Peraturan Menteri Nomor 48-permentan-sr-120-8-2012 Tahun 2012 tentang PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

3. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

4. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.

5. Benih hortikultura yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

6. Benih bermutu dari varietas unggul hortikultura yang selanjutnya disebut benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

7. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk perbanyakan benih bermutu.

8. Benih Penjenis adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.

9. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Dasar.

10. Benih Pokok adalah keturunan dari Benih Dasar atau dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Pokok

11. Benih Sebar adalah keturunan dari Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Sebar.

12. Benih Hibrida adalah benih yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk inbrida homozigot.

13. Pohon Induk Tunggal yang selanjutnya disebut PIT adalah satu pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.

14. Duplikat PIT adalah pohon induk yang memiliki kesamaan fenotip dan genotip dengan PIT.

15. Rumpun Induk Populasi yang selanjutnya disebut RIP adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietas telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.

16. Blok Fondasi yang selanjutnya disebut BF adalah tempat pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari PIT atau rumpun induk populasi yang setara dengan kelas Benih Dasar dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Pokok.

17. Blok Penggandaan Mata Tempel yang selanjutnya disebut BPMT adalah pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari pertanaman BF yang setara dengan kelas Benih Pokok dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Sebar.

18. Blok Perbanyakan Benih yang selanjutnya disebut BPB adalah tempat perbanyakan Benih Sebar.

19. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

20. Perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.

21. Sertifikasi benih hortikultura yang selanjutnya disebut sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

22. Sertifikasi sistem manajemen mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu (SNI 9001:2008).

23. Sertifikat Produk adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen benih untuk melakukan penandaan Standar Nasional INDONESIA (SNI) terhadap barang dan jasa.

24. Sertifikasi kompetensi pelaku usaha perbenihan yang selanjutnya disebut sertifikat kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja yang dipersyaratkan.

25. Sertifikat adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.

26. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.

27. Lembaga sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.

28. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.

29. Izin adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau Instansi pemerintah untuk penyelengaraan usaha produksi benih.

30. Tanda daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang bewenang untuk penyelenggaraan usaha perbenihan.

31. Persyaratan teknis minimal adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

32. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

33. Pelaku usaha perbenihan adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum yang melakukan usaha di bidang perbenihan, meliputi

produksi dan/atau peredaran benih yang berkedudukan di wilayah hukum Republik INDONESIA. 34. Pelaku usaha produksi benih yang selanjutnya disebut produsen benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih. 35. Pelaku usaha peredaran benih yang selanjutnya disebut pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 36. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label serta standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan. 37. Uji Hibriditas adalah pengujian lapangan dan/atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli (autentik). 38. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan pelaksanaan produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran, dengan tujuan untuk: a. melakukan pendaftaran usaha perbenihan hortikultura; b. menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan; c. menjamin mutu benih yang beredar sampai di tingkat konsumen; dan d. memberikan kepastian usaha bagi para produsen benih.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. produksi benih; b. sertifikasi; c. peredaran benih; dan d. pembinaan dan pengawasan peredaran benih.

Untuk menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan produksi benih melalui perbanyakan secara generatif dan vegetatif.

Perbanyakan benih secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas bersari bebas dan hibrida.

(1) Hasil perbanyakan benih generatif bersari bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan: a. Benih Penjenis (BS); b. Benih Dasar (BD); c. Benih Pokok (BP); dan d. Benih Sebar (BR). (2) Hasil perbanyakan generatif dengan kultur biji disetarakan dengan kelas BR. (3) Benih hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetarakan dengan kelas BR.

(1) Perbanyakan benih secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara konvensional dan/atau kultur invitro. (2) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman semusim: a. G0 diklasifikasikan sebagai BS; b. G1 diklasifikasikan sebagai Benih Dasar 1 (BD-1); c. G2 diklasifikasikan sebagai Benih Dasar 2 (BD-2); d. G3 diklasifikasikan sebagai BP; e. G4 diklasifikasikan sebagai BR. (3) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman tahunan: a. pohon induk di BF diklasifikasikan sebagai BD; b. pohon induk di BPMT diklasifikasikan sebagai BP; c. tanaman di BPB diklasifikasikan sebagai BR. (4) PIT diklasifikasikan sebagai BS.

(5) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman terna: a. rumpun induk di BF sebagai hasil perbanyakan dari RIP diklasifikasikan sebagai kelas Benih Dasar; b. rumpun induk di BPB dari Rumpun Induk BF diklasifikasikan sebagai kelas Benih Pokok; c. tanaman di BPB diklasifikasikan sebagai kelas Benih Sebar. (6) RIP diklasifikasikan sebagai BS. (7) Tanaman terna sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yaitu tanaman berbatang yang tidak berkayu antara lain pisang, nenas, salak dan buah naga.

(1) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa mata entris, tunas pucuk, stek akar, stek batang, atau cangkok. (2) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat berupa pemecahan bonggol atau anakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perbanyakan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Klasifikasi kelas benih hasil perbanyakan dengan cara kultur invitro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Pelestarian PIT harus dibuat duplikat PIT. (2) Duplikat PIT diklasifikasikan sebagai BS. (3) Pembuatan duplikat PIT dilakukan dengan cara perbanyakan vegetatif yang tidak mempengaruhi sifat genetiknya. (4) Pembuatan, penanaman dan pemeliharaan duplikat PIT menjadi tanggung jawab Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perbanyakan benih hortikultura. (5) Pengawasan dan penetapan duplikat PIT menjadi tanggungjawab Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

(1) BR dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai benih sumber dengan cara pemurnian varietas. (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. menjaga kemurnian varietas benih sumber; dan/atau b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular benih. (3) Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. (4) Pemurnian yang dilakukan oleh perseorangan dapat bekerjasama dengan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih. (5) Pemurnian yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harus memiliki sertifikat sistem manajemen mutu. (6) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diberlakukan untuk komoditas kentang. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Hasil perbanyakan benih vegetatif dengan kultur invitro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan sebagai benih sumber dengan syarat sifat varietas tidak berbeda dengan deskripsi serta kemurnian genetik dan kesehatan benih terkendali.

(1) Produksi benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan oleh produsen benih dan Instansi pemerintah. (2) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dibidang hortikultura.

(1) Produsen benih perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

(1) Produsen benih yang berbadan usaha baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memiliki sertifikat sistem mutu. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem mutu di bidang perbenihan hortikultura yang terakreditasi.

Sebelum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu, produsen benih dan Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), harus: a. memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih; dan b. dalam memproduksi benih harus melalui sertifikasi benih oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

(1) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya (badan usaha atau badan hukum); b. surat kuasa dari Direktur Utama (badan usaha atau badan hukum); dan c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (perorangan); d. memiliki peta lokasi dan keterangan tempat domisili perusahaan; dan e. bersedia mematuhi peraturan perundangan bidang perbenihan yang berlaku.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mempunyai jumlah sumber daya manusia yang cukup dan kompeten di bidang perbenihan; b. mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber; c. mempunyai fasilitas produksi benih; d. memiliki fasilitas pengolah benih; e. mempunyai fasilitas penyimpanan benih; f. memiliki rencana produksi benih yang dibuat setiap musim tanam dan /atau per tahun; g. sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan yang berlaku; dan h. memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat kompetensi produsen benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Perseorangan, badan usaha, badan hukum yang memproduksi benih dengan kriteria: a. mempekerjakan paling sedikit 30 orang tenaga tetap; b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); atau c. hasil penjualan benih hortikultura selama satu tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). wajib memiliki izin usaha produksi benih. (2) Perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1) cukup dilakukan pendaftaran.

(1) Tanda daftar dan Izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan oleh bupati/walikota. (2) Tanda daftar atau izin usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. (3) Dalam rangka menyalurkan benih hasil produksinya,produsen benih wajib memiliki tanda daftar atau izin usaha produksi benih .

(1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha dan badan hukum harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. memiliki akte pendirian perusahaan dan perubahannya (kecuali perorangan); b. Surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perorangan); c. pemilik/penanggung jawab perusahaan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah; d. memiliki Nomor wajib Pajak (NPWP); e. memiliki sertifikat kompetensi; f. memiliki Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan g. Phasfoto berwarna ukuran 4x6 cm, 2 lembar.

(2) Untuk memperoleh izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha dan badan hukum harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. Memiliki akte pendirian usaha (badan usaha/badan hukum); b. Surat kuasa Direktur Utama (badan usaha/badan hukum); c. pemilik/penanggung jawab perusahaan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah; d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); f. Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan Tanah Negara; g. Fotocopy sertifikat kompetensi atau Sistem Manajemen Mutu; h. Phasfoto ukuran 2x6 cm, 2 (dua) lembar.

(1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota menggunakan formulir model FPMB 01-01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/wali kota harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanda daftar produsen benih hortikultura sesuai formulir model FPMB 01-02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis. (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban,maka permohonan dianggap diterima dan bupati/walikota harus menerbitkan tanda daftar produsen.

(1) Untuk memperoleh izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota menggunakan formulir model FPMB 02-01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/wali kota harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan izin usaha produksi benih hortikultura sesuai formulir model FPMB 02-02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis. (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban,maka permohonan dianggap diterima bupati/walikota harus menerbitkan izin usaha produksi.

Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan izin produksi benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berlaku selama pemegang tanda daftar atau izin usaha produksi masih melaksanakan operasional kegiatan produksi benih hortikultura.

Produsen dan Instansi pemerintah yang telah memperoleh tanda daftar atau izin usaha produksi benih wajib: a. bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi; b. mendokumentasikan data produksi benih; c. melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap tiga bulan kepada pemberi tanda daftar atau izin dengan tembusan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih; d. tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin; e. tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar atau izin tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin; f. mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.

Tanda daftar atau izin usaha produksi benih hortikultura dicabut oleh pemberi tanda daftar atau izin usaha produksi benih apabila pemegang tanda daftar atau izin: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau b. menyerahkan kembali tanda daftar atau izin kepada pemberi tanda daftar atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(1) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. (2) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b segera dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis.

(1) Untuk memperoleh benih bermutu, produsen atau Instansi pemerintah dalam memproduksi benih harus melalui sertifikasi.

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen; b. melalui sistem manajemen mutu; atau c. terhadap produk benih. (3) Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberlakukan untuk perbanyakan benih secara invitro, florikultura dan jamur. (4) Untuk memperoleh benih bermutu bagi produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian proses produksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasibenih. (2) Terhadap benih yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diberikan sertifikat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Sertifikasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan hortikultura. (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan produsen atau Instansi pemerintah yang memproduksi benih. (3) Produsen atau Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu, diberikan sertifikat sistem mutu dan berhak melaksanakan sertifikasi benih secara mandiri. (4) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada KAN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan funggi pengawasan dan sertifikasi benih, paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(5) Produsen atau Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan produksi kepada LSSM yang memberikan sertifikat sistem manajemen mutu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan funggi pengawasan dan sertifikasi benih. (6) Laporan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang berisi jenis, varietas, volume produksi dan stok benih yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali. (7) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direktur Jenderal Hortikultura direkomendasikan kepada KAN untuk dicabut akreditasinya. (8) Perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melakukan pelaporan oleh Direktur Jenderal Hortikultura direkomendasikan kepada LSSM untuk dicabut sertifikatnya.

(1) Laporan LSSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) meliputi: a. nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi; b. status dan nomor akreditasi; c. ruang lingkup akreditasi; d. perubahan yang terkait dengan akreditasi lembaga; e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan dan terkait dengan benih hortikultura. (2) Pelaporan pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang telah disertifikasi; b. ruang lingkup benih dan varietas yang diproduksi; c. lokasi produksi benih; dan d. nomor dan masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu yang diberikan. (3) Dalam hal terjadi penerbitan sertifikat baru, pencabutan atau pembekuan status sertifikat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah, LSSM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

(1) Sertifikasi produk benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang terakreditasi oleh KAN di bidang perbenihan hortikultura. (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan produk benih yang diterapkan oleh produsen atau Instansi pemerintah yang memproduksi benih. (3) Dalam hal hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, diterbitkan Sertifikat Penggunaan Produk Tanda SNI (SPPT SNI). (4) Produsen atau Instansi pemerintah yang mendapat SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan tanda SNI pada produk benih. (5) Produsen atau Instansi pemerintah yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaporkan produksi benihnya kepada LSPro dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada KAN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Laporan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi; b. status dan nomor akreditasi; c. ruang lingkup akreditasi; d. perubahan yang terkait dengan akreditasi Lembaga; dan e. pelaksanaan sertifikasi produk benih yang diberikan dan terkait dengan benih hortikultura. (3) Pelaporan pelaksanan sertifikasi produk benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. identitas produsen atau Instansi pemerintah yang memproduksi benih dan telah diberikan sertifikasi produk benih; b. komoditas dan varietas dalam ruang lingkup sertifikasi produk; c. lokasi produksi benih; dan d. nomor dan masa berlaku sertifikat.

(4) Dalam hal terjadi perubahan status dan ruang lingkup sertifikasi produsen benih, LSPro dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus segera memberitahukan kepada Direktur Jenderal Hortikultura. (5) Dalam hal LSPro tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Hortikultura merekomendasikan kepada KAN untuk dicabut akreditasinya.

(1) Sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh produsen atau instansi pemerintah yang belum menerapkan sistem manajemen mutu. (2) Dalam hal lokasi produksi berada di luar propinsi tempat wilayah kerja Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka produsen harus: a. menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggungjawab produksi di wilayah tersebut; b. menyerahkan sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepala instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih setempat; dan c. menyerahkan fotocopy tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih horti yang telah dilegalisir.

Sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemeriksaan lapangan; b. pengujian mutu benih di laboratorium dan/atau pemeriksaan mutu benih di gudang; c. penerbitan sertifikat benih; dan d. pelabelan.

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan

pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, dan/atau pemeriksaan proses produksi benih untuk komoditas tertentu.

(1) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman sebelum kegiatan produksi benih dilakukan. (2) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dokumen.

(1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sebelum tanam untuk mengkonfirmasi kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber. (2) Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sejarah lapangan, isolasi dan unit sertifikasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan pada fase-fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih sesuai dengan jenis tanaman. (2) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kemurnian genetik serta ada tidaknya persilangan atau tercampurnya pertanaman dengan tanaman lain atau varietas lain dan ada tidaknya serangan organisme pengganggu tumbuhan terutama yang dapat terbawa benih. (3) Hasil pemeriksaan pertanaman dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Pertanaman yang belum memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, sertifikasi tidak dilanjutkan. (6) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan langsung kepada produsen. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

(1) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditetapkan sebagai kelompok benih. (2) Kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat. (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi jenis, varietas, nomor kelompok benih dan tanggal panen atau tanggal penyambungan atau perbanyakan bagi tanaman tahunan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Benih hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang lulus pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) harus dilakukan uji hibriditas. (2) Uji hibriditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan uji lapang dan/atau uji laboratorium. (3) Uji hibriditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengujian hibriditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Penggabungan kelompok benih biji dapat dilakukan untuk Benih Sebar atas persetujuan lembaga yang melaksanakan sertifikasi. (2) Penggabungan kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila: a. berasal dari pertanaman pada agroklimat yang setara; b. dipanen pada periode yang sama; c. disimpan pada kondisi yang sama; d. fisik benih sama; dan e. setiap kelompok benih yang akan digabungkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(3) Hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus homogen, memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan tidak melebihi volume maksimal.

(1) Untuk mengetahui mutu fisik, fisiologi dan/atau status kesehatan benih yang berbentuk biji dilakukan pengujian mutu benih di laboratorium. (2) Pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih. (3) Referensi pengujian mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan “International Seed Testing Association” (ISTA Rules). (4) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal uji laboratorium. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan terhadap hasil perbanyakan benih dalam bentuk umbi dan rimpang. (2) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mutu fisik dan status kesehatan benih. (3) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang yang belum memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, sertifikasi tidak dilanjutkan. (6) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang diberitahukan langsung kepada produsen. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan mutu benih di gudang dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dengan menggunakan formulir model FPMB 03-00 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Kelompok benih yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan kelas benih yang dimohonkan tetapi memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih di bawahnya, diberikan sertifikat sesuai kelas benih yang dicapai.

(1) Benih yang memiliki sertifikat untuk diedarkan wajib diberi label. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan ditulis dalam Bahasa INDONESIA. (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi nama produk, nama dan alamat produsen, dan karakteristik produk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelabelan untuk setiap kelompok komoditas ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus dilegalisasi. (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu di bidang perbenihan.

(3) Legalisasi dari Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih berupa nomor seri label dan stempel. (4) Legalisasi dari produsen benih yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu di bidang perbenihan berupa nomor seri label.

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) untuk kelas: a. Benih Penjenis berwarna kuning; b. Benih Dasar berwarna putih; c. Benih Pokok berwarna ungu ; dan d. Benih Sebar berwarna biru. (2) Identitas kelas benih pada label dapat ditampilkan pada kemasan dalam bentuk bulatan yang sesuai dengan warna kelas benih dan diletakkan pada sisi kemasan bagian kanan atas.

(1) Pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan oleh produsen. (2) Sertifikasi benih yang diselenggarakan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, untuk pemasangan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disupervisi oleh Pengawas Benih Tanaman.

(1) Kemasan dapat berupa kantong/wadah/ikatan dalam satuan volume tertentu. (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih. (3) Informasi pada kemasan benih bentuk biji meliputi: a. nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih; b. Nomor Tanda Daftar atau izin produksi benih dan/atau tanda daftar pengedar benih; c. jenis, nama varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran; d. tanggal kadaluarsa; e. nomor sertifikat LSSM bagi produsen yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu;

f. volume benih dalam kemasan; dan g. wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan pada deskripsi. (4) Benih yang dihasilkan oleh produsen dan untuk diedarkan oleh pengedar harus memenuhi ketentuan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, nama dan alamat pengedar wajib dicantumkan pada kemasan benih. (5) Benih yang diberi perlakuan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya harus dicantumkan pada kemasan atau label.

(1) Sertifikasi benih oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih yang belum diselesaikan dapat dilimpahkan penyelesaiannya kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih di Provinsi lain. (2) Pelimpahan penyelesaian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan salinan atau foto copy dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan sertifikasi yang disahkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. (3) Berita acara pelimpahan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir model FPMB 04-00 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Kepemilikan benih dapat dialihkan kepada produsen benih lain atau pengedar benih yang telah terdaftar. (2) Pengalihan kepemilikan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dengan menggunakan formulir model FPMB 05-00 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara vegetatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi dengan persyaratan: a. proses pendaftaran varietas harus selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan pendaftaran varietas disampaikan kepada Instansi yang menyelenggarakan pendaftaran varietas tanaman hortikultura; b. pemberian label dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih; c. jumlah benih terbatas untuk pengembangan di kabupaten/kota setempat; dan d. hasil perbanyakan benih memenuhi persyaratan teknis kelas benih sebar. (2) Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara generatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi bersamaan dengan proses penerbitan tanda daftar dan pemasangan label dilakukan setelah varietas dimaksud memperoleh tanda daftar.

Sertifikat benih dibatalkan, apabila: a. kelompok benih tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau b. kelompok benih berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

(1) Biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi milik pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi bukan milik pemerintah, besar dan tata caranya ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi bersangkutan.

(1) Peredaran benih dilakukan oleh Pengedar benih. (2) Pengedar benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar pengedar benih hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

(1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pengedar benih harus menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota dengan menggunakan formulir model FPMB 06-01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya dilengkapi dengan: a. fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya ( kecuali perorangan); b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (perseorangan); c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotocopy sertifikat kompetensi pengedar benih; dan e. phasfoto berwarna ukuran 4X6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar. (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/walikota harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak. (4) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan tanda daftar pengedar benih hortikultura sesuai formulir model FPMB 06-02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis. (6) Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban, maka permohonan dianggap diterima dan bupati/walikota harus menerbitkan tanda daftar pengedar benih.

(7) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Pengedar benih berkewajiban:

1. mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
2. bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
3. melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi pemberi tanda daftar;
4. memberikan kesempatan kepada Pengawas Benih Tanaman untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan;
5. mendaftar ulang setiap tahun;
6. melaporkan perubahan pemegang tanda daftar dan/atau lokasi tempat usaha kepada instansi pemberi tanda daftar; dan
7. mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Tanda daftar pengedar benih hortikultura dicabut oleh pemberi tanda daftar apabila pemegang tanda daftar: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; atau b. menyerahkan kembali tanda daftar kepada Instansi pemberi tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

(1) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. (2) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan segera tanpa peringatan tertulis.

(1) Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d diterbitkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. (2) Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengedar benih sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

a. memiliki akte pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk bagi perorangan; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. memiliki peta lokasi dan keterangan domisili tempat usaha; d. sanggup bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan; e. sanggup mendokumentasikan data benih yang diedarkan; f. sanggup melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi pemberi tanda daftar; g. sanggup membuat rencana perolehan benih dan rencana penyaluran benih setiap tahun; dan h. sanggup mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan sertifikat kompetensi pengedar benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman. (2) Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

(1) Pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan terhadap benih beredar hasil produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri. (2) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap benih dan/atau dokumen.

(1) Dalam rangka pengawasan peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) perlu dilakukan pelabelan ulang. (2) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan di gudang. (3) Hasil uji laboratorium atau pemeriksaan di gudang dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(4) Pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk benih bentuk biji. (5) Pemeriksaan di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk benih selain bentuk biji sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian mutu benih di laboratorium dan pemeriksaan di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Pelabelan ulang untuk benih yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih di wilayah benih diedarkan atas permohonan produsen yang bersangkutan. (2) Permohonan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum habis masa berlakunya. (3) Pengujian laboratorium atau pemeriksaan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) paling lambat dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.

(1) Pengujian laboratorium atau pemeriksaan di gudang untuk pelabelan ulang terhadap benih yang berasal dari pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan sebelum benih diedarkan. (2) Pengujian laboratorium atau pemeriksaan di Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih di wilayah tempat benih tersebut disimpan atau laboratorium gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh yang telah terakreditasi di bidang uji mutu benih sesuai dengan komoditasnya. (3) Pelabelan ulang terhadap benih yang berasal dari pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(1) Pengawas Benih Tanaman dalam melakukan pengawasan menemukan kecurigaan dapat menghentikan peredaran benih. (2) Penghentian peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, Pengawas Benih Tanaman menghentikan peredaran kelompok benih yang diedarkan. (4) Kelompok benih yang peredarannya dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. (5) Dalam hal pengawasan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, kelompok benih dapat diedarkan kembali.

(1) Dalam hal pengawasan benih ditemukan adanya kecurigaan atas benih yang beredar, dilakukan pengecekan mutu oleh Pengawas Benih Tanaman. (2) Pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. (3) Benih yang sedang dalam pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara dari peredaran. (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja belum diberikan hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan dapat diedarkan kembali. (5) Apabila dari hasil pengecekan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, benih harus ditarik dari peredaran. (6) Penarikan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan peredaran benih ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(1) Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar atau izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan yang menerbitkan tanda daftar pengedar benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus melaporkan hasil kegiatannya secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan Hortikultura. (2) Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pasal 29 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (2) harus melaporkan kegiatannya kepada dinas yang membidangi pertanian dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan Hortikultura.

(1) Permohonan izin produksi atau tanda daftar pelaku usaha perbenihan hortikultura yang sedang diproses sebelum Peraturan ini ditetapkan, akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006. (2) Produsen dan pengedar benih yang telah memiliki tanda daftar produsen benih hortikultura atau izin usaha produksi benih hortikultura atau tanda daftar pengedar benih hortikultura sebelum Peraturan ini ditetapkan dan saat ini masih melaksanakan usaha di bidang perbenihan hortikultura serta tidak pernah melanggar peraturan perundangan di bidang perbenihan langsung dapat diberikan sertifikat kompetensi. (3) Produsen benih yang berbadan usaha baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebelum Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini harus memiliki sertifikat manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina yang berkaitan dengan hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Perbenihan Kentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2012 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN