Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Jabatan Notaris atau berdasarkan UNDANG-UNDANG lainnya.

2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia.

3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

4. Ahli Waris Notaris yang selanjutnya disebut Ahli Waris adalah suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau dalam garis ke samping sampai derajat ketiga atau keluarga semenda sampai derajat ketiga.

5. Majelis Pengawas Pusat yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat nasional.

6. Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disingkat MPW adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat provinsi.

7. Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di tingkat kabupaten/kota.

8. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

9. Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten/kota.

10. Wilayah Jabatan Notaris adalah wilayah kerja Notaris yang meliputi seluruh wilayah provinsi di tempat kedudukan Notaris.

11. Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik.

12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.

13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani dan rohani; e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh UNDANG-UNDANG dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi: a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;

b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat; c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat; d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit; e. fotokopi kartu tanda penduduk; f. asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat; g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh UNDANG-UNDANG dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pengangkatan Notaris. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali dan tidak dapat ditarik kembali.

(1) Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, pemohon wajib: a. membayar biaya permohonan pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengirimkan dokumen pendukung, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris.

(3) Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara elektronik kepada Menteri. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan pengangkatan dianggap gugur.

(1) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, calon Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan menggunakan daftar tunggu secara elektronik. (2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama pemohon; b. tanggal permohonan; dan c. tempat kedudukan yang dimohonkan. (3) Permohonan pengangkatan dengan menggunakan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5 (lima) permohonan. (4) Jika permohonan telah masuk daftar tunggu, calon Notaris wajib mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pengangkatan Notaris. (5) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia, pemohon yang masuk dalam daftar tunggu wajib membayar biaya permohonan pengangkatan Jabatan Notaris dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Formasi Jabatan Notaris telah tersedia.

(1) Permohonan pengangkatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima. (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengangkatan Notaris berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris disetujui, Menteri menyampaikan secara elektronik keputusan pengangkatan Notaris.

(4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung dicetak oleh Notaris, dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. (5) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik INDONESIA, Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945, UNDANG-UNDANG tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pemah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Notaris.

(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

(1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan, Notaris wajib: a. menjalankan jabatannya dengan nyata; b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan MPD; dan c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri, dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat. (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan terhadap: a. perubahan nama; b. penambahan gelar akademik atau nonakademik; dan/atau c. perubahan alamat kantor. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),

Notaris wajib membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengirimkan dokumen pendukung kepada Menteri.

(1) Dokumen pendukung permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi: a. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi; b. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi; c. fotokopi

Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilegalisasi, kecuali nama tambahannya tertera dalam akta kelahirannya; dan d. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi. (2) Dokumen pendukung permohonan penambahan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi: a. fotokopi ijazah gelar akademik yang telah dilegalisasi; b. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi; dan c. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi. (3) Dokumen pendukung permohonan penambahan gelar nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi: a. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi; dan b. bukti penambahan gelar nonakademik lainnya yang diketahui oleh kepala desa/lurah, camat, atau pejabat yang berwenang. (4) Dokumen pendukung perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal permohonan perubahan nama, penambahan gelar, dan/atau perubahan alamat kantor disetujui, Notaris dapat mencetak surat persetujuan tersebut.

Notaris dapat mengajukan permohonan cuti dengan syarat: a. telah menjalani masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan b. belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(1) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan secara tertulis kepada: a. MPD, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan; b. MPW, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau c. MPP, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun. (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung: a. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; c. surat penunjukan Notaris pengganti; dan d. asli sertifikat cuti Notaris.

(1) Untuk memperoleh sertifikat cuti Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian sertifikat cuti. (2) Permohonan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris.

(1) Dalam hal sertifikat cuti sudah penuh, Notaris dapat mengajukan permohonan sertifikat cuti pengganti. (2) Dalam hal sertifikat cuti rusak atau hilang, Notaris dapat mengajukan permohonan duplikat sertifikat cuti.

(3) Format sertifikat cuti, sertifikat cuti pengganti, dan duplikat sertifikat cuti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan penerbitan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sudah harus diterima oleh MPD, MPW, atau MPP dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah. (2) Dalam hal pengajuan cuti disetujui, MPD, MPW, atau MPP menandatangani sertifikat cuti yang memuat data pengambilan cuti. (3) MPD, MPW, atau MPP mencatat data pengambilan cuti dalam buku register cuti Notaris.

(1) MPD, MPW, atau MPP dapat menolak permohonan cuti yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (2) Terhadap penolakan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD, MPW, atau MPP mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan.

(1) Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada MPD, MPW, atau MPP. (2) Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan surat permohonan cuti. (3) Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. berijazah sarjana hukum; dan c. telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut. (4) Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung: a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;

b. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi; c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat; d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit; e. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; f. daftar riwayat hidup; dan g. surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Dalam hal pengajuan cuti disetujui, MPD, MPW, atau MPP mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukan Notaris Pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada MPP. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi; b. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat negara yang telah dilegalisasi; c. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; d. fotokopi berita acara sumpah/janji sebagai pejabat negara yang telah dilegalisasi; dan e. asli sertifikat cuti Notaris. (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. (4) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh MPP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal Keputusan sebagai pejabat Negara ditetapkan.

Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri dengan mengisi Format Isian laporan cuti.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengajuan permohonan cuti yang dilakukan oleh Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris kepada Menteri. (2) Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) Wilayah Jabatan Notaris; dan b. pindah tempat kedudukan ke Wilayah Jabatan Notaris lain. (3) Permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota.

(1) Permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan Notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.

(1) Permohonan untuk pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan dengan mengisi Format Isian pindah Wilayah Jabatan Notaris. (2) Permohonan untuk pindah Wilayah Jabatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris. (3) Dalam hal Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tersedia, Notaris wajib: a. membayar biaya permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengirimkan dokumen pendukung kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pindah Wilayah Jabatan Notaris. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang dilegalisasi; c. asli surat keterangan dari MPD, MPW, atau MPP tentang konduite Notaris; d. asli surat keterangan dari MPD, MPW, atau MPP tentang cuti Notaris; e. fotokopi sertifikat cuti; f. asli surat rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat Organisasi Notaris; g. asli surat keterangan dari MPD, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris; dan h. asli surat penunjukan dari MPD kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang akan pindah. c. Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik kepada Menteri.

d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dianggap gugur.

(1) Dalam hal Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia, Notaris dapat tetap mengajukan permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan dengan dimasukkan dalam daftar tunggu secara elektronik. (2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama pemohon; b. tanggal permohonan; dan c. tempat kedudukan yang dimohonkan. (3) Notaris yang telah masuk dalam daftar tunggu wajib mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian perpindahan Wilayah Jabatan Notaris. (4) Jika Formasi Jabatan Notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan telah tersedia, pemohon membayar biaya permohonan perpindahan Wilayah Jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Formasi Jabatan Notaris telah tersedia. (5) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dilakukan pembaruan, pemohon mengirimkan dokumen pendukung tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Formasi Jabatan Notaris telah tersedia. (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara elektronik.

(1) Permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima.

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris. (3) Dalam hal permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris disetujui, Menteri menyampaikan Keputusan pindah Wilayah Jabatan Notaris secara elektronik yang dapat langsung dicetak sendiri dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. (4) Dalam hal permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

(1) Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu Wilayah Jabatan Notaris ke Wilayah Jabatan Notaris lain. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam; b. situasi keamanan yang tidak terkendali; atau c. pertimbangan kemanusiaan lainnya. (3) Permohonan diajukan dengan melampirkan surat keterangan masing- masing kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal memindahkan seorang Notaris dari satu Wilayah Jabatan ke Wilayah Jabatan lain, Menteri dapat meminta pertimbangan dari Organisasi Notaris dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permohonan diterima.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pindah Wilayah Jabatan Notaris dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(1) Sebelum menjalankan jabatannya di tempat kedudukan yang baru, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya sesuai dengan lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan pindah Wilayah Jabatan Notaris. (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) Wilayah Jabatan Notaris. (4) Dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib: a. menjalankan jabatannya dengan nyata; b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan MPD; dan c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

(1) Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten/kota, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan Notaris maka tempat kedudukan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan Notaris atau keputusan perpindahan Notaris yang bersangkutan dapat diubah sesuai dengan permohonan. (2) Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara elektronik kepada Menteri mengenai perubahan tempat kedudukan Notaris karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal UNDANG-UNDANG mengenai pemekaran wilayah diundangkan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen pendukung: a. fotokopi keputusan pengangkatan Notaris atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; c. fotokopi peta wilayah pemekaran provinsi atau kabupaten/kota; dan d. alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan,

Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat. (4) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengeluarkan Keputusan Penyesuaian tempat kedudukan.

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c. atas permintaan sendiri; d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; e. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh UNDANG-UNDANG dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

(1) Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. (2) Dalam hal Notaris tidak memiliki Ahli Waris, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh karyawan Notaris. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung: a. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; b. fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi; c. asli surat usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol atau Pejabat Sementara Notaris; dan

d. fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris.

(1) Dalam hal Ahli Waris atau karyawan Notaris mengusulkan Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. (2) Pejabat Sementara Notaris harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. berijazah sarjana hukum; dan c. telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung: a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi; b. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi; c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat; d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit; e. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; f. daftar riwayat hidup; dan g. surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Sebelum menjalankan jabatannya, Pejabat Sementara Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan Notaris dengan lafal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Ahli Waris atau karyawan Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, MPD menunjuk Notaris tersebut sebagai pemegang protokol.

(2) MPD menyampaikan secara manual atau elektronik penunjukan Notaris sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan disertai dokumen pendukung. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; b. fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi; c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan d. fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, kecuali Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris. (4) Dalam hal Ahli Waris atau karyawan Notaris tidak mengusulkan, MPD harus menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. (2) Pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak masa jabatan sebagai Pejabat Sementara Notaris berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Notaris meninggal dunia memiliki Ahli Waris maka Ahli Waris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa jabatan Pejabat Sementara Notaris berakhir. (4) MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan secara manual atau elektronik kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyampaian usulan dari ahli waris. (5) Dalam hal ahli waris tidak mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol, MPD menunjuk Notaris lain dan menyampaikannya secara manual atau elektronik kepada Menteri

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui. (6) Penyampaian penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol oleh MPD dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. fotokopi Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; c. fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi; d. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan e. fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal Notaris yang meninggal dunia mempunyai ahli waris.

(1) Menteri MENETAPKAN Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau Pasal 43 diterima secara lengkap. (2) MPD menyerahkan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Notaris yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun harus memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD mengenai berakhirnya masa jabatan dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; c. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat pemberhentian sebagai Notaris; d. surat usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan e. surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. (5) Surat penunjukan MPD disampaikan kepada Menteri melalui Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.

Dalam hal Notaris tidak menyampaikan usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol, MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri melalui Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terlampaui.

(1) Berdasarkan surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Notaris mengajukan permohonan pemberhentian dari jabatannya kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pemberhentian Notaris. (2) Permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung secara elektronik: a. surat penunjukan dari MPD tentang pemberhentian dan penunjukan pemegang protokol; dan b. surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol. (3) Permohonan pemberhentian Notaris diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator.

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Menteri MENETAPKAN Keputusan pemberhentian jabatan Notaris dan MENETAPKAN Notaris lain sebagai pemegang

protokol dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pemberhentian. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada pemohon dan dapat langsung dicetak oleh Notaris dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

(1) Notaris yang berhenti karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Notaris ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. (2) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Notaris ditetapkan.

(1) Notaris yang berhenti dari jabatannya karena permintaan sendiri, wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mengajukan permohonan berhenti kepada Menteri. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung: a. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; c. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat pemberhentian sebagai Notaris; d. surat usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan e. surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. (4) Surat penunjukan MPD disampaikan kepada Menteri melalui Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.

Dalam hal Notaris tidak menyampaikan usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol, MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri melalui Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terlampaui.

(1) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Notaris mengajukan permohonan pemberhentian dari jabatannya kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pemberhentian Notaris. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung secara elektronik: a. surat penunjukan dari MPD yang memuat rekomendasi pemberhentian dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan b. surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol. (3) Permohonan pemberhentian Notaris diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator.

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberhentian jabatan Notaris dan MENETAPKAN Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pemberhentian. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada pemohon dan dapat langsung dicetak sendiri dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

(1) Notaris yang berhenti atas permintaan sendiri tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan. (2) Notaris yang berhenti dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Notaris ditetapkan.

(1) Notaris yang berhenti karena alasan tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani dalam melaksanakan jabatan Notaris lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus-menerus wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris dinyatakan tidak mampu melaksanakan jabatannya secara terus menerus. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Notaris yang bersangkutan, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah, dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, atau keluarga semenda sampai derajat ketiga. (3) Dalam hal Notaris yang bersangkutan, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan/atau ke bawah, dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, atau keluarga semenda sampai derajat ketiga, tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan Notaris. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; c. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat pemberhentian sebagai Notaris; d. surat keterangan dari dokter rumah sakit yang menyatakan Notaris tidak mampu melaksanakan jabatannya secara terus menerus; e. surat usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan f. surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol. (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. (6) Surat penunjukan MPD disampaikan kepada Menteri melalui Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.

Dalam hal Notaris tidak menyampaikan usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol, MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan kepada Menteri melalui Notaris dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terlampaui.

(1) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), Notaris mengajukan permohonan pemberhentian dari jabatannya kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pemberhentian Notaris. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung secara elektronik: a. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi; c. surat pernyataan bermeterai cukup dari Notaris yang bersangkutan atau dari MPD yang memuat ketidakmampuan Notaris dalam menjalankan jabatannya; dan d. surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol. (3) Permohonan pemberhentian Notaris diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator.

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberhentian jabatan Notaris dan MENETAPKAN Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pemberhentian. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada pemohon dan dapat langsung dicetak sendiri dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

(1) Notaris yang berhenti karena alasan tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani dalam melaksanakan jabatan Notaris lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus-menerus, tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan.

(2) Notaris yang berhenti dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Notaris ditetapkan.

(1) Notaris yang berhenti karena alasan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh UNDANG-UNDANG dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris harus memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD mengenai berakhirnya masa jabatan dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris diangkat sebagai pegawai negeri, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh UNDANG-UNDANG dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen melampirkan pendukung: a. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi; b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi; c. asli surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat alasan pemberhentian sebagai Notaris; d. Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai negeri, advokat atau jabatan lain yang telah dilegalisasi; e. surat usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan f. asli surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. (5) Surat penunjukan MPD disampaikan kepada Menteri melalui Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.

Dalam hal Notaris tidak menyampaikan usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol, MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang

protokol dan menyampaikan kepada Menteri melalui Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) terlampaui.

(1) Berdasarkan surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), Notaris mengajukan permohonan pemberhentian dari jabatannya kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pemberhentian Notaris. (2) Permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung secara elektronik: a. surat penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah yang memuat rekomendasi pemberhentian dan penunjukan pemegang protokol; dan b. surat pernyataan kesediaaan sebagai pemegang protokol. (3) Permohonan pemberhentian Notaris diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator.

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberhentian jabatan Notaris dan MENETAPKAN Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian pemberhentian. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada pemohon dan dapat langsung dicetak oleh Notaris dengan menggunakan kertas putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

(1) Notaris yang berhenti karena alasan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh UNDANG-UNDANG dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris tidak berwenang melaksanakan jabatannya terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Notaris ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. (2) Notaris yang diberhentikan dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Notaris ditetapkan.

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b. berada di bawah pengampuan; c. melakukan perbuatan tercela; d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau e. sedang menjalani masa penahanan.

(1) Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara. (2) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara diterima. (3) Dalam hal jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya di hadapan MPD dalam jangka paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir. (4) Dalam hal serah terima protokol tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, MPP mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.

(1) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris; dan/atau d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris. (2) Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan atas usul MPP kepada Menteri. (3) Majelis Pengawas Pusat dapat menerima laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris serta rekomendasi dari MPD dan MPW terkait dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara bertanggungjawab dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Usul MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 juga memuat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol. (2) Usulan MPP diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris serta rekomendasi dari MPD dan MPW diterima. (3) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan MENETAPKAN Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

(1) Dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol dan serah terima protokol berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Menteri dapat memperpanjang masa jabatan Notaris sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan Notaris yang bersangkutan.

(1) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian perpanjangan masa jabatan. (2) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. (3) Pemohon wajib membayar biaya permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mengirimkan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Format Isian perpanjangan masa jabatan. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. asli surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit; b. asli surat keterangan sehat rohani dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit; c. asli rekomendasi dari MPD, MPW, atau MPP; dan d. asli rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris. (5) Bukti pengiriman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik kepada Menteri. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak mengirimkan dokumen pendukung, permohonan dianggap gugur.

(1) Dalam hal permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diajukan kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun maka permohonan ditolak.

(2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.

(1) Permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima. (3) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, pemohon menerima pemberitahuan secara elektronik mengenai jadwal wawancara dengan Direktur Perdata atau pejabat yang ditunjuk. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris. (5) Dalam hal berdasarkan hasil wawancara permohonan dinyatakan disetujui, pemohon membayar biaya permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Berdasarkan bukti pembayaran biaya permohonan perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon dapat mencetak sendiri Keputusan Menteri tentang perpanjangan masa jabatan Notaris. (7) Dalam hal permohonan perpanjangan masa jabatan Notaris ditolak, pemohon menerima pemberitahuan untuk mengajukan permohonan pemberhentian Notaris secara elektronik.

(1) Notaris yang telah diperpanjang masa jabatannya dalam jangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebelum berakhir masa jabatannya wajib mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada MPD. (2) MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak usulan diterima. (3) Dalam hal MPD tidak menerima usulan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD wajib menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tenggang waktu yang telah ditentukan pada ayat (2) terlampaui.

(4) MPD menyampaikan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penunjukan dikeluarkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pengangkatan Notaris dan perpindahan Wilayah Jabatan Notaris yang sudah diajukan secara manual dan sudah diumumkan masuk dalam daftar tunggu tahun 2015, tetap diberikan formasi untuk diangkat atau dipindahkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan; dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN