insinyur

diberikan gelar profesi Insinyur.

(2) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh pergurLran tinggi penyelen ggara Program Profesi Insinyur.

(1) Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik

Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.

(2) Registrasi Insinyur dilakukan oleh PII.

(3) Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PIL

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyrrr.

(2) Sertifikat

-L4- (21 Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.

(3) Sertifikat Kompetensi Insinyur berlaku untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun.

(4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur,

dikenakan biaya.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh DII setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit mencantumkan:

• jenjang kualifikasi profesi; dan
• masa berlaku.

(1) Jenjang kualifikasi profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

• Insinyur profesional pratama;
• Insinyur profesional madya; dan
• Insinyur profesional utama.

(2) Kriteria jenjang kualifikasi Insinyur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mendapatkan rekomendasi dari DII.

Pasal22...

Pasal22

(1) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun.

(2) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan ketentuan:

• tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
• memenuhi persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanj utan.

(3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b diselenggarakan oleh PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b bertujuan:

• meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Insinyur; dan
• mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.

(1) Insinyur Asing dapat melakukan Praktik

Keinsinyuran di Indonesia setelah memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Surat izin kerja tenaga kerja asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerj aan.

(3) Untuk .

-t6-

(3) Untuk mendapat surat izin kerja tenaga kerja asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Insinyur Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.

(4) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh PII berdasarkan:

• surat tanda registrasi menurut hukum negaranya; atau
• Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat

Tanda Registrasi Insinyur bagi Insinyur Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh PII.

Pasal24

(1) Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(2) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

• mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Keinsinyuran pada perusahaan atau lembaga tempatnya bekerja;
• mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Insinyur; dan/ atau
• memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan di bidang Keinsin5ruran tanpa dipungut biaya.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DII.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

-t7-

PEMBINAAN

(1) Pembinaan Keinsinyuran menjadi tanggung jawab

Pemerintah.

(2) Pembinaan Keinsinyuran dilaksanakan untuk:

• mendorong tumbuhnya iklim inovasi;
• menghasilkan produk berdaya saing; dan
• meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualif,rkasi Insinyur yang profesional.

(3) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang terkait.

Pembinaan Keinsin)ruran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dilaksanakan dengan:

• menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas Keinsinyuran berdasarkan rekomendasi DII;

• melakukan pemberdayaan Keinsinyuran;

• meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan;

• mendorong industri yang berkaitan dengan KeinsinSruran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi;

• mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;

• melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keinsin5ruran;

• melakukan

• melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan berkeadilan;
• mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Keinsinyuran;
• meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan nasional; dan
• melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprofesi sebagai Insinyur.

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran.

(2) Audit kinerja Keinsinyuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria Praktik Keinsinyuran.

(1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam Praktik Keinsinyuran.

(2) PII melakukan pembinaan kepada anggotanya untuk

menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan

kriteria untuk Praktik Keinsinyuran diatur oleh Menteri atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

(1) PII memfasilitasi pemerolehan asuransi profesi bagi

Insinyur sesuai pencatatan data di PII dengan jenjang dan klasifikasi Surat Tanda Registrasi Insinyur.

(2) Ketentuan mengenai pemerolehan asuransi profesi

bagi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran dan Jenis Sanksi

(1) Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran

tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

• peringatan tertulis; dan/atau
• penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.

(3) Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

(1) Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat

Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan kegiatan KeinsinSruran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur dikenai sanksi administratif.

(21 Sanksi

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• denda;
• penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
• pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur; danf atau
• pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

(1) Insinyur Asing yang melakukan kegiatan

Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal24 drkenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
• pembekuan rzin kerja;
• pencabutan tzin kerja; dan/atau
• tindakan administratif iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan

kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi

(1) Dugaan pelanggaran administratif diperoleh dari

• hasil pemeriksaan aparat pemerintah;
• pengaduan;
• laporan; dan/atau
• pemberitaan media massa.

(2) Prr...

(2) PII melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi

terhadap dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PII dapat memanggil Insinyur dan/atau Insinyur Asing yang bersangkutan.

(1) Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 17, Pil menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

(2) Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal24:

• PII menjatuhkan sanksi berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
3. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. denda.

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan tzin kerja dan pencabutan izin kerja.

Seseorang yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat mengajukan keberatan kepada PII.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh PII.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Insinyur Asing yang telah bekerja di Indonesia dan belum memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur atau Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
• Insinyur Asing yang telah bekerja di Indonesia dan belum memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII namun telah memiliki surat tanda registrasi atau Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya harus mendaftarkan diri kepada PII paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRES IDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2OL9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ukum dan Perundang-undangan,

Djaman