PENANGANAN PENGUNGSI PADA KEADAAN DARURAT BENCANA

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,

dan dampak psikologis.

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

1. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya

untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat

dampak buruk bencana.

1. Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana

adalah upaya yang meliputi pengelolaan data dan

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -4-

informasi, perlindungan dan pemberdayaan, penempatan,

pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

1. Pengelolaan Data dan Informasi Pengungsi adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan,

analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan

informasi pengungsi.

1. Perlindungan Pengungsi adalah serangkaian kegiatan

yang bertujuan untuk memberikan keselamatan,

martabat dan hak asasi korban bencana dengan memperhatikan hak asasi paling dasar dalam layanan

kemanusiaan.

1. Pemberdayaan Pengungsi adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengungsi untuk membangun diri dan

lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan memberikan masukan dalam

pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan

dan keterampilan.

1. Penempatan Pengungsi adalah serangkaian kegiatan

memindahkan pengungsi ke tempat asal mereka,

menempatkan pengungsi dari lokasi hunian sementara ke hunian tetap di lokasi yang sama atau ke tempat baru.

1. Kompensasi Pengungsi adalah serangkaian kegiatan

pemberian bantuan stimulan kepada pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pengembalian Hak Pengungsi adalah serangkaian

kegiatan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh hak pengungsi yang hilang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Pendampingan Penanganan Pengungsi adalah upaya dan

peran yang diperlukan, dapat diberikan oleh BNPB

kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau BPBD Provinsi kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan

bencana di bidang manajemen, teknis, administratif, peralatan dan pendanaan dalam kegiatan penanganan

pengungsi.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -5-

1. Tempat Pengungsian adalah tempat tinggal sementara

selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat

penampungan massal maupun keluarga, atau individual sesuai standar pelayanan minimum dan dilengkapi

dengan utilitas dasar yang dibutuhkan.

1. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang

disabilitas dan orang lanjut usia.

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

1. Pemberi Bantuan adalah badan atau lembaga

Pemerintah, lembaga internasional, lembaga non- pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan

perseorangan yang berpartisipasi dalam memberikan

bantuan kepada pengungsi.

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang

selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan

pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -6-

Bagian Kesatu

Prinsip

Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana

diselenggarakan berdasarkan prinsip kesetaraan gender, keberlanjutan, kearifan lokal, dan partisipatif dalam

penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Tujuan

Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana bertujuan untuk:

• menjamin terselenggaranya Penanganan Pengungsi yang

dilakukan secara tepat, terpadu dan efisien;

• menjamin terselenggaranya perlindungan dan

Pemberdayaan Pengungsi secara optimal;

• menjamin terselenggaranya Penempatan Pengungsi sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan

• menjamin terlaksananya pemberian kompensasi dan

Pengembalian Hak Pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat

Bencana meliputi:

• wewenang dan tanggung jawab;

• penanganan pengungsi; dan

• peran serta lembaga nonpemerintah, lembaga usaha dan

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -7-

masyarakat.

Bagian Kesatu Wewenang

Wewenang BNPB dalam Penanganan Pengungsi pada Keadaan

Darurat Bencana meliputi:

• melakukan pendampingan terhadap Penanganan Pengungsi terintegrasi melalui Sistem Komando

Penanganan Darurat Bencana; dan

• mengoordinasikan Penanganan Pengungsi di tingkat

nasional serta dapat berpartisipasi di tingkat

internasional atas dasar arahan dari Presiden.

Wewenang BPBD Provinsi dalam Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana meliputi:

• mengoordinasikan Penanganan Pengungsi di tingkat

daerah provinsi;

• mengalokasikan anggaran Penanganan Pengungsi melalui

APBD daerah provinsi; dan

• melakukan pendampingan di tingkat daerah kabupaten/kota.

Wewenang BPBD kabupaten/kota dalam Penanganan

Pengungsi pada keadaan darurat bencana meliputi:

• menyelenggarakan Penanganan Pengungsi di tingkat daerah kabupaten/kota; dan

• mengalokasikan anggaran Penanganan Pengungsi melalui

APBD daerah kabupaten/kota.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -8-

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Tanggung jawab BNPB, BPBD provinsi, dan BPBD

kabupaten/kota dalam Penanganan Pengungsi meliputi:

• pengelolaan data dan informasi pengungsi;

• perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;

• penempatan pengungsi; dan

• pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

Bagian Kesatu

Umum

Penanganan Pengungsi dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan pengungsi dan jenis bencana.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan data dan informasi dalam Penanganan Pengungsi terintegrasi ke dalam Sistem Komando Penanganan Darurat

Bencana.

(1) Pengelolaan data dan informasi dalam Penanganan

Pengungsi mencakup pengumpulan data, pengolahan

data, dan diseminasi informasi.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• penyiapan instrumen data; dan

• kegiatan pengumpulan data.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -9-

(3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• verifikasi dan validasi data; dan
• analisis dan interpretasi data.

(4) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• sosialisasi informasi; dan

• penyebaran informasi.

(5) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan aplikasi berbasis

sistem operasi telepon seluler dan komputer.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan

informasi diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pengelolaan data dan informasi dalam Penanganan Pengungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

• pendataan Pengungsi dapat dilakukan dengan aplikasi

berbasis sistem operasi telepon seluler dan komputer;

• verifikasi dan validasi data dilakukan oleh petugas pendataan di Tempat Pengungsian;

• penyebarluasan data dan informasi dilakukan oleh pos

komando penanganan darurat bencana melalui media center dapat menggunakan media cetak, media

elektronik, dan website;

• data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diprioritaskan mengenai jumlah Pengungsi berdasar

nama dan alamat, usia, status, jenis kelamin, kelompok

rentan, jumlah dan jenis kebutuhan dasar serta jumlah dan jenis barang bantuan; dan

• pengarsipan dan pemutakhiran data Penanganan Pengungsi dilakukan secara periodik.

(1) Data dan informasi mengenai jumlah dan jenis barang

bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d

meliputi:

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -10-

• jumlah dan jenis barang bantuan yang akan

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan Pengungsi;

• rencana kebutuhan distribusi barang bantuan dan penyimpanan barang; dan

• kualitas dan kuantitas dari barang bantuan yang

didistribusikan.

(2) penyebarluasan informasi distribusi barang bantuan

yang berasal dari Pemberi Bantuan dilakukan oleh pos

komando penanganan darurat bencana.

(3) Pemberi Bantuan wajib memberikan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pos

komando penanganan darurat bencana atau pos lapangan.

(4) Pemberi Bantuan dapat memberikan bantuan secara

langsung kepada Pengungsi setelah tercatat dan

mendapat persetujuan dari pos komando penanganan

darurat bencana atau pos lapangan.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi

Kegiatan Perlindungan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana meliputi:

• penyelamatan dan evakuasi;

• penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi;

• penyediaan kebutuhan sandang dan pangan;

• penyediaan layanan kesehatan dan psikososial;

• penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian;

• pengamanan dan ketertiban;

• perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok rentan;

• pengarusutamaan gender; dan

• penyediaan layanan pendidikan darurat.

Pemberdayaan Pengungsi dilakukan untuk mengembalikan

kehidupan Pengungsi yang lebih mandiri dan bermartabat.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -11-

Kegiatan Pemberdayaan Pengungsi pada Keadaan Darurat

Bencana meliputi:

• pelibatan Pengungsi dalam pemberian layanan dalam

penanganan darurat bencana;

• pelibatan Pengungsi dalam pengelolaan bantuan dalam penanganan darurat bencana;

• pengembangan jejaring komunikasi antar Pengungsi; dan

• pemberdayaan ekonomi.

Bagian Keempat

Penempatan Pengungsi

Penempatan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana terdiri

atas penyiapan hunian sementara, pemulangan, dan relokasi.

Paragraf Kesatu

Penyiapan Hunian Sementara

Kegiatan penyiapan hunian sementara pada Keadaan Darurat

Bencana meliputi:

• mengidentifikasi lokasi potensial untuk tempat hunian

sementara;

• mengidentifikasi ketersediaan fasilitas umum dan sosial untuk tempat hunian sementara;

• pembersihan lingkungan untuk tempat hunian sementara;

• penyiapan dan atau pendirian hunian sementara; dan

• mengidentifikasi karakteristik Pengungsi.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -12-

Paragraf Kedua

Pemulangan

Kegiatan pemulangan Pengungsi meliputi:

• studi kelayakan untuk pemulangan;

• sosialisasi pemulangan;

• pembersihan permukiman lokasi asal; dan

• penyiapan sarana transportasi dan akomodasi.

Paragraf Ketiga

Relokasi

Kegiatan relokasi Pengungsi meliputi;

• studi kelayakan tempat relokasi;

• sosialisasi relokasi;

• penyiapan lahan dan pengurusan izin lahan untuk relokasi;

• pendirian tempat hunian untuk relokasi; dan

• penyiapan sarana transportasi dan akomodasi.

Bagian Kelima

Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi

berdasarkan azas kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian kompensasi dan pengembalian hak dapat

dilakukan oleh lembaga nonpemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat.

(3) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi dilakukan

sejak Pengungsi berada di Tempat Pengungsian sampai dengan pemulangan atau direlokasi.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -13-

Kegiatan kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi pada

Keadaan Darurat Bencana meliputi:

• pemberian upah kerja bagi yang dipekerjakan;

• pemberian santunan;

• pengembalian hak status kependudukan dan politik;

• sosialisasi pemberian kompensasi dan pengembalian hak

pengungsi;

• pengurusan dokumen yang hilang;

• pemberian bantuan dana stimulan perbaikan rumah;

• pemberian bantuan penggantian bibit tanaman dan

ternak;

• pemberian bantuan biaya sewa rumah dan lahan usaha;

dan

• pemantauan proses pemberian kompensasi dan

pengembalian hak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penanganan

Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Dalam Penanganan Pengungsi, BNPB/BPBD melibatkan lembaga nonpemerintah, lembaga usaha dan masyarakat.

Peran serta dalam Penanganan Pengungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

• pembiayaan;

• bantuan teknis dan administrasi;

• bantuan tenaga dan keahlian; dan

• bantuan logistik dan peralatan.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -14-

(1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan pada

setiap kegiatan Penanganan Pengungsi.

(2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh

BNPB, BPBD provinsi, dan bekerja sama dengan

kementerian/lembaga, dan organisasi perangkat daerah, lembaga nonpemerintah, lembaga usaha, dan

masyarakat.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk:

• peningkatan kualitas pelaksanaan penanganan

pengungsi; dan

• pengukuran keberhasilan dari program yang sudah

dilakukan.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

meliputi:

• laporan harian;

• laporan akhir; dan

• laporan terfokus.

(2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yaitu laporan hasil kegiatan Penanganan Pengungsi yang disampaikan secara rutin setiap harinya.

(3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b yaitu laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengungsi pada periode waktu tertentu.

(4) Laporan terfokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c yaitu laporan khusus yang hanya menggambarkan kegiatan tertentu saja dari Penanganan

Pengungsi pada periode waktu tertentu.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -15-

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Penanganan Pengungsi diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No. 827 -16-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2018

,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018

,

ttd

www.peraturan.go.id