Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan peLayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru pada lembaga penyiaran publik Radio Republik INDONESIA dan lembaga penyiaran publik Televisi Republik INDONESIA. 7. Pejabat Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Teknisi Siaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang. 8. Produksi Acara Siaran adalah suatu kemasan/produksi program/acara siaran yang berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran. 9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau Media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 10. Layanan Media Baru adalah suatu sarana perantara Baru teknologi komunikasi yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi antara sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan. 11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja

dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai, dan membantu menilai kinerja Teknisi Siaran. 12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan masyarakat. 13. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan masyarakat. 14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Siaran baik perorangan atau kelompok di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya.

(1) Teknisi Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru pada Media Radio dan Televisi di lingkungan RRI dan TVRI. (2) Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

(1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran termasuk dalam jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Teknisi Siaran Ahli Pertama; b. Teknisi Siaran Ahli Muda; c. Teknisi Siaran Ahli Madya. (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Tugas jabatan Teknisi Siaran yaitu melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru; dan c. pengembangan profesi;

(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. diklat Prajabatan; b. pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, meliputi:
4. pengoperasian peralatan teknik produksi;
5. pengoperasian peralatan teknik penyiaran;
6. pengoperasian peralatan teknik Layanan Media Baru; dan
7. pengembangan sistem penyiaran; c. pengembangan profesi, meliputi:
8. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru;
9. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru; dan
10. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru; dan (4) Unsur Penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru; c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut: a. Teknisi Siaran Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun kerangka acuan kerja (TOR);

2. melaksanakan agenda setting teknik produksi;

3. mengikuti agenda setting produksi untuk menentukan kelayakan produksi;

4. memeriksa dan menguji peralatan;

5. melaksanakan evaluasi teknik produksi;

6. instalasi peralatan teknik produksi;

7. melakukan uji coba hasil setting;

8. melakukan gladi produksi, penyiaran;

9. merevisi/mengubah konfigurasi peralatan;

10. mengawasi pengoperasian peralatan teknik produksi;

11. melakukan modifikasi peralatan;

12. menentukan lokasi layak siaran;

13. merencanakan tata letak peralatan teknik;

14. mengawasi pelaksanaan teknik penyiaran;

15. memperbaiki peralatan;

16. membuat laporan evaluasi teknik penyiaran;

17. membuat desain virtual/chromakey;

18. membuat desain tune/animasi;

19. merencanakan uji kelayakan terhadap sistem Media Baru;

20. menentukan kesisteman Layanan Media Baru;

21. merencanakan migrasi data analog ke digital;

22. merencanakan desain grafis Media Baru;

23. melakukan konfigurasi jaringan Media Baru;

24. mengevaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk Layanan Media Baru;

25. membuat laporan evaluasi sistem teknologi Layanan Media Baru; dan

26. melakukan inovasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru yang bersifat tanpa modifikasi; b. Teknisi Siaran Ahli Muda, meliputi:

27. melaksanakan agenda setting teknik produksi;

28. mengikuti agenda setting produksi untuk menentukan kelayakan produksi;

29. memberikan pengarahan teknis;

30. menganalisis pelaksanaan teknik produksi;

31. melaksanakan evaluasi teknik produksi;

32. mengawasi instalasi peralatan teknik produksi;

33. melakukan gladi produksi, penyiaran;

34. merancang software;

35. mengendalikan pelaksanaan teknik penyiaran;

36. membuat laporan pelaksanaan;

37. menganalisis hasil pemantauan teknik penyiaran;

38. menganalisis perkembangan teknologi Layanan Media Baru;

39. merencanakan sistem Media Baru;

40. mengintegrasikan Layanan Media Baru dan program/konten;

41. menyusun SOP teknik produksi;

42. menentukan spesifikasi peralatan; dan

43. melakukan inovasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru yang bersifat modifikasi; c. Teknisi Siaran Ahli Madya, meliputi:

44. melaksanakan agenda setting teknik produksi;

45. mengikuti agenda setting produksi untuk menentukan kelayakan produksi;

46. melaksanakan evaluasi teknik produksi;

47. menentukan kelayakan teknik penyiaran;

48. menentukan standar teknis peralatan;

49. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan;

50. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan;

51. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat pembaharuan;

52. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat penyempurnaan; dan

53. melakukan inovasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru yang bersifat original. (2) Teknisi Siaran yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Teknisi Siaran yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kkredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

a. Teknisi Siaran Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan kerangka Acuan Kerja (TOR);
2. laporan agenda setting teknik produksi;
3. laporan agenda setting produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
4. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian peralatan;
5. laporan evaluasi teknik produksi;
6. laporan Instalasi peralatan teknik produksi;
7. laporan uji coba hasil setting;
8. laporan gladi produksi penyiaran;
9. laporan revisi konfigurasi peralatan;
10. laporan pengawasan pengoperasian peralatan teknik produksi;
11. dokumen modifikasi peralatan;
12. laporan penentuan lokasi layak siaran;
13. dokumen tata letak peralatan teknik;
14. laporan Pengawasan pelaksanaan teknik penyiaran;
15. laporan perbaikan peralatan;
16. laporan evaluasi teknik penyiaran;
17. dokumen desain virtual/chromakey;
18. dokumen desain tune/animasi;
19. laporan perencanaan uji kelayakan terhadap sistem Media Baru;
20. laporan penentuan kesisteman Layanan Media Baru;
21. dokumen perencanaan migrasi data analog ke digital;
22. dokumen perencanaan desain grafis Media Baru;
23. laporan konfigurasi jaringan Media Baru;
24. laporan evaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk Layanan Media Baru;
25. laporan evaluasi sistem teknologi Layanan Media Baru; dan
26. dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau Layanan Media Baru yang bersifat tanpa modifikasi;

b. Teknisi Siaran Ahli Muda, meliputi:

1. laporan agenda seting teknik produksi;

2. laporan agenda setting produksi untuk menentukan kelayakan produksi;

3. laporan pengarahan teknis;

4. dokumen analisis pelaksanaan teknik produksi;

5. laporan evaluasi teknik produksi;

6. dokumen instalasi peralatan teknik produksi;

7. laporan gladi produksi penyiaran;

8. dokumen rancangan software;

9. laporan pengendalian pelaksanaan teknik penyiaran;

10. laporan pelaksanaan penyiaran;

11. laporan analisis hasil pemantauan teknik penyiaran;

12. dokumen analisis perkembangan teknologi Layanan Media Baru;

13. laporan perencanaan sistem Media Baru;

14. dokumen pengintegrasian Layanan Media Baru dan program/konten;

15. dokumen SOP teknik produksi;

16. dokumen spesifikasi peralatan; dan

17. dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau Layanan Media Baru yang bersifat modifikasi. c. Teknisi Siaran Ahli Madya, meliputi:

18. laporan agenda setting teknik produksi;

19. laporan agenda setting produksi untuk menentukan kelayakan produksi;

20. laporan evaluasi teknik produksi;

21. laporan kelayakan teknik penyiaran;

22. dokumen standar teknis peralatan;

23. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan;

24. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan;

25. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat pembaharuan;

26. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat penyempurnaan; dan

27. dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau Layanan Media Baru yang bersifat original.

Apabila unit kerja tidak terdapat Teknisi Siaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Teknisi Siaran yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas Teknisi Siaran yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas Teknisi Siaran di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan melalui pengangkatan: a. Pertama; b. Perpindahan dari jabatan lain; c. Penyesuaian (Inpassing); dan d. Promosi

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional Teknisi Siaran dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan teknologi Media Baru. (5) Teknisi Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Teknisi Siaran Ahli Madya. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(1) Asisten Teknisi Siaran yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Siaran, dengan syarat sebagai berikut: a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Asisten Teknisi Siaran yang akan diangkat menjadi Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui penyesuaian (inpasssing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); e. memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas

di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (6) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Siaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Teknisi Siaran meliputi: a. Kompetensi Teknis; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial-Kultural. (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Teknisi Siaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pada awal tahun, setiap Teknisi Siaran wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Teknisi Siaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun. (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

(1) Teknisi Siaran setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Teknisi Siaran Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Teknisi Siaran Ahli Muda; dan c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Teknisi Siaran Ahli Madya. (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Teknisi Siaran, untuk: a. Teknisi Siaran dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Teknisi Siaran dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Teknisi Siaran dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Teknisi Siaran, yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Teknisi Siaran Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Teknisi Siaran Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(1) Teknisi Siaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Teknisi Siaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.

(1) Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi. (2) Dalam hal Teknisi Siaran Ahli Madya tidak dapat mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi

sebagaimana di maksud pada ayat (1), Teknisi Siaran Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya. (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

(1) Teknisi Siaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Teknisi Siaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Teknisi Siaran wajib mencatat, menginventarisasi

seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik. (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Teknisi Siaran.

Usul penetapan angka kredit Teknisi Siaran diajukan oleh: a. Direktur yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Teknisi Siaran Ahli Madya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan b. Kepala Satuan Kerja/Kepala Stasiun atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk kenaikan pangkat Teknisi Siaran Ahli Pertama, sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Muda untuk kenaikan pangkat Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Madya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit Teknisi Siaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, unsur kepegawaian, dan Teknisi Siaran. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Teknisi Siaran Ahli Madya. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Teknisi Siaran. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Teknisi Siaran yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Teknisi Siaran; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Siaran, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Teknisi Siaran. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Pusat; dan

b. Direktur yang membidangi kepegawaian untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Tata kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran serta tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Teknisi Siaran yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Teknisi Siaran diikutsertakan pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai. (3) Pelatihan kepada Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Teknisi Siaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. maintain rating; b. seminar; c. lokakarya (workshop); atau d. konferensi. (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator terdiri atas: a. ruang lingkup bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru; b. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru. (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(1) Teknisi Siaran Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Teknisi Siaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Teknisi Siaran. (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Teknisi Siaran; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Teknisi Siaran; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran. (3) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

(1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. (2) Teknisi Siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran. (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Teknisi Siaran dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai dengan Teknisi Siaran Utama Muda dengan pendidikan Non Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) disesuaikan nomenklatur dan jenjang jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai dengan Teknisi Siaran Utama Muda dengan pendidikan Non Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai dengan Teknisi Siaran Utama Muda yang memperoleh ijasah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi. (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Teknisi Siaran Ahli Madya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/ MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/ MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ini diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/ MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA