Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2015 tentang PELAYANAN WISATA MEDIS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisata Medis adalah perjalanan ke luar kota atau dari luar negeri untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan medis, dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit.
3. Wisatawan Medis adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan Wisata Medis.
4. Layanan Unggulan adalah program pemberian layanan kesehatan dengan karakteristik utama tersedianya layanan dengan kualitas tinggi dengan mengandalkan pada mutu layanan yang berasal dari perpaduan antara kompetensi sumber daya manusia, teknologi, dan komitmen untuk menjadikannya sebagai layanan yang terbaik.
5. Pemandu Wisata Medik adalah orang yang bekerja di dalam BPW sebagai pemandu wisata kesehatan bagi wisatawan medis.
6. Biro Perjalanan Wisata, yang selanjutnya disingkat BPW adalah salah satu bentuk usaha perjalanan wisata yang menyediakan jasa perencanaan perjalanan dan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.
7. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi upaya kesehatan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. .

Peraturan Pelayanan Wisata Medis bertujuan memberikan acuan bagi kepala/direktur rumah sakit dalam mengelola pelayanan Wisata Medis dan pemangku kepentingan lain di bidang pariwisata.

(1) Pelayanan Wisata Medis dilaksanakan untuk wisatawan lokal dan/atau mancanegara secara terpadu dan paripurna. (2) Pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan wisata lain.

Pelayanan Wisata Medis mencakup pelayanan: a. prarumah sakit; b. selama di rumah sakit; dan c. pascarumah sakit.

(1) Rumah sakit yang akan menyelenggarakan pelayanan Wisata Medis harus mendapat penetapan dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan penetapan rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepala/direktur rumah sakit harus melakukan permohonan penetapan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. izin operasional sebagai rumah sakit kelas A atau rumah sakit kelas B yang masih berlaku; b. sertifikat akreditasi nasional tingkat paripurna c. surat keputusan kepala/direktur rumah sakit tentang layanan unggulan di rumah sakit; d. surat keputusan kepala/direktur rumah sakit tentang pembentukan tim kerja Wisata Medis di rumah sakit; e. dokumen rencana strategis pengembangan pelayanan Wisata Medis;

f. standar prosedur operasional pelayanan Wisata Medis; g. dokumen kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik; dan h. dokumen bukti kerjasama dengan asuransi kesehatan komersial.

(1) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus didukung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten serta pelayanan administrasi dan tekhnologi informasi dan komunikasi yang handal. (2) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. merupakan layanan spesialistik dan/atau subspesialistik; b. merupakan layanan yang berbasis bukti (evidence based medicine); c. tersedia layanan dengan kualitas tertinggi dalam dimensi keterjaminan mutu, keandalan, pelayanan yang responsif dan empati; dan d. mampu berkompetisi dengan layanan serupa di negara lain

(1) Tim Kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas unsur: a. komite medik; b. komite keperawatan; c. komite keselamatan pasien; d. tenaga kesehatan yang mendukung layanan unggulan; dan e. perencana dan pelaksana bisnis rumah sakit. (2) Tim kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana strategi bisnis untuk pelayanan wisata medis di rumah sakit;

b. menyusun rencana anggaran untuk pelayanan wisata medis rumah sakit; c. menyusun besaran tarif pelayanan; d. menyusun standar prosedur operasional untuk pelayanan wisata medis rumah sakit meliputi prosedur pelayanan pendaftaran, prosedur pembayaran, prosedur tindakan dan tim yang memberikan pelayanan, dan manajemen risiko; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan wisata medis. (3) Tim kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan laporan pelayanan Wisata Medis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada kepala/direktur rumah sakit

Kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dalam rangka mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan fasilitas penginapan dan perencana perjalanan Wisata Medis

Persyaratan teknis sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. sumber daya manusia; b. sarana pelayanan; dan c. peralatan

(1) Persyaratan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang kompeten dibidangnya sesuai dengan layanan unggulan yang dimiliki oleh rumah sakit. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan lancar.

(3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tenaga administrasi, pemasaran, hubungan masyarakat (public relation), penerjemah, bantuan hukum, dan layanan pelanggan (customer service).

Persyaratan teknis sarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit meliputi: a. ruang tunggu khusus; b. ruang pendaftaran administrasi khusus; c. ruang perawatan; d. sarana yang mendukung layanan unggulan; e. ambulans kegawatdaruratan; dan f. teknologi informasi dan komunikasi.

Persyaratan teknis peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disesuaikan dengan layanan unggulannya

(1) Dalam melakukan penetapan, Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi Wisata Medis. (2) Tim verifikasi Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pelayanan Wisata Medis di rumah sakit. (3) Hasil penilaian tim verifikasi Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk memberikan penetapan atau penolakan. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberikan penetapan atau menolak permohonan yang diajukan.

(5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri menolak permohonan penetapan, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan yang jelas.

(1) Penetapan rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit wisata medis. (2) Perpanjangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan kepala/direktur rumah sakit paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku penetapan berakhir. (3) Dalam melakukan perpanjangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala/direktur rumah sakit harus melampirkan : a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14; b. fotokopi surat keputusan penetapan yang lama; dan c. laporan penyelenggaraan pelayanan wisata medis yang telah dilakukan

(1) Pembiayaan pelayanan Wisata Medis meliputi biaya pelayanan prarumah sakit, selama di rumah sakit, dan pascarumah sakit yang dapat dibayarkan melalui sistem paket. (2) Pembiayaan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada Wisatawan Medis secara transparan.

(1) Pelayanan Wisata Medis dilaksanakan setelah wisatawan medis melakukan pendaftaran secara langsung/online melalui: a. rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Wisata Medis; atau b. BPW yang memiliki pemandu wisata medik. (2) Setelah menerima pendaftaran secara langsung/online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan wisata medis harus menjelaskan prosedur dan mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan. (3) Setelah menerima pendaftaran secara langsung/online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BPW yang memiliki pemandu wisata medik harus menjelaskan prosedur Pelayanan wisata medis setelah berkoordinasi dengan rumah sakit yang menyelenggarakan Wisata Medis

(1) Pelayanan Wisata Medis dilakukan sesuai dengan alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis. (2) Alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan ramah. (3) Alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertulis dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit

(1) Rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis harus melakukan pengembangan pelayanan Wisata Medis. (2) Pengembangan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang kesehatan. (3) Pengembangan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan: a. sumber daya manusia; b. sarana, prasarana dan peralatan; c. jenis layanan unggulan; dan d. rencana bisnis

(1) Promosi pelayanan Wisata Medis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. (2) Promosi pelayanan Wisata Medis secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan promosi layanan unggulan di rumah sakit untuk Wisata Medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit di dalam maupun di luar lingkungan rumah sakit di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Promosi pelayanan Wisata Medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan promosi layanan unggulan dengan pelayanan Wisata Medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, BPW yang memiliki pemandu wisata medik dan kementerian yang bertanggungjawab di bidang pariwisata ke luar negeri.

(4) Promosi wisata medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rumah sakit mendapat penetapan sebagai rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri

(1) Pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan Wisata Medis wajib dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. (2) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Wisata Medis. (3) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Wisata Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri yang bertanggung jawab di bidang pariwisata. (4) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit di fokuskan pada: a. waktu tunggu pelayanan (rawat jalan, laboratorium, radiologi dan medical check up); b. laporan kepuasan Wisatawan Medis; dan c. jumlah kunjungan Wisatawan Medis per tahun

Hasil pemantauan dan evalusi mutu pelayanan Wisata Medis dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepala/direktur rumah sakit.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Wisata Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan Wisata Medis dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, instansi yang bertanggungjawab di bidang pariwisata, dan/atau menteri yang bertanggungjawab di bidang pariwisata sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perhimpunan/Asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi terkait.

(1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan Wisata Medis diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Wisata Medis. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis; b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c. monitoring dan evaluasi. (3) Badan Pengawas Rumah Sakit, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk mengenakan tindakan administratif terhadap rumah sakit yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan penetapan sebagai rumah sakit Wisata Medis

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA