Peraturan Badan Nomor 19-pojk-03-2014 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai Perbankan Syariah.
3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
4. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
5. Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.

(1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif. (2) Dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.

(1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Bank; b. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah; c. Lembaga Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai.

Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain: a. Tabungan; b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro; c. Asuransi mikro; dan/atau d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik Basic Saving Account (BSA). (2) Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara INDONESIA; b. dalam mata uang Rupiah; c. tanpa batas minimum setoran; d. tanpa batas minimum saldo rekening; e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank; h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. administrasi bulanan,
2. pembukaan rekening,
3. transaksi penyetoran tunai,
4. transaksi transfer masuk,
5. transaksi pemindahbukuan, dan
6. penutupan rekening; i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler; j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”. (3) Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya. (4) Bank diberikan kebebasan untuk MENETAPKAN: a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan. (5) Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan/atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah: a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler. (6) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (dormant account). (7) Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debet kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Dalam hal Bank memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kerjasama harus dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum INDONESIA dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di INDONESIA. (9) Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank.

(1) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal: a. calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 (enam) bulan; atau b. calon debitur menjadi nasabah kurang dari 6 (enam) bulan, namun Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan calon debitur dan/atau kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan c. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lain dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif. (2) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit: a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; atau b. jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan c. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen. (2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh Bank. (3) Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui: a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

Asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

(1) Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum INDONESIA; b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3; c. memiliki jaringan kantor di Wilayah INDONESIA Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa:

1. Short Message Service (SMS) banking atau mobile banking, dan
2. internet banking atau host to host. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikecualikan bagi: a. Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau b. Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. memiliki modal inti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat sehat selama periode penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) paling tinggi 5% (lima perseratus) selama periode penilaian dalam 6 (enam) bulan terakhir; d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus); e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu.

(1) Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan internet banking dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai. (2) Permohonan untuk menyelenggarakan internet banking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

(1) Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan. (2) Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank. (4) Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai berdasarkan pertimbangan tertentu.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank. (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Agen perorangan; dan/atau b. Agen berbadan hukum.

Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai; b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik; c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun; d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan e. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. berbadan hukum INDONESIA yang:

1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau
2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail outlet; b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik; c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun; d. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai; e. mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; f. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan g. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

(1) Agen melayani nasabah dan/atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. (2) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening; b. transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok; c. transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana; d. transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Agen tertentu dapat melakukan lebih dari satu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan klasifikasi Agen. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Klasifikasi Agen sesuai cakupan layanan ditetapkan sebagai berikut: a. klasifikasi A adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. klasifikasi B adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; c. klasifikasi C adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c; d. klasifikasi D adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; e. klasifikasi E adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d; f. klasifikasi F adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d; g. klasifikasi G adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. (5) Agen yang baru pertama kali bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai harus mulai dari klasifikasi A dan perpindahan pada klasifikasi lainnya ditetapkan sesuai kebijakan Bank. (6) Bank wajib memiliki kebijakan yang mengatur persyaratan dan mekanisme bagi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan klasifikasi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Bank wajib MENETAPKAN batas nominal layanan kepada nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari Agen. (8) Bank MENETAPKAN batas nominal layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Agen paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari per nasabah.

(1) Agen hanya dapat melayani nasabah dan/atau calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau daerah lain di sekitarnya. (2) Penetapan wilayah lain di sekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen, dan/atau kondisi topologi wilayah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bertindak sebagai pemasar asuransi mikro berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan produk asuransi mikro, dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Bank penyelenggara Laku Pandai. (2) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang: a. telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan jasa keuangan yang dipasarkan; b. memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan c. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.

(1) Dalam melakukan kerjasama dengan Agen, Bank penyelenggara wajib: a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (due diligence) terhadap Agen; b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen; c. memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu; d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; e. memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum; f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil; h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen; i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal; j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit: a. hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen; b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen; c. penetapan wilayah kerja operasional Agen; d. penetapan klasifikasi Agen; e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya; f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen; g. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama; h. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi; i. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan j. tata cara penyelesaian perselisihan.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat bekerjasama dengan Agen perorangan yang belum bekerjasama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis. (2) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bekerjasama dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain sepanjang hasil analisis Bank penyelenggara menunjukkan Agen tersebut masih dapat memberikan pelayanan dengan baik. (3) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank lain yang telah bekerjasama dengan Agen berbadan hukum dimaksud. (4) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan terlebih dahulu disertai dengan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank penyelenggara lain kegiatan usahanya sejenis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Agen berbadan hukum yang bekerjasama dengan lebih dari 1 (satu) Bank penyelenggara, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau retail outlet yang dimilikinya.

(1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat berkedudukan di seluruh wilayah INDONESIA sampai dengan 31 Desember 2016. (2) Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu. (3) Kewajiban kerjasama Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen dalam jumlah tertentu di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank. (2) Dalam hal jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai tidak tersedia di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen, Bank dapat bekerjasama dengan calon Agen tersebut sepanjang: a. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten yang berbatasan dengan lokasi calon Agen; atau b. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen dan pegawai dari kantor Bank tersebut masih dapat melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara langsung; dan c. di lokasi tempat kedudukan calon Agen belum tersedia layanan keuangan yang memadai. (3) Jenis jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling sedikit sebagai berikut: a. kantor kas dalam hal Agen dapat melayani transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kantor cabang pembantu dalam hal Agen dapat melayani seluruh transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(1) Dalam menyelenggarakan Laku Pandai, Bank dapat MENETAPKAN pemakaian electronic device yang berbeda antar Agen berdasarkan pertimbangan tertentu. (2) Sistem aplikasi yang digunakan dalam electronic device di lokasi Agen untuk penyelenggaraan Laku Pandai wajib berasal dari Bank penyelenggara.

(1) Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di core banking system yang dimiliki oleh Bank pada saat yang bersamaan (real time). (2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan Laku Pandai memerlukan dukungan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, Bank wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak lain tersebut.

Sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai harus mengarah pada terwujudnya interoperability.

(1) Terhadap calon nasabah tabungan dengan karakteristik BSA, Bank dengan bantuan Agen cukup menerapkan prosedur Customer Due Dilligence (CDD) yang lebih sederhana. (2) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap calon nasabah apabila, paling sedikit: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. terdapat ketidaksesuaian profil calon nasabah; b. calon nasabah merupakan Politically Exposed Person (PEP); dan/atau c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. (3) Terhadap calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dengan bantuan Agen wajib meminta informasi paling sedikit mencakup: a. nama lengkap; b. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat domisili apabila ada; c. tempat dan tanggal lahir; dan d. pekerjaan. (4) Informasi calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah dan spesimen tanda tangan.

(1) Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank. (2) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.

(1) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang pembukaan rekeningnya dilakukan melalui prosedur CDD yang lebih sederhana. (2) Dalam hal tabungan nasabah tidak lagi memenuhi karakteristik BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bank dengan bantuan Agen wajib melakukan CDD ulang melalui prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi e-banking pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank. (2) Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (authentication), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit MENETAPKAN dua faktor keaslian (two factor authentication). (3) Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (non repudiation), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menerapkan messaging security dan end to end encryption.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bank yang telah memperoleh persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan: a. laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan; b. laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang bersangkutan; dan c. laporan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan bersamaan dengan laporan realisasi RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai. (2) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (3) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan. (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya. (5) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online. (6) Selama penyampaian laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan hardcopy dan softcopy laporan secara offline kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kerjasama dilakukan.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a. (2) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (3) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan rencana kerjasama apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Pasal 36, dan Pasal 37 apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah 30 (tiga puluh) hari dari batas waktu penyampaian laporan.

Permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), laporan realisasi penyelenggaraan, rencana kerjasama dengan Agen, dan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaaan (on site supervision) terhadap Agen. (2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 8, Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan. (2) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank. (4) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan. (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan.

(1) Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan akan mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam revisi RBB. (2) Penyampaian revisi RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai penyampaian perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.

Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebelum tanggal 1 Maret 2015 dapat menyampaikan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bank yang telah bekerjasama dengan Agen tertentu untuk menyediakan layanan atau jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d sebelum tanggal 1 Maret 2015 tidak wajib MENETAPKAN Agen mulai dari klasifikasi paling sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan pelaksanaan di sektor jasa keuangan yang terkait dengan implementasi pelaksanaan Laku Pandai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id