Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan;

2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;

3. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;

4. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;

5. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;

6. Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintahan daerah;

8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;

9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kemendagri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;

11. Badan Penelitan dan Pengembangan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;

14. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah;

15. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Kelitbangan BPP Kemendagri dan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah.

(1) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penelitian; b. pengembangan; c. pengkajian; d. penerapan; e. perekayasaan; dan f. pengoperasian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. peningkatan kapasitas kelembagaan; b. ketatalaksanaan; c. sumberdaya manusia; dan d. sumberdaya organisasi lainnya.

(1) Kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Kemendagri. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (3) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi; a. pemerintahan umum; b. desentralisasi dan otonomi daerah; c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah dan desa; d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; e. penataan daerah dan wilayah; f. kependudukan dan catatan sipil; g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; h. pengelolaan pembangunan daerah; i. pengelolaan keuangan daerah; j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur; k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; l. koordinasi sektoral di daerah; m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan n. bidang pemerintahan dalam negeri yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Kemendagri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kelitbangan pemerintahan daerah provinsi merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi; a. pemerintahan umum; b. otonomi provinsi; c. administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi; d. kesatuan bangsa dan politik lokal; e. penataan wilayah; f. kependudukan dan catatan sipil; g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; h. pengelolaan pembangunan daerah; i. pengelolaan keuangan daerah; j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur; k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

(1) Kelitbangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi; a. pemerintahan umum; b. otonomi kabupaten/kota; c. administrasi dan manajemen pemerintahan kabupaten/kota; d. kesatuan bangsa dan politik lokal; e. penataan wilayah; f. kependudukan dan catatan sipil; g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id

h. pengelolaan pembangunan daerah; i. pengelolaan keuangan daerah; j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur; k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

(1) BPP Kemendagri memiliki tugas: a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah; b. melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri; c. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota; d. membina BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; e. memberikan fasilitasi BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan f. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Eselon I di lingkungan Kemendagri. (2) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas: a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya; b. melaksanakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi; c. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. membina BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; e. memberikan fasilitasi BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan f. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di lingkungan provinsi. (3) BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan fungsi kelitbangan memiliki tugas: a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota; b. melaksanakan dan mengoordinasikan kelitbangan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota. c. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan kabupaten/kota.

Organisasi kelitbangan di lingkungan Kemendagri terdiri atas: a. majelis pertimbangan; b. tim pengendali mutu; c. tim fasilitasi; dan d. tim pelaksana.

(1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, beranggotakan: a. Menteri Dalam Negeri; b. pejabat struktural eselon 1; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, beranggotakan: a. Kepala BPP Kemendagri; b. pejabat struktural eselon 2 di lingkungan BPP Kemendagri; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan; b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan; c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan. (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berkedudukan pada masing-masing pusat penelitian dan pengembangan. (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan: a. Sekretaris BPP Kemendagri; b. Kepala Pusat Litbang; c. pejabat struktural eselon III dan eselon IV; dan d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan; b. memberikan pelayanan adminitratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan; c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang; d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah; e. menjaga penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan f. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala BPP Kemendagri. (4) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, beranggotakan: a. pejabat fungsional peneliti/perekayasa; b. pejabat struktural; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala BPP Kemendagri. (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Organisasi kelitbangan di lingkungan provinsi, terdiri atas: a. majelis pertimbangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. tim pengendali mutu; c. tim fasilitasi; dan d. tim pelaksana.

(1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, beranggotakan: a. Gubernur; b. pejabat struktural eselon 1, eselon 2; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan; b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, beranggotakan: a. kepala atau sebutan lainnya; b. pejabat struktural di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan; b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan; c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, beranggotakan: a. Sekretaris BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; b. Kepala bagian litbang di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; c. pejabat struktural eselon IV di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan; b. memberikan pelayanan adminitratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan; c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan; d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota; e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, beranggotakan: a. pejabat fungsional peneliti/perekayasa; b. pejabat struktural; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Organisasi kelitbangan di lingkungan kabupaten/kota, terdiri atas: a. majelis pertimbangan; b. tim pengendali mutu; c. tim fasilitasi; dan d. tim pelaksana;

(1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, beranggotakan: a. Bupati/Walikota; b. pejabat struktural eselon 2, eselon 3; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, beranggotakan: a. kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; b. pejabat struktural di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan; b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan; c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan. (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, beranggotakan: a. Sekretaris BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; b. Kepala bagian litbang di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; c. pejabat struktural eselon IV di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan; b. memberikan pelayanan adminitratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan; c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota; e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, beranggotakan: a. pejabat fungsional peneliti/perekayasa; b. pejabat struktural; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Kegiatan pendukung kelitbangan dilaksanakan secara bertahap dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan. (2) BPP Kemendagri menyusun rencana program kerja tahunan kegiatan pendukung kelitbangan. (3) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. rencana program kerja lima tahunan; dan b. rencana program kerja tahunan.

(1) Rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di lingkungan Kemendagri, disusun berdasarkan arahan kebijakan Majelis Pertimbangan. (2) Penyusunan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan komponen di lingkungan Kemendagri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. (3) Penyusunan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: a. kebijakan dan program terkait; b. metode; c. waktu; d. lokasi; e. kelembagaan; f. sumberdaya manusia aparatur; g. sarana prasarana; h. fasilitas pendukung; dan i. pembiayaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

(1) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Rencana program kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

(1) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana program kerja pendukung 5 (lima) tahunan. (2) Penyusunan rencana program kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan arahan kebijakan Majelis Pertimbangan. (3) Penyusunan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. (4) Penyusunan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: a. kebijakan dan program terkait; b. metode; c. waktu; d. lokasi; e. kelembagaan; f. sumberdaya manusia aparatur; g. sarana prasarana; h. fasilitas pendukung; dan i. pembiayaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan rencana program kerja lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 dilakukan oleh BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BPP Kemendagri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah. (2) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. (3) BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap: a. rencana program kelitbangan; b. pelaksanaan kelitbangan; dan c. hasil kelitbangan.

(1) Pelaksanaan program kerja lima tahunan BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. (2) Pelaksanaan program kerja tahunan BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaporkan oleh Kepala BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Gubernur. (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) dilaporkan oleh Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Bupati/Walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kegiatan utama kelitbangan di lingkungan BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari perumusan kertas konsep ide (idea concept paper/ICP), penyusunan kerangka acuan kerja (term of reference/ToR), penyusunan usulan penelitian (proposal), penyusunan rancangan penelitian (research design), dan laporan akhir (final report).

Kegiatan utama kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis tahapan kegiatan utama dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Kegiatan utama kelitbangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Tim Pengendali Mutu dalam bentuk laporan akhir dan ringkasan eksekutif. (2) Laporan kegiatan utama kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh: a. BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada pejabat eselon I yang terkait di lingkungan Kemendagri; b. BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada pejabat eselon I dan eselon II yang terkait di lingkungan provinsi; c. BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada pejabat eselon II dan eselon III yang terkait di lingkungan kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah harus didokumentasikan dalam database. (2) Database kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy.

Database kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebagai dasar penyusunan rencana program kerja Kelitbangan.

Sumberdaya manusia kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah terdiri dari: a. peneliti; b. perekayasa; dan c. tenaga lainnya.

(1) Peneliti penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri, terdiri dari: a. pejabat fungsional peneliti; b. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala BPP Kemendagri; www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Peneliti penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri dari: a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; b. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; (3) Peneliti penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari: a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; b. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

Dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, peneliti di lingkungan Kemendagri, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melibatkan: a. pejabat fungsional peneliti dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; b. akademisi; c. lembaga kajian swasta; dan/atau d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.

(1) Perekayasa di lingkungan Kemendagri dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perekayasa di provinsi dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. (3) Perekayasa di kabupaten/kota dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. (4) Penetapan Perekayasa di lingkungan Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), berada pada komponen sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), berada pada SKPD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), berada pada SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPP Kemendagri. (5) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan. (6) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan.

(1) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di lingkungan Kemendagri, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani pimpinan komponen. (2) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di lingkungan Provinsi, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani pimpinan SKPD Provinsi. (3) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di lingkungan Kabupaten/Kota, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri www.djpp.kemenkumham.go.id

dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani pimpinan SKPD Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal tugas kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), memerlukan keahlian khusus, tim fungsional kerekayasaan dapat melibatkan: a. pejabat fungsional peneliti dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; b. akademisi; c. lembaga kajian swasta; dan/atau d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (5) Tim fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berakhir setelah tugas kerekayasaan selesai.

(1) Susunan keanggotaan tim fungsional kerekayasaan di lingkungan Kemendagri, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri dari kepala program dan anggota. (2) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di lingkungan Kemendagri dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan komponen yang bersangkutan. (3) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di provinsi dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD provinsi yang bersangkutan. (4) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di kabupaten/kota dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Keanggotaan Tim fungsional kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan proses tugas kerekayasaan.

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, di kemendagri terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Kemendagri; b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Kemendagri; c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP Kemendagri; dan d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP Kemendagri.

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, di provinsi terdiri dari: a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan.

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, di kabupaten/kota terdiri dari: a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penetapan formasi dan rekrutmen sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan pembinaan profesi dan karier. (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. pendidikan jenjang akademis; b. pendidikan dan pelatihan; c. studi komparasi; d. magang; e. seminar; dan f. lokakarya. (3) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi dan/atau promosi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri dan daerah antara lain: a. gedung/ruang kerja; b. laboratorium data; c. perpustakaan; d. basis data; e. media cetak/elektronik; f. teknologi informasi; dan g. fasilitas operasional transportasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri.

Kode etik peneliti dan penelitian di lingkungan Kemendagri, provinsi, kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi peneliti.

Kode etik perekayasa dan kerekayasaan di lingkungan Kemendagri, provinsi, kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi perekayasa.

(1) BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan perspektif penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan rekomendasi kepada komponen di lingkungan Kemendagri. (3) Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan rekomendasi kepada SKPD di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota

(1) Hasil kelitbangan berupa inovasi, invensi, dan/atau bentuk lainnya difasilitasi oleh BPP Kemendagri dan/atau BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota untuk mendapatkan HAKI sesuai peraturan perundang-undangan. (2) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki oleh BPP Kemendagri dan/atau BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota. (3) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh BPP Kemendagri dan/atau BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota.

Hasil kelitbangan di lingkungan Kemendagri, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Menteri Dalam Negeri melalui BPP Kemendagri melakukan pembinaan kelitbangan kepada BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (2) Gubernur melalui BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Bupati/Walikota melalui BPP kabupaten/kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kelitbangan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota.

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah bersumber dari: a. APBN; b. APBD; dan c. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah membentuk badan penelitian dan pengembangan sebagai satuan kerja perangkat daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya peraturan menteri ini. (2) Pembentukan organisasi profesi peneliti dan organisasi profesi perekayasa paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya peraturan menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id