Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2011 tentang PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASIHAT AHLI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Markas Besar Polri yang selanjutnya disingkat Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
4. Staf Ahli Kapolri yang selanjutnya disingkat Sahli Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri, yang bertugas mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri dan memberikan penalaran secara konsepsional kepada Kapolri.
5. Penasihat Ahli Kapolri adalah para pakar yang berasal dari unsur purnawirawan Polri maupun non Polri dan sebagai mitra kerja Staf Ahli Kapolri.
6. Panitia Seleksi adalah panitia seleksi calon anggota Penasihat Ahli Kapolri.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri; dan b. terwujudnya kesamaan persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penasihat Ahli Kapolri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi: a. legalitas, yaitu mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. profesional, yaitu proses pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri didasarkan atas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki; c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Penasihat Ahli Kapolri dapat dipertanggungjawabkan; d. transparan, yaitu proses pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Penasihat Ahli Kapolri dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait; dan e. nesesitas, yaitu pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Penasihat Ahli Kapolri adalah jabatan non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Penasihat Ahli Kapolri mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Polri, baik di bidang pembinaan kemampuan dan operasional Polri serta perkembangan lingkungan strategis yang berimplikasi pada tugas Polri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penasihat Ahli Kapolri menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian masalah yang memerlukan perhatian Kapolri, terutama yang menyangkut perkembangan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan serta isu-isu aktual yang berimplikasi pada tugas Polri; b. koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam penyiapan pengkajian dan penyajian berupa saran dan pertimbangan melalui rapat- rapat, koordinasi, diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah para pakar; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penyajian hasil kajian berupa saran dan pertimbangan kepada Kapolri melalui Sahli Kapolri, baik diminta maupun tidak diminta; dan d. penyelenggaraan tugas khusus yang diperintahkan oleh Kapolri.

(1) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (2) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pakar kepolisian dan pakar disiplin ilmu lainnya dari dalam maupun luar Polri. (3) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Untuk dapat diangkat sebagai Penasihat Ahli Kapolri, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. sehat jasmani dan rohani; e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; g. bersedia memberikan saran dan masukan kepada Kapolri setiap saat diperlukan; h. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun atau sesuai kebijakan Kapolri, pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Penasihat Ahli Kapolri; i. bagi calon anggota yang berasal dari unsur purnawirawan Polri harus memiliki keahlian di bidang ilmu kepolisian; dan j. bagi calon anggota yang berasal dari unsur pakar disiplin ilmu tertentu telah dikenal secara luas kepakarannya dan menaruh perhatian besar terhadap perkembangan Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi secara transparan dan akuntabel. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kapolri atas usulan Koorsahli Kapolri.

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Koorsahli Kapolri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon anggota Penasihat Ahli Kapolri oleh Panitia Seleksi diatur dengan ketentuan tersendiri.

(1) Panitia Seleksi Calon Anggota Penasihat Ahli Kapolri mengajukan usulan calon anggota Penasihat Ahli Kapolri hasil seleksi kepada Kapolri setelah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pengajuan usulan calon anggota Penasihat Ahli Kapolri hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Kapolri.

Penasihat Ahli Kapolri diangkat untuk masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan Kapolri yang bersangkutan.

(1) Penasihat Ahli Kapolri diberhentikan apabila masa jabatannya berakhir. (2) Selain karena berakhirnya masa jabatan, Penasihat Ahli Kapolri dapat diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolri melalui Koorsahli Kapolri; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. terbukti terlibat kasus pidana; d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara kumulatif melebihi 3 (tiga) bulan; e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai anggota Penasihat Ahli Kapolri; dan f. menjadi pengurus pada organisasi partai politik. (3) Pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

(1) Pemberhentian anggota Penasihat Ahli Kapolri sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) ditentukan dalam sidang gabungan Staf Ahli Kapolri dengan Penasihat Ahli Kapolri. (2) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota sidang, dan diserahkan kepada Koorsahli Kapolri. (3) Koorsahli Kapolri setelah menerima berita acara hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan kepada Kapolri.

(1) Koorsahli Kapolri dapat mengajukan usulan pengangkatan anggota Penasihat Ahli Kapolri pengganti kepada Kapolri, untuk mengganti/mengisi kekosongan anggota Penasihat Ahli Kapolri yang diberhentikan. (2) Penasihat Ahli Kapolri pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari disiplin ilmu yang sama dengan Penasihat Ahli Kapolri yang diberhentikan. (3) Penasihat Ahli Kapolri pengganti diangkat untuk masa jabatan selama sisa waktu masa jabatan anggota Penasihat Ahli Kapolri yang digantikan.

(1) Saran dan pertimbangan Penasihat Ahli Kapolri disampaikan kepada Kapolri dalam bentuk tertulis. (2) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kajian kelompok atau hasil kajian perorangan, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. saran dan pertimbangan hasil kajian kelompok dalam sidang anggota Penasihat Ahli Kapolri, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris; b. sidang anggota Penasihat Ahli Kapolri dilakukan bersama Staf Ahli Kapolri, saran dan pertimbangan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Penasihat Ahli Kapolri serta Koorsahli Kapolri; c. saran dan pertimbangan hasil kajian perorangan, ditandatangani oleh Penasihat Ahli Kapolri yang bersangkutan dan tembusannya diberikan kepada Ketua, Sekretaris Penasihat Ahli Kapolri, dan Koorsahli Kapolri; d. dalam hal saran dan pertimbangan sangat penting dan mendesak, Penasihat Ahli Kapolri dapat bertemu langsung dengan Kapolri; dan hasilnya disampaikan kepada Ketua Penasihat Ahli Kapolri dan Koorsahli Kapolri. (3) Saran dan pertimbangan Penasihat Ahli Kapolri baik hasil perorangan maupun kelompok, berupa naskah yang bersifat umum atau saran terbatas, dapat disebarluaskan kepada masyarakat dengan seizin keputusan Sidang Anggota Penasihat Ahli dan Sahli Kapolri.

(1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penasihat Ahli Kapolri dapat melakukan kegiatan: a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan operasional Polri; b. studi kepustakaan; c. kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait melalui Koorsahli Kapolri; d. pencarian informasi di jajaran Polri, kementerian/lembaga, instansi, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu, bersama-sama dengan Sahli Kapolri. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai lingkup kewenangan dan disiplin ilmunya. (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa dalam sidang anggota Penasihat Ahli Kapolri sebagai bahan masukan kepada Kapolri guna MENETAPKAN arah kebijakan teknis Polri di bidang pembinaan dan operasional Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sidang Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh Penasihat Ahli Kapolri bersama-sama dengan Sahli Kapolri. (2) Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang internal fungsi di lingkungan Polri, pimpinan instansi, dan/atau pihak lain terkait melalui Koorsahli Kapolri, guna mendapatkan masukan dan pertimbangan sesuai dengan materi pembahasan dalam sidang.

(1) Topik bahasan dalam sidang anggota Penasihat Ahli Kapolri disesuaikan dengan saran anggota Penasihat Ahli Kapolri, saran Koorsahli Kapolri maupun permintaan Kapolri. (2) Anggota Penasihat Ahli yang berhalangan hadir dalam sidang anggota Penasihat Ahli Kapolri supaya memberitahukan ketidakhadirannya secara tertulis, dilampiri tanggapan atau pendapat atas topik yang akan dibahas.

(1) Anggota Penasihat Ahli Kapolri, sebagai perorangan sesuai keahliannya dapat diperbantukan pada salah satu Satuan Kerja Polri, atas permintaan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan. (2) Anggota Penasihat Ahli Kapolri yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada Ketua dan Sekretaris Penasihat Ahli Kapolri, Koorsahli Kapolri dan Kapolri.

Keanggotaan Penasihat Ahli Kapolri terdiri atas unsur: a. Purnawirawan Polri; dan b. non Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Keanggotaan Penasihat Ahli Kapolri dari unsur purnawirawan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling banyak berjumlah 5 (lima) orang. (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pakar di bidang: a. pembinaan Polri; dan b. operasional Polri.

(1) Keanggotaan Penasihat Ahli Kapolri dari unsur non Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang. (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pakar disiplin ilmu: a. Informasi Teknologi (IT); b. lingkungan; c. hukum; d. politik; e. ekonomi; f. sosial budaya; g. pertahanan dan keamanan; h. kriminologi; i. sosiologi; j. psikologi k. komunikasi; l. hubungan masyarakat; m. pemasaran; n. manajemen; dan o. disiplin ilmu lainnya sesuai kebutuhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penambahan dan pengurangan jumlah keanggotaan Penasihat Ahli Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan Kapolri setelah mendapat saran dan masukan dari Koorsahli Kapolri.

Susunan keanggotaan Penasihat Ahli Kapolri terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang.

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota Penasihat Ahli Kapolri dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada pimpinan dan anggota Penasihat Ahli Kapolri. (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertugas membantu dan bekerja sama dengan pimpinan Penasihat Ahli Kapolri dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri.

(1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Ahli Kapolri diberikan setingkat dengan eselon I B. (2) Anggota Penasihat Ahli Kapolri yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya, tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Penasihat Ahli Kapolri dibebankan pada DIPA Polri melalui anggaran Satker Spripim Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sekretariat Penasihat Ahli Kapolri dibantu oleh Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud) Sahli Kapolri.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Penasihat Ahli Kapolri yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/203/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri, masih tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Penasihat Ahli Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id