Pasal 19

(1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan instansi pemerintah dalam rangka kerjasama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. perjanjian kerja sama; dan c. rencana penggunaan Satelit Asing. (3) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan satelit asing yang diajukan.