Pasal 5

(1) Kelitbangan pemerintahan daerah provinsi merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi; a. pemerintahan umum; b. otonomi provinsi; c. administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi; d. kesatuan bangsa dan politik lokal; e. penataan wilayah; f. kependudukan dan catatan sipil; g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; h. pengelolaan pembangunan daerah; i. pengelolaan keuangan daerah; j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur; k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan provinsi.