Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2014 tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK DINAS SATELIT DAN ORBIT SATELIT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

3. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

4. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio.

5. Penyelenggaraan Satelit adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit.

6. Orbit Satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit.

7. Dinas Satelit (Satellite Service) adalah suatu dinas radiokomunikasi dengan menggunakan satu atau lebih satelit.

8. Filing Satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU.

9. Filing Satelit INDONESIA adalah Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi INDONESIA.

10. Filing Satelit Asing adalah Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain.

11. Hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA adalah hak untuk menggunakan Filing Satelit yang telah didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi INDONESIA.

12. Satelit INDONESIA adalah Satelit yang menggunakan Filing Satelit INDONESIA.

13. Satelit Asing adalah satelit yang menggunakan Filing Satelit Asing.

14. Stasiun Bumi adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfir bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

15. Stasiun Angkasa adalah suatu stasiun radio yang berada di dalam satelit dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

16. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.

17. Izin Stasiun Radio, yang selanjutnya disingkat ISR, adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

18. Masa Operasi Satelit adalah jangka waktu satelit dapat dioperasikan sebelum dilakukan de-orbit.

19. Umur Satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit.

20. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.

21. Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit, yang selanjutnya disebut BHP Orbit Satelit, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara satelit INDONESIA untuk penggunaan filing satelit INDONESIA pada slot orbit yang telah dijatahkan oleh ITU.

22. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.

23. Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran.

24. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

25. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

26. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum INDONESIA yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

27. Penyelenggara Satelit INDONESIA adalah penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan Hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA.

28. Penyelenggara Satelit Asing adalah penyelenggara telekomunikasi yang terdaftar pada Administrasi Telekomunikasi negara lain yang menggunakan Satelit dan/atau Filing Satelit Asing.

29. Koordinasi Satelit adalah koordinasi terkait Filing Satelit yang didaftarkan ke ITU yang dilakukan antar Administrasi Telekomunikasi negara anggota ITU.

30. Koordinasi antar Penyelenggara Satelit adalah koordinasi antar penyelenggara satelit INDONESIA dengan penyelenggara satelit INDONESIA lainnya atau dengan penyelenggara Satelit Asing yang dilaksanakan tanpa melibatkan Administrasi Telekomunikasi.

31. Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia, yang selanjutnya disebut ITU, adalah International Telecommunication Union (ITU).

32. Peraturan Radio (Radio Regulation) adalah peraturan tentang spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan World Radiocommunication Conference ITU.

33. Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.

34. Administrasi Telekomunikasi INDONESIA adalah Kementerian yang membidangi urusan spektrum frekuensi radio.

35. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

(1) Frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit terdiri atas pita frekuensi radio yang dialokasikan untuk: a. dinas satelit tetap; b. dinas antar satelit; c. dinas operasi ruang angkasa; d. dinas satelit bergerak; e. dinas satelit bergerak darat; f. dinas satelit bergerak maritim; g. dinas satelit bergerak penerbangan; h. dinas satelit siaran; i. dinas satelit radiodeterminasi; j. dinas satelit radionavigasi; k. dinas satelit radionavigasi maritim; l. dinas satelit radionavigasi penerbangan; m. dinas satelit radiolokasi; n. dinas satelit eksplorasi bumi; o. dinas satelit meteorologis; p. dinas satelit frekuensi radio dan tanda waktu standar; q. dinas penelitian ruang angkasa; r. dinas satelit amatir; dan/atau s. dinas astronomi radio. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pita frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran.

(2) Penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan: a. Satelit INDONESIA; dan/atau b. Satelit Asing.

(1) Setiap penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran yang menggunakan satelit wajib memiliki ISR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ISR Stasiun Angkasa; atau b. ISR Stasiun Bumi. (3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio. (4) BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar dimuka setiap tahun yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa laku ISR Stasiun Angkasa dan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

(1) ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah INDONESIA oleh suatu stasiun angkasa. (2) ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai ISR untuk setiap stasiun bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari suatu stasiun angkasa yang telah memiliki ISR Stasiun Angkasa.

(1) ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada: a. penyelenggara jaringan telekomunikasi; b. penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access

Point/NAP); c. penyelenggara jasa teleponi dasar; d. penyelenggara jasa sistem komunikasi data; e. lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit; atau f. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; g. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah; atau h. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum. (2) Penyelenggara jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit yang digunakan untuk layanan satelit bergerak. (3) Penyelenggara jasa sistem komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa untuk satelit bergerak yang digunakan untuk memberikan layanan komunikasi data. (4) Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit yang digunakan untuk akses penyiaran ke pelanggan (Direct-to-Home). (5) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa untuk: a. satelit milik sendiri; atau b. satelit lainnya berdasarkan hasil evaluasi. (6) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit INDONESIA.

(1) Permohonan ISR Stasiun Angkasa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa yang telah diisi lengkap; b. salinan Hak Labuh (Landing Right) Satelit, jika menggunakan satelit asing; c. surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Spektrum

Frekuensi Radio; d. konfigurasi jaringan; e. peta lokasi pemancar; f. salinan akta pendirian perusahaan; g. salinan perjanjian kerja sama sewa transponder; dan h. salinan:

1. izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi;
2. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
3. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; atau
4. izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit. (2) Formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran ke dan/atau penerimaan dari satelit yang tidak memiliki ISR Stasiun Angkasa wajib memiliki ISR Stasiun Bumi. (2) ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk setiap stasiun bumi. (3) Kewajiban memiliki ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi stasiun bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar. (4) Jika stasiun bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ingin mendapatkan proteksi dari gangguan frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) maka harus memiliki ISR Stasiun Bumi. (5) Stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO) oleh lembaga penyiaran berlangganan wajib memiliki ISR Stasiun Bumi.

(1) ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf b dapat diberikan kepada: a. penyelenggara jaringan telekomunikasi; b. penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali:

1. penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP); dan
2. penyelenggara jasa jual kembali warung internet; c. lembaga penyiaran; d. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; e. instansi pemerintah; f. perguruan tinggi; dan/atau g. badan hukum. (2) Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO). (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, penelitian, pengamatan bumi, dan meteorologi. (4) Perguruan tinggi dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penelitian.

(1) Permohonan ISR Stasiun Bumi diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. formulir permohonan ISR Stasiun Bumi yang telah diisi lengkap; b. salinan Hak Labuh (Landing Right) Satelit, jika menggunakan Satelit Asing, untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c; c. brosur antena dan brosur perangkat radio yang telah disertifikasi; d. surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio; e. konfigurasi jaringan; f. peta lokasi pemancar; g. salinan akta pendirian perusahaan, untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan

huruf g; h. salinan perjanjian kerja sama sewa transponder; dan i. salinan:

1. Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi;
2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
3. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran; atau
4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran. untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. (2) Formulir permohonan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran ke dan/atau penerimaan dari suatu stasiun angkasa wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir permohonan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Stasiun Bumi yang merupakan Stasiun Bumi penerima (receive only) milik pelanggan dari Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit Direct-to-Home (DTH). (3) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit Direct-to-Home (DTH) wajib melaporkan distribusi jumlah Stasiun Bumi penerima (received only) milik pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kabupaten/kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. (4) Kewajiban mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar. (5) Direktur Jenderal melakukan notifikasi Stasiun Bumi ke ITU.

(1) Setiap Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) wajib diberi identitas oleh pemegang ISR, kecuali

Stasiun Bumi yang digunakan dipesawat udara dan kapal laut. (2) Identitas Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan: a. nama pemegang ISR; b. nomor pendaftaran Stasiun Bumi;dan c. nama Satelit yang digunakan. (3) Identitas Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan terbaca untuk keperluan pemeriksaan.

(1) Stasiun Bumi dapat digunakan di pesawat udara dan di kapal laut. (2) Stasiun Bumi yang digunakan di pesawat udara atau di kapal laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin dari Direktur Jenderal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan stasiun bumi di pesawat udara atau kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengguna Satelit Asing wajib memiliki Hak Labuh (Landing Right) Satelit. (2) Hak Labuh (Landing Right) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. penyelenggara jaringan telekomunikasi; b. penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali:

1. penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP); dan
2. penyelenggara jasa jual kembalid warung internet; c. lembaga penyiaran berlangganan yang menggunakan satelit. (3) Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, digunakan untuk keperluan antara lain:

a. Very Small Aperture Terminal (VSAT); b. Sistem Komunikasi Data; dan/atau c. Sistem Telekomunikasi Satelit Bergerak. (4) Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menggunakan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya untuk keperluan: a. penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO); atau b. akses penyiaran ke pelanggan (direct to home). (5) Hak Labuh (Landing Right) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (6) Hak Labuh (Landing Right) Satelit untuk penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Hak Labuh (Landing Right) Satelit untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Satelit Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat digunakan dengan ketentuan: a. Filing Satelit yang digunakan oleh Satelit Asing telah selesai Koordinasi Satelit (complete coordination) dengan Filing Satelit INDONESIA; b. Satelit Asing tersebut tidak menimbulkan interferensi frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) terhadap jaringan Satelit INDONESIA dan/atau terhadap Stasiun Radio terestrial INDONESIA yang telah berizin baik existing maupun planning; dan c. terbukanya kesempatan yang sama bagi Penyelenggara Satelit INDONESIA untuk beroperasi di negara asal dimana Filing Satelit asing tersebut terdaftar. (2) Penyelesaian Koordinasi Satelit dengan Filing Satelit INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara seluruh Filing Satelit asing yang digunakan oleh satelit asing tersebut dengan seluruh Filing Satelit INDONESIA yang permohonan koordinasinya (Coordination Request /CR) telah dipublikasikan oleh ITU pada saat permohonan Hak Labuh (Landing Right) Satelit diajukan.

(3) Penyelesaian koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam rangkuman hasil pertemuan koordinasi satelit (summary record) dan/atau bukti tertulis lainnya. (4) Terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam bukti tertulis berupa: a. surat keterangan dari Administrasi Telekomunikasi negara lain, yang ditujukan kepada Administrasi Telekomunikasi INDONESIA; atau b. kesepakatan bersama antara Administrasi Telekomunikasi INDONESIA dengan Administrasi Telekomunikasi dimana Satelit Asing terdaftar.

(1) Permohonan mendapatkan Hak Labuh (Landing Right) Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. formulir permohonan Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang telah diisi lengkap; dan b. salinan:

1. izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi;
2. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
3. izin prinsip Penyelenggaraan Penyiaran; atau
4. izin Penyelenggaraan Penyiaran. c. salinan surat pernyataan bebas interferensi dari Penyelenggara Satelit Asing, jika Satelit belum termasuk dalam daftar Satelit Asing yang telah memenuhi persyaratan Hak Labuh (Landing Right) Satelit; d. summary record Koordinasi Satelit Asing dengan Penyelenggara Satelit INDONESIA, jika Satelit belum termasuk dalam daftar Satelit Asing yang telah memenuhi persyaratan Hak Labuh (Landing Right) Satelit; e. jaminan tertulis dari pemohon Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang ditandatangani oleh pemohon dan bermeterai untuk mengatasi gangguan frekuensi radio setiap saat; f. surat pernyataan resiprokal dari Administrasi Telekomunikasi negara lain, jika Satelit belum termasuk dalam daftar Satelit Asing yang telah memenuhi persyaratan Hak Labuh (Landing Right) Satelit;

g. gambar konfigurasi rencana jaringan; dan/atau h. salinan NPWP Perusahaan. (2) Formulir permohonan Hak Labuh (Landing Right) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Izin prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi atau izin prinsip penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3 sekurang-kurangnya masih memiliki masa laku 4 (empat) bulan sebelum izin prinsip berakhir pada saat permohonan Hak Labuh (Landing Right) Satelit diajukan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku untuk Satelit Asing yang digunakan oleh: a. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; b. penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dalam rangka kerjasama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui pemerintah; c. kantor berita asing untuk satellite news gathering untuk keperluan peliputan internasional untuk kegiatan tertentu. d. instansi pemerintah, perguruan tinggi atau badan hukum INDONESIA untuk keperluan penelitian; e. instansi pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana untuk keperluan penanggulangan bencana; f. lembaga SAR untuk keperluan pencarian dan pertolongan; dan g. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran swasta untuk kegiatan penerimaan bebas untuk keperluan penyiaran (television receive only /TVRO).

(1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan instansi pemerintah dalam rangka kerjasama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. perjanjian kerja sama; dan c. rencana penggunaan Satelit Asing. (3) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan satelit asing yang diajukan.

(1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan satellite news gathering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diajukan oleh Kementerian yang membidangi urusan luar negeri kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan satellite news gathering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penggunaan Satelit Asing untuk keperluan satellite news gathering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Permohonan penggunaan Satelit Asing oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi atau badan hukum INDONESIA untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan: a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. rencana penelitian yang akan dilakukan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan. (3) Satelit Asing untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d hanya dapat digunakan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Permohonan penggunaan Satelit Asing oleh instansi pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana untuk keperluan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diajukan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Satelit Asing untuk keperluan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e hanya dapat digunakan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Permohonan penggunaan Satelit Asing oleh lembaga SAR untuk keperluan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f diajukan kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Satelit Asing untuk keperluan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f hanya dapat digunakan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi penggunaan: a. satelit meteorologi; b. satelit pengamatan bumi; c. satelit radionavigasi; d. satelit amatir radio; e. satelit radiolokasi; f. satelit standard waktu dan frekuensi radio; g. satelit penelitian ruang angkasa; h. satelit radiodeterminasi; dan i. satelit yang digunakan untuk keperluan Global Maritime Distressand Safety Systems (GMDSS) atau untuk keperluan keselamatan penerbangan.

(1) Hak Labuh (Landing Right) Satelit dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. satelit Asing yang digunakan sudah tidak beroperasi; dan/atau b. berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Dalam hal terjadi perubahan nama komersial dan/atau Administrasi Telekomunikasi dimana Satelit Asing terdaftar sebagaimana

tercantum dalam Hak Labuh (Landing Right) Satelit, pengguna Satelit Asing wajib mengajukan permohonan penyesuaian Hak Labuh (Landing Right) Satelit kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian Hak Labuh (Landing Right) Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal atas nama Menteri: a. menerbitkan Hak Labuh (Landing Right) Satelit ; atau b. menolak permohonan penyesuaian serta Hak Labuh (Landing Right) Satelit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Penggunaan Orbit Satelit oleh Penyelenggara Satelit INDONESIA dilakukan setelah Filing Satelit INDONESIA didaftarkan ke ITU dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Radio. (2) Menteri selaku Administrasi Telekomunikasi INDONESIA berwenang mendaftarkan Filing Satelit INDONESIA ke ITU. (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pendaftaran Filing Satelit INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(1) Permohonan pendaftaran Filing Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Penyelenggara Satelit INDONESIA; atau b. calon Penyelenggara Satelit INDONESIA. (3) Permohonan pendaftaran Filing Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan paling sedikit: a. rencana penggunaan Filing Satelit; b. rencana pengadaan Satelit dan/atau rencana bisnis; c. salinan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi; d. data administrasi dan teknis; e. rencana pembiayaan untuk pengadaan Satelit;

f. data susunan kepemilikan saham perusahaan; g. dan softcopy dari data Informasi Publikasi Awal (Advanced Publication Information/API), Permintaan Koordinasi (Coordination Request /CR), Pemeriksaan Menyeluruh (Due Diligence/RES49), Notifikasi (Notification), sesuai Apendiks 4, Apendiks 30, Apendiks 30A, atau Apendiks 30B dari Peraturan Radio dalam format file mdb atau format file lain yang ditetapkan oleh ITU; dan h. surat pernyataan kesanggupan:

1. mengikuti dan melaksanakan prosedur administratif dan persyaratan pendaftaran penggunaan Filing Satelit di ITU;
2. mengikuti koordinasi satelit;
3. menanggung seluruh biaya yang timbul dalam proses pendaftaran/notifikasi sistem jaringan Satelit sesuai dengan ketentuan ITU;
4. menjalankan program Satelit secara berkesinambungan; dan
5. tidak akan mengalihkan Hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA; (4) Format data administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Salinan dan softcopy dari data Permintaan Koordinasi (Coordination Request /CR), Pemeriksaan Menyeluruh (Due Diligence/RES49), Notifikasi (Notification) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Radio. (6) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Frekuensi radio yang akan didaftarkan dalam Filing Satelit untuk cakupan wilayah INDONESIA harus sesuai dengan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio INDONESIA. (8) Penamaan Filing Satelit INDONESIA yang didaftarkan ke ITU wajib memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan slot orbit; dan b. tidak menggunakan nama badan hukum.

(1) Permohonan pendaftaran Filing Satelit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 dievaluasi oleh Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran Filing Satelit. (3) Dalam hal permohonan pendaftaran Filing Satelit diterima, Direktur Jenderal melaksanakan pendaftaran Filing Satelit ke ITU. (4) Dalam hal permohonan pendaftaran Filing Satelit ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.

(1) Permohonan hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA diajukan oleh Penyelenggara Satelit INDONESIA atau calon Penyelenggara Satelit INDONESIA kepada Menteri. (2) Menteri menerbitkan hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA kepada pemohon dalam bentuk Keputusan Menteri. (3) Hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan penggunaan Filing Satelit INDONESIA bagi Penyelenggara Satelit INDONESIA. (4) Penyelenggara Satelit INDONESIA yang telah mendapatkan Hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan penggunaan Filing Satelit setiap tahun kepada Direktur Jenderal. (5) Laporan penggunaan Filing Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada setiap akhir tahun dan paling sedikit memuat: a. susunan kepemilikan saham; b. kemajuan proyek dan bisnis; c. hasil koordinasi satelit tahun berjalan; d. rencana koordinasi satelit berikutnya; dan e. kondisi pengoperasian satelit. (6) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib menyampaikan data pendukung terkait penggunaan Filing Satelit INDONESIA kepada Menteri.

ayat (2) huruf b dan huruf c, dan tidak ada Penyelenggara Satelit INDONESIA lain atau calon Penyelenggara Satelit

INDONESIA yang berminat menggunakan Filing Satelit INDONESIA tersebut, Menteri dapat mengajukan permohonan penghapusan Filing Satelit INDONESIA ke ITU. (2) Permohonan penghapusan Filing Satelit INDONESIA ke ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan dapat melibatkan instansi terkait.

(1) Penggunaan frekuensi radio yang terdapat dalam Filing Satelit INDONESIA untuk cakupan wilayah INDONESIA wajib sesuai dengan perencanaan Spektrum Frekuensi radio INDONESIA. (2) Pemegang Hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA wajib mengajukan permohonan ISR untuk penggunaan frekuensi radio di wilayah INDONESIA.

Penyelenggara satelit INDONESIA dilarang mengalihkan hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA.

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham mayoritas dari Penyelenggara Satelit INDONESIA, Menteri melakukan evaluasi terhadap hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mencabut hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA.

(1) Direktur Jenderal melaksanakan Koordinasi Satelit dengan Administrasi Telekomunikasi Negara Lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Radio. (2) Dalam melaksanakan Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk Tim dengan melibatkan Penyelenggara Satelit INDONESIA terkait. (3) Setiap kesepakatan yang dicapai dalam Koordinasi Satelit dengan Administrasi Telekomunikasi Negara Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Menteri. (4) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib menyampaikan materi Koordinasi Satelit kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan Koordinasi Satelit.

(1) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Satelit INDONESIA dapat melaksanakan Koordinasi Satelit dengan Penyelenggara Satelit Asing. (2) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib menyampaikan rencana Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan Koordinasi Satelit. (3) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib melaporkan hasil Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan Koordinasi Satelit. (4) Penyelenggara Satelit INDONESIA dapat mengajukan hasil Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan sebagai hasil Koordinasi Satelit antar Administrasi Telekomunikasi.

Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diberikan dalam bentuk Surat.

Dalam hal diperlukan adanya Koordinasi Satelit antar Penyelenggara Satelit INDONESIA, diberlakukan prinsip-prinsip Koordinasi Satelit yang diatur dalam Peraturan Radio.

(1) Penyelenggara Satelit INDONESIA dapat melakukan kerja sama penggunaan Filing Satelit INDONESIA dengan Penyelenggara Satelit INDONESIA lainnya dan/atau Penyelenggara Satelit Asing. (2) Pelaksanaan kerja sama dengan Penyelenggara Satelit INDONESIA lainnya dan/atau Penyelenggara Satelit Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. rencana kerja sama penggunaan Filing Satelit; b. rencana pengadaan Satelit; dan c. rencana bisnis.

(1) Permohonan persetujuan kerja sama penggunaan Filing Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan kerja sama berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal permohonan kerjasama disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib menyampaikan

dokumen perjanjian kerja sama kepada Menteri. (2) Salinan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerja sama.

(1) Menteri dapat mencabut hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA dalam hal penyelenggara satelit INDONESIA: a. melanggar ketentuan yang terdapat dalam hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); b. dicabut izin Penyelenggaraan Telekomunikasinya; c. dinilai tidak mampu melaksanakan rencana pemanfaatan Filing Satelit berdasarkan hasil evaluasi; atau d. dihapus (suppressed) Filing Satelitnya oleh ITU. (2) Dalam hal terjadi pencabutan hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA, Menteri dibebaskan dari segala akibat hukum atas pencabutan hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Menteri dapat memberikan hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Penyelenggara Satelit INDONESIA lainnya atau calon Penyelenggara Satelit INDONESIA setelah melalui proses evaluasi atau seleksi.

(1) Dalam hal hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA telah dikembalikan kepada Menteri atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam

Penyelenggara satelit INDONESIA yang telah mendapat hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA dapat melakukan pengadaan Satelit dengan cara antara lain: a. membangun Satelit baru; atau b. membeli atau menyewa Satelit yang sudah ada di orbit.

(1) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib menyerahkan rencana pengadaan Satelit kepada Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa pengaturan (regulatory period) Filing Satelit yang ditetapkan ITU. (2) Rencana pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. susunan kepemilikan saham; b. rencana proyek dan bisnis; c. profil perusahaan pembuat Satelit; d. profil perusahaan peluncur Satelit, jika pengadaan satelit dilakukan dengan membangun Satelit baru; e. spesifikasi Satelit (jenis, Umur Satelit, payload, coverage area); f. rencana peluncuran Satelit, jika pengadaan Satelit dilakukan dengan membangun Satelit baru; g. rencana pengujian penempatan Satelit pada orbit (in orbit test); h. rencana pembiayaan pengadaan Satelit; i. perjanjian kontrak pengadaan Satelit; dan j. perjanjian kontrak peluncur Satelit, jika pengadaan satelit dilakukan dengan membangun Satelit baru.

(1) Penyelenggara Satelit INDONESIA yang akan meluncurkan satelit wajib melaporkan rencana peluncuran Satelit kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana pelaksanaan peluncuran Satelit. (2) Laporan rencana peluncuran Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Satelit; b. tanggal rencana peluncuran Satelit; c. nama kendaraan peluncur; d. nama dan lokasi fasilitas peluncur; e. asuransi yang digunakan; dan f. rencana teknis penempatan Satelit.

(1) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib melaporkan kegiatan peluncuran Satelit kepada Menteri paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan peluncuran Satelit. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat peluncuran Satelit; b. hasil keseluruhan kegiatan peluncuran termasuk sistem kontrol Satelit (telemetry, tracking and command /TT&C); dan c. rencana Satelit siap beroperasi (ready for service).

(1) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib melaporkan penempatan Satelit pada orbit kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah penempatan satelit. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Masa Operasi Satelit; b. pengujian penempatan Satelit pada orbit (in orbit test); dan c. hasil keseluruhan penempatan Satelit termasuk sistem kontrol satelit (telemetry, tracking and command/TT&C).

Penyelenggara satelit INDONESIA wajib mendaftarkan Satelitnya kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal terjadi kegagalan penempatan Satelit, Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib melaporkan kejadian kegagalan penempatan Satelit tersebut kepada Menteri dengan melampirkan: a. rencana kelanjutan pelayanan Satelit; dan b. rencana pemanfaatan kembali Filing Satelit.

(1) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul kepada pihak ketiga sebagai akibat kegagalan peluncuran atau pengoperasian Satelit. (2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib mengoperasikan Satelit sesuai ketentuan Peraturan Radio. (2) Penyelenggara Satelit INDONESIA dilarang mengoperasikan Satelit di luar parameter teknis yang ada dalam Filing Satelit INDONESIA yang telah didaftarkan ke ITU. (3) Dalam hal Satelit INDONESIA mengakibatkan gangguan yang merugikan(harmful interference) kepada pengguna frekuensi radio lain, Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib bekerja sama untuk menyelesaikan gangguan tersebut.

(1) Dalam hal Satelit INDONESIA telah mencapai akhir Masa Operasi Satelit, Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib membuang Satelit dari lokasi orbitnya (de-orbit) yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib menyisakan bahan bakar Satelit yang cukup untuk keperluan de-orbit satelit.

Dalam hal belum ada Satelit pengganti yang ditempatkan setelah berakhirnya Masa Operasi Satelit, Menteri mengajukan permintaan penundaan penggunaan Filing Satelit (suspension) ke ITU paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Masa Operasi Satelit.

(1) Penyelenggara satelit INDONESIA yang bermaksud memperpanjang hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan rencana pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya Masa Operasi Satelit. (2) Penyelenggara Satelit INDONESIA wajib menyampaikan

perjanjian kontrak pengadaan Satelit dan/atau salinan perjanjian kontrak peluncuran Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf i dan huruf j kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) bulan sebelum berakhirnya Masa Operasi Satelit. (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap rencana pengadaan satelit dan kontrak pengadaan dan/atau peluncuran Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Menteri dapat meminta data lain yang diperlukan dalam rangka evaluasi permohonan perpanjangan hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA. (5) Dalam hal Penyelenggara Satelit INDONESIA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA dinyatakan berakhir dan Menteri dapat MENETAPKAN Penyelenggara Satelit INDONESIA lain atau calon Penyelenggara Satelit INDONESIA baru. (6) Dalam hal Penyelenggara Satelit INDONESIA dinilai tidak mampu berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA dinyatakan berakhir dan Menteri dapat MENETAPKAN Penyelenggara Satelit INDONESIA lain atau calon Penyelenggara Satelit INDONESIA baru. (7) Penetapan penyelenggara satelit INDONESIA lain atau calon penyelenggara satelit INDONESIA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dilakukan melalui proses evaluasi atau seleksi.

(1) Penggunaan Filing Satelit yang telah ditetapkan ITU kepada Administrasi Telekomunikasi INDONESIA dilaksanakan melalui proses evaluasi. (2) Filing satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Filing Satelit yang ditetapkan ITU kepada Administrasi Telekomunikasi INDONESIA untuk dinas satelit tetap dengan jangkauan wilayah INDONESIA yang ditentukan dalam Apendiks 30B Peraturan Radio; b. Filing Satelit yang ditetapkan ITU kepada Administrasi Telekomunikasi INDONESIA untuk dinas satelit siaran dengan jangkauan wilayah INDONESIA yang ditentukan dalam Apendiks 30/30A Peraturan Radio.

(1) Penyelenggara satelit INDONESIA wajib membayar BHP Orbit Satelit dalam penggunaan Filing Satelit INDONESIA. (2) BHP Orbit Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar di muka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggara satelit INDONESIA wajib membayar biaya Filing Satelit (cost recovery) ke ITU yang besaran dan waktu pembayarannya ditetapkan ITU. (2) Dalam hal terjadi pencabutan hak penggunaan Filing Satelit INDONESIA, biaya Filing Satelit (cost recovery) tidak dapat diminta kembali. (3) Pembebasan biaya Filing Satelit (free entitlement) dari ITU dapat diberikan kepada Penyelenggara Satelit INDONESIA. (4) Penyelenggara Satelit INDONESIA yang mendapatkan pembebasan biaya Filing Satelit dari ITU ditentukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal terjadi perubahan perencanaan penggunaan atau realokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Satelit di INDONESIA, Menteri memberitahukan kepada penyelenggara satelit INDONESIA paling lambat 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya Masa Operasi Satelit. (2) Dalam hal terjadi perubahan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio INDONESIA untuk satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISR dari pemegang Hak Penggunaan Filing Satelit INDONESIA wajib disesuaikan. (3) Dalam hal terjadi perubahan perencanaan penggunaan atau realokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk satelit di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Masa Operasi Satelit berakhir, pengguna Spektrum Frekuensi Radio baru wajib mengganti segala biaya yang ditimbulkan akibat realokasi frekuensi radio kepada Penyelenggara Satelit INDONESIA.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. Pelaksanaan penerbitan ISR Stasiun Angkasa untuk penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jasa sistem komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d. b. Pembayaran BHP Orbit Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. mulai diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit; dan b. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN