Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.12/MEN/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana umum, program dan anggaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, bahan nota keuangan dan RAPBN Kementerian, evaluasi dan laporan serta penyusunan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri. 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana umum; b. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; c. pelaksanaan penyusunan bahan nota keuangan dan RAPBN Kementerian; d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran; e. penyusunan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran, penyusunan laporan serta penyiapan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri. 4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksakanan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran; b. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran; dan c. penyiapan bahan rapat Sekretaris Jenderal dan Menteri. 5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan, pelaksanaan anggaran, pembinaan www.djpp.kemenkumham.go.id

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengujian surat permintaan pembayaran (SPP), penerbitan surat perintah membayar (SPM), sistem akuntansi keuangan (SAK), laporan keuangan di lingkungan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan ketatausahaan keuangan; b. koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan pembinaan pengujian SPP dan penerbitan SPM; d. koordinasi dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian; e. koordinasi pembinaan dan monitoring PNBP; dan f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro. 7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan, pembinaan perbendaharaan serta pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan negara. (2) Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyelesaian kerugian negara, serta penyusunan dan sosialisasi pedoman/peraturan pengelolaan keuangan negara. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga Biro serta urusan gaji Sekretariat Jenderal. 8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi DIPA, pembinaan www.djpp.kemenkumham.go.id

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bimbingan teknis penyusunan dan revisi DIPA. 9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran; b. penyiapan penelaahan revisi DIPA; c. penyusunan dan revisi petunjuk pelaksanaan operasional kegiatan DIPA Sekretariat Jenderal; d. penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan PNBP; dan e. penyiapan pembinaan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA. 10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan DIPA, revisi DIPA, bimbingan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta penyusunan dan revisi petunjuk operasional kegiatan DIPA unit Sekretariat Jenderal. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan DIPA, revisi DIPA, bimbingan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA unit Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan DIPA, revisi DIPA, bimbingan teknis penyusunan DIPA, aplikasi penyusunan dan revisi DIPA unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi serta bahan pembinaan teknis pengelolaan PNBP. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pembinaan Pengujian Surat Permintaan Pembayaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar mempunyai tugas melaksanakan pengujian SPP, penerbitan SPM unit Sekretariat Jenderal, serta pembinaan teknis pengujian SPP dan penerbitan SPM, dan monitoring untuk Pusat, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi, dan/atau dana tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pembinaan Pengujian Surat Permintaan Pembayaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengujian SPP, dan penerbitan SPM unit Sekretariat Jenderal; b. pelaksanaan pengajuan SPM unit Sekretariat Jenderal; c. bimbingan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM untuk Pusat, UPTP, serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan d. monitoring pengujian SPP, dan penerbitan SPM untuk Pusat, UPTP, serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Pengujian SPP dan Penerbitan SPM I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM, pengajuan SPM unit Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat Pegawai), penyiapan bahan bimbingan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM serta monitoring unit Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta daerah yang memperoleh www.djpp.kemenkumham.go.id

dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud. (2) Subbagian Pengujian SPP dan Penerbitan SPM II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM, pengajuan SPM unit Biro Umum, Biro Hukum, dan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, penyiapan bahan bimbingan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM serta monitoring unit Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud. (3) Subbagian Pengujian SPP dan Penerbitan SPM III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM, pengajuan SPM unit Biro Keuangan, Pusat Hubungan Masyarakat, dan Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penyiapan bahan pembinaan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM serta monitoring unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud. 14. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pengembangan karir, informasi kepegawaian, rekrutmen pegawai, seleksi calon atase tenaga kerja dan staf teknis tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan pegawai, administrasi jabatan fungsional, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta peraturan kepegawaian. 15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perencanaan kepegawaian, rekrutmen pegawai, seleksi calon atase tenaga kerja dan staf teknis tenaga kerja, serta informasi kepegawaian; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyiapan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, serta administrasi jabatan fungsional; dan c. penyiapan pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta peraturan kepegawaian. 16. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pegawai, seleksi pengadaan pegawai, seleksi calon atase tenaga kerja dan staf teknis tenaga kerja dan informasi kepegawaian. (2) Subbagian Pengembangan Karir Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengembangan karir pegawai, seleksi pegawai untuk pendidikan dan pelatihan, ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan mental dan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai dan peraturan kepegawaian. 17. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, ketatausahaan pimpinan dan Kementerian serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian. 18. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan kerumahtanggaan Kementerian; b. koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara di tingkat Kementerian serta unit pelaksana teknis pusat (UPTP), yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. koordinasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik/kekayaan negara (SIMAK- BMN) di lingkungan Kementerian; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pengurusan keamanan dan ketertiban Kementerian; e. koordinasi pelaksanaan keprotokolan Kementerian; f. pengurusan persuratan, arsip dan dokumentasi Kementerian serta UPTP; g. pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan rumah tangga Biro. 19. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara, penyiapan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pembinaan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik/kekayaan Negara (SIMAK-BMN) Kementerian. 20. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian; b. pelaksanaan penatausahaan BMN Kementerian; c. pembinaan sistem informasi manajemen dan akuntasi barang milik/kekayaan negara (SIMAK-BMN) Kementerian; dan d. penyiapan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian. 21. Ketentuan Pasal 460 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat, pengawasan norma kerja, serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja. 22. Ketentuan Pasal 461 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat, pengawasan norma kerja, serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat, pengawasan norma kerja, serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat, pengawasan norma kerja, serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat, pengawasan norma kerja, serta pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 23. Ketentuan Pasal 462 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas: a. Subdirektorat Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; b. Subdirektorat Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat; c. Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja; d. Subdirektorat Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan e. Subbagian Tata Usaha. 24. Ketentuan Pasal 463 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Subdirektorat Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, dan luar negeri. 25. Ketentuan Pasal 464 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. 26. Ketentuan Pasal 465 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan b. Seksi Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. 27. Ketentuan Pasal 466 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan www.djpp.kemenkumham.go.id

teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri. (2) Seksi Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja luar negeri. 28. Ketentuan Pasal 471 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma waktu kerja waktu istirahat, dan pengawasan norma pengupahan. 29. Ketentuan Pasal 472 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan norma waktu kerja waktu istirahat dan pengawasan norma pengupahan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma waktu kerja waktu istirahat dan pengawasan norma pengupahan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan norma waktu kerja waktu istirahat dan pengawasan norma pengupahan; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma waktu kerja waktu istirahat dan pengawasan norma pengupahan. 30. Ketentuan Pasal 473 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Pengawasan Norma Kerja terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat; dan b. Seksi Pengawasan Norma Pengupahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

31. Ketentuan Pasal 474 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma waktu kerja waktu istirahat. (2) Seksi Pengawasan Norma Pengupahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan norma pengupahan. 32. Ketentuan Pasal 831 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian. 33. Ketentuan Pasal 832 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga Badan; d. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika; dan e. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian. 34. Ketentuan Pasal 846 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan sistem informasi dan sumber daya informatika di www.djpp.kemenkumham.go.id

bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta penyiapan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian. 35. Ketentuan Pasal 847 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 846, Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengembangan sistem informasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyiapan pengembangan sumber daya informatika di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan c. penyiapan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian. 36. Ketentuan Pasal 959 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pusat Perencanaan Tenaga Kerja merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Bidang Perencanaan Tenaga Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, pemberian bimbingan teknis, penyusunan, pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja makro dan mikro. 37. Ketentuan Pasal 960 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Pusat Perencanaan Tenaga Kerja menyelanggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kerja makro dan mikro; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kerja makro dan mikro; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model dan aplikasi di bidang perencanaan tenaga kerja makro dan mikro; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan di bidang perencanaan tenaga kerja makro dan mikro; e. penyiapan pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan; f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja makro dan mikro; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. 38. Ketentuan Pasal 962 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Tenaga Kerja Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model, aplikasi, pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja nasional, dan daerah. 39. Ketentuan Pasal 963 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Bidang Perencanaan Tenaga Kerja Makro menyelanggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model dan aplikasi serta pengukuran indeks di bidang perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan di bidang perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah; e. penyiapan bahan pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan; dan f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah. 40. Ketentuan Pasal 965 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Perencanaan Tenaga Kerja Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model, www.djpp.kemenkumham.go.id

dan aplikasi, pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja nasional. (2) Subbidang Perencanaan Tenaga Kerja Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model, aplikasi, pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja daerah. 41. Ketentuan Pasal 966 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model, aplikasi, pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengukuran, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah, dan swasta. 42. Ketentuan Pasal 967 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 966, Bidang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro menyelanggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah, dan swasta; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah, dan swasta; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model dan aplikasi di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah, dan swasta; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengukuran di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah, dan swasta; dan e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah, dan swasta.. 43. Ketentuan Pasal 969 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbidang Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan www.djpp.kemenkumham.go.id

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model dan aplikasi, pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengukuran, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah. (2) Subbidang Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, model dan aplikasi, pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta. 44. Ketentuan LAMPIRAN I diubah pada struktur organisasi Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2013 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, T AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id