Pasal 27

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran.

(2) Audit kinerja Keinsinyuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria Praktik Keinsinyuran.