Peraturan Badan Nomor 26-pojk-04-2014 Tahun 2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.

2. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

3. Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam bentuk kas atau setara kas yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

4. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.

5. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

7. Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Rekening Jaminan adalah Rekening Efek Anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

10. Transaksi Dipisahkan adalah Transaksi Bursa yang dipisahkan dari Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.

11. Efek Tidak Dijamin adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin.

12. Jaringan Kredit adalah Anggota Kliring baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

13. Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko adalah komite yang diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memberi masukan kebijakan kredit dan pengendalian risiko guna mendukung pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Bursa Efek wajib mengatur setiap jenis Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Transaksi Efek serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaksanakan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan Bursa Efek, dan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap pihak sebagai akibat keterlambatan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian Transaksi Bursa yang dijaminnya.

(1) Direktur dan/atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala kerugian yang diderita oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau pihak lain. (2) Tanggung jawab direktur dan/atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena kelalaian atau pelanggaran peraturan yang dilakukan direktur dan/atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengakibatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan gagal memenuhi kewajiban Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memastikan bahwa semua pesanan Transaksi Bursa Anggota Kliring sebelum dilaksanakan mempunyai Agunan yang cukup dan dikendalikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. (2) Kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Efek yang tidak dapat dijual dengan cepat atau yang dihentikan sementara dari perdagangannya di Bursa Efek tidak dapat digunakan sebagai Agunan pada Rekening Jaminan kecuali untuk menjamin penyelesaian penjualan Efek itu sendiri; b. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan Anggota Kliring menyetor Agunan tambahan pada Rekening Jaminan apabila nilai pasar Agunan tersebut jatuh di bawah batas nilai Agunan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak menolak pesanan Transaksi Bursa Anggota Kliring sampai Agunan tambahan tersebut dipenuhi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menolak pesanan baru Transaksi Bursa Anggota Kliring yang mempunyai saldo debit pada Agunan sampai saldo Agunannya positif atau yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

(1) Dalam rangka menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan membentuk Cadangan Jaminan. (2) Pembentukan Cadangan Jaminan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. besarnya penyisihan dari laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berjalan, yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. penggunaan Cadangan Jaminan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

(1) Bursa Efek wajib membuat kontrak dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. (2) Kontrak antara Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: a. Lembaga Kliring dan Penjaminan berwenang menentukan Anggota Kliring yang dapat melakukan Transaksi Bursa dan Anggota Kliring yang dilarang melakukan Transaksi Bursa berdasarkan hasil analisis risiko penjaminan; b. Bursa Efek wajib memastikan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki fasilitas untuk menganalisis tingkat risiko Anggota Kliring dan berhak menyetujui atau menolak setiap pesanan sebelum pesanan tersebut dapat dilaksanakan di Bursa Efek; c. Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak untuk mengetahui informasi berkaitan dengan Rekening Jaminan setiap Anggota Kliring dan wajib memiliki fasilitas untuk menerima informasi dimaksud setiap saat serta wajib MENETAPKAN persyaratan Agunan yang wajib dipenuhi setiap Anggota Kliring; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan saham Bursa Efek yang dimilikinya sebagai Agunan; e. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mensyaratkan setiap Anggota Kliring untuk memastikan pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham utama Anggota Kliring menyerahkan sebagian atau seluruh saham Anggota Kliring yang dimilikinya sebagai Agunan; f. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap Anggota Kliring untuk menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; g. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib MENETAPKAN persyaratan dan tata cara penetapan Efek Tidak Dijamin berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; h. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib MENETAPKAN persyaratan dan tata cara penetapan Transaksi Dipisahkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; i. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib MENETAPKAN parameter penghentian sementara perdagangan atas Efek tertentu dan/atau Anggota Kliring tertentu dalam rangka melaksanakan pengelolaan risiko penjaminan; dan j. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib MENETAPKAN parameter kondisi Anggota Kliring yang dinyatakan gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa dan tindakan yang diambil oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka penanganan kegagalan Anggota Kliring tersebut.

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat kontrak dengan setiap Anggota Kliring mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. (2) Kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan setiap Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: a. Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya bertanggung jawab melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Anggota Kliring; b. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan didasarkan pada hasil Kliring yang dilakukan secara Netting setiap Anggota Kliring yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kondisi Anggota Kliring yang dinyatakan gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa dan tindakan yang diambil oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka penanganan kegagalan Anggota Kliring; d. kewajiban Anggota Kliring untuk membayar kontribusi Dana Jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan e. kewajiban Anggota Kliring untuk menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(1) Anggota Kliring wajib membayar sejumlah uang sebagai kontribusi untuk Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa. (2) Kewajiban Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kontribusi Dana Jaminan berasal dari kontribusi awal Anggota Kliring baru dan kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi setiap Anggota Kliring; b. penetapan besaran nilai kontribusi awal Anggota Kliring baru termasuk tata cara pemungutannya, ditetapkan dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan; c. kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar paling lambat pada hari penyelesaian Transaksi Bursa melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan d. penetapan besaran nilai kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dana Jaminan hanya dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. (2) Penggunaan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jika sumber keuangan berupa Cadangan Jaminan dan kredit bank telah digunakan tetapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa; dan b. sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank yang hanya ditujukan untuk Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. (3) Dana Jaminan yang digunakan untuk memperoleh kredit bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko. (4) Setiap penggunaan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah penggunaan Dana Jaminan.

Penggunaan Dana Jaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa wajib dibayar kembali oleh Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa dimaksud.

Dana Jaminan bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengelola Dana Jaminan. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berpendapat Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak sanggup untuk mengelola Dana Jaminan dan tidak dapat melanjutkan fungsinya atau tidak ada pihak lain yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dana Jaminan wajib diserahkan Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih Dana Jaminan setelah pajak. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan batasan lain yang lebih kecil atas biaya jasa pengelolaan Dana Jaminan dengan memperhatikan kondisi keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dana Jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam deposito bank dan/atau Surat Berharga Negara. (2) Investasi Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. komposisi dan batasan nilai investasi sesuai dengan penetapan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko; dan b. Surat Berharga Negara tersebut dapat dijadikan dasar atau jaminan dalam transaksi jual Efek dengan janji beli kembali (repurchase agreement) dan/atau transaksi pinjam meminjam Efek dengan Pemerintah dan Bank INDONESIA.

Dalam mengelola Dana Jaminan, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara aset Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan aset Dana Jaminan; b. menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas aset Dana Jaminan; c. Dana Jaminan yang diinvestasikan dalam deposito bank wajib ditempatkan pada bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko; dan d. Dana Jaminan yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara wajib disimpan di Rekening Efek pada Kustodian yang disetujui oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

Hasil investasi Dana Jaminan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan investasi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan keuangan Dana Jaminan secara bulanan dan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan disusun dan disampaikan secara terpisah dari laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan; b. laporan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. laporan ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan; d. laporan bulanan disampaikan paling lambat hari ke-15 (kelima belas) pada bulan berikutnya dengan tembusan kepada Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan e. laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tahun buku berakhir dan diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (3) Biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan tahunan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan dan besarnya biaya dimaksud wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko. (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Anggota Kliring dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa apabila Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya untuk menyelesaikan Transaksi Bursa sesuai dengan waktu dan cara yang telah diatur dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(1) Dalam hal terjadi kegagalan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaksanakan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. (2) Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sumber keuangan dan urutan sebagai berikut: a. Cadangan Jaminan; b. Kredit bank, jika sudah ada kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan bank; c. Dana Jaminan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c telah digunakan tetapi tidak mencukupi, dengan pembagian sebagai berikut:

1. 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi sama rata di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa;
2. 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa secara proporsional berdasarkan nilai Kliring masing- masing anggota Jaringan Kredit dimaksud selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
3. jumlah yang tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari oleh anggota Jaringan Kredit tertentu, dibagi kembali di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa sesuai dengan ketentuan angka 1 dan angka 2.

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan hukum tertentu terhadap Anggota Jaringan Kredit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 3 dengan memperhatikan usulan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(1) Setiap penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib dibayar kembali dari sumber keuangan Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa. (2) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau menggunakan sumber keuangan Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa yang berada di bawah penguasaan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); b. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses penjualan Efek dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa paling lambat 10 (sepuluh) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan permintaan pencabutan keanggotaan Bursa Efek Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa diikuti dengan penjualan saham Bursa Efek dan/atau penjualan saham Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa yang dimiliki pemegang saham mayoritas paling lambat 60 (enam puluh) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan; dan d. Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses pengajuan permohonan pailit terhadap Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan diikuti dengan likuidasi dan/atau penjualan aset Anggota Kliring. (3) Pengembalian sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. Dana Jaminan; b. Jaringan Kredit; c. Kredit bank; dan d. Cadangan Jaminan. (4) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau likuidasi sumber keuangan lain milik Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pada hari yang sama dengan penggunaan sumber keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (2).

Dalam hal sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) belum mencukupi untuk membayar kembali penggunaan Dana Jaminan yang digunakan untuk menyelesaikan kegagalan Anggota Kliring dalam penyelesaian Transaksi Bursa, kekurangan pengembalian Dana Jaminan dilakukan dengan menggunakan sumber keuangan anggota Jaringan Kredit yang lain dengan mekanisme pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penggunaan Dana Jaminan.

(1) Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat MENETAPKAN Efek Tidak Dijamin. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Efek Tidak Dijamin wajib diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 2 (dua) hari Bursa sebelum Efek Tidak Dijamin berlaku. (3) Penetapan Efek Tidak Dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. persyaratan dan tata cara penetapan Efek Tidak Dijamin wajib ditetapkan dalam peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan; b. dalam MENETAPKAN persyaratan Efek Tidak Dijamin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempertimbangkan paling kurang:

1. komposisi kepemilikan Efek termasuk porsi kepemilikan publik dan konsentrasi kepemilikan Efek;
2. pola, volume, dan frekuensi transaksi Efek; dan
3. fluktuasi harga Efek. c. tata cara penetapan Efek Tidak Dijamin sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain memuat periode data dan informasi yang digunakan, periode reviu, serta tata cara pengumuman Efek Tidak Dijamin. (4) Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin.

(1) Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat MENETAPKAN Transaksi Dipisahkan. (2) Penetapan Transaksi Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan. (3) Transaksi Dipisahkan wajib diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah penetapan Transaksi Dipisahkan. (4) Penetapan Transaksi Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Transaksi Dipisahkan dapat ditetapkan dalam hal terdapat antara lain indikasi transaksi yang tidak wajar, berisiko tinggi, dan/atau membahayakan integritas pasar; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. persyaratan dan tata cara penetapan Transaksi Dipisahkan wajib ditetapkan dalam peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan; c. dalam MENETAPKAN persyaratan Transaksi Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempertimbangkan paling kurang:

1. kondisi Anggota Kliring yang transaksinya dapat diberlakukan sebagai Transaksi Dipisahkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran nilai transaksi yang berpotensi tidak dapat diselesaikan dan pola transaksi Anggota Kliring yang bersangkutan; dan
2. kondisi Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada pola, volume, dan frekuensi transaksi Efek, serta fluktuasi harga Efek. d. tata cara penetapan Transaksi Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain memuat periode data dan informasi yang digunakan, periode reviu, serta pengumuman penetapan Transaksi Dipisahkan. (5) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menunda Penyelesaian Transaksi Bursa dan/atau tidak melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Transaksi Dipisahkan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko. (2) Pembentukan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. keanggotaan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib terdiri dari 5 (lima) direktur dari Anggota Kliring yang tidak saling terafiliasi; dan b. keanggotaan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan calon yang diajukan oleh para Anggota Kliring. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas dan kewajiban antara lain: a. merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; b. memantau kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa; c. merekomendasikan persentase laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan d. MENETAPKAN kebijakan penggunaan dan investasi Dana Jaminan. (4) Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib mengadakan rapat paling kurang sekali dalam 2 (dua) bulan atau setiap saat jika terjadi kondisi tertentu yang memerlukan keputusan dan/atau rekomendasi Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko. (5) Setiap rapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib dibuat minuta atau risalah rapat yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota komite dan disimpan.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan kepada Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sesuai dengan cara yang ditetapkan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

Persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dan tata cara pengambilan keputusan dan/atau rekomendasi Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu c. pembatasan kegiatan usaha d. pembekuan kegiatan usaha e. pencabutan izin usaha f. pembatalan persetujuan, dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.

Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib telah MENETAPKAN peraturan dan sarana terkait dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, beserta Peraturan Nomor III.B.6 yang merupakan lampirannya; dan b. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Dana Jaminan, beserta Peraturan Nomor III.B.7 yang merupakan lampirannya; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan angka 3 huruf a Peraturan Nomor III.B.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Dana Jaminan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.djpp.kemenkumham.go.id