Pasal 19

(1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, beranggotakan: a. Bupati/Walikota; b. pejabat struktural eselon 2, eselon 3; dan c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya. (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. www.djpp.kemenkumham.go.id