Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah.
3. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa

keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 5. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik. 6. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 7. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas. 8. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas. 9. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 10. Bank INDONESIA adalah bank sentral Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

11. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan: a. uji tuntas pada Bank Sistemik untuk:

1. memeriksa dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan
2. mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, termasuk perkara di pengadilan, dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pengurus dan/atau pemegang saham Bank Sistemik, serta pelaksanaan rencana aksi; b. analisis mengenai:
3. calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
4. pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal; dan

c. kegiatan lain yang diperlukan.

(1) Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik setelah menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. melakukan pemutakhiran hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; b. melakukan penjajakan kepada:

1. calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
2. pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal; c. melakukan pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank lain; d. memberikan kesempatan kepada calon Bank Penerima yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik untuk melakukan uji tuntas pada Bank Sistemik; dan/atau e. melakukan kegiatan lain yang diperlukan.

(4) Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dengan difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta diselenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk MENETAPKAN langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses persiapan, peningkatan intensitas persiapan, dan/atau pelaksanaan penanganan Bank Sistemik.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik dengan cara:

a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima; b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau c. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik.

(1) Pemilihan cara penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria: a. kondisi perekonomian; b. kompleksitas permasalahan Bank Sistemik; c. kebutuhan waktu penanganan Bank Sistemik; d. ketersediaan investor; dan e. efektivitas penanganan permasalahan Bank Sistemik. (2) Selain kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mempertimbangkan kriteria lain.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan rekomendasi cara penanganan Bank Sistemik kepada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diselenggarakan untuk MENETAPKAN langkah penanganan Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. (2) Penyampaian rekomendasi cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perkiraan biaya penanganan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Dalam melakukan penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham; b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Sistemik; c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Sistemik dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Sistemik; dan d. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur. (3) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik, Lembaga

Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut: a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank Sistemik dan/atau kewajiban Bank Sistemik; b. melakukan penyertaan modal sementara; c. menjual atau mengalihkan aset Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur; d. mengalihkan manajemen Bank Sistemik kepada pihak lain; e. melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain; f. melakukan pengalihan kepemilikan Bank Sistemik; dan/atau g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank Sistemik yang mengikat Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank Sistemik.

(1) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan kontrak oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, maka pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya. (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan

ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Penerima.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. MENETAPKAN jenis dan kriteria aset Bank Sistemik yang dialihkan; b. MENETAPKAN jenis dan kriteria kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; c. mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain, termasuk Pengurus dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Sistemik; dan d. melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan.

(1) Jenis dan kriteria aset Bank Sistemik yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

a. aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan; b. aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank Sistemik; c. aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank Sistemik; dan d. aset lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk dialihkan. (2) Jenis dan kriteria kewajiban Bank Sistemik yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi jenis dan kriteria kewajiban: a. simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain; dan b. pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar-Bank, kecuali pinjaman tersebut dijaminkan dengan aset Bank Sistemik. (3) Jumlah kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar saldo kewajiban Bank Sistemik yang tercatat pada pembukuan Bank Sistemik pada saat akan dialihkan.

(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Penerima terjadi demi hukum sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik ditandatangani. (2) Dalam pelaksanaan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima, Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Bank INDONESIA untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank INDONESIA segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima. (2) Lembaga Penjamin Simpanan membubarkan badan hukum dan melakukan proses likuidasi Bank Sistemik yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

(1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan 1 (satu) atau lebih Bank Perantara. (2) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Perantara. (3) Ketentuan mengenai pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara.

(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara terjadi demi hukum sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik ditandatangani.

(2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang terkait dengan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan dan selanjutnya diikuti dengan proses penyesuaian perizinan oleh Bank Perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam pelaksanaan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Bank INDONESIA untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank INDONESIA segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain. (2) Penjualan Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara. (3) Penjualan Bank Perantara atau pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan. (4) Penjualan Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank Perantara

yang telah dialihkan seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank lain. (2) Lembaga Penjamin Simpanan membubarkan badan hukum dan melakukan proses likuidasi Bank Perantara yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Sistemik melalui cara penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang dilakukan: a. dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau b. tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

(1) Penanganan Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara dengan mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a hanya dapat dilakukan apabila: a. pemegang saham telah menyetor modal paling rendah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;

b. ada pernyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dengan akta notaris yang paling sedikit memuat kesediaan untuk:

1. menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
2. menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan kepengurusan Bank Sistemik; dan
3. tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. Bank Sistemik menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dokumen mengenai:
4. penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank INDONESIA;
5. data keuangan debitur;
6. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
7. informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan Bank Sistemik yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku efektif terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh Bank Sistemik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Lembaga Penjamin Simpanan menerima

penyerahan Bank Sistemik dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (4) Dalam hal menurut penilaian Lembaga Penjamin Simpanan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah dipenuhi, Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN penanganan Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara dengan mengikutsertakan pemegang saham. (5) Setelah pemegang saham menyerahkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan MENETAPKAN penanganan Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara dengan mengikutsertakan pemegang saham maka pemegang saham dan Pengurus Bank Sistemik: a. melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik; dan b. tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik bernilai positif sesaat setelah pemegang saham melakukan penyetoran modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik milik

Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik dengan urutan sebagai berikut: a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; b. pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; dan c. pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan perbandingan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam hal masih terdapat sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik setelah penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham Pengendali maka pembagian pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pembagian sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik yang merupakan bagian dari Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing- masing Pemegang Saham Pengendali sesaat setelah penyetoran modal oleh Pemegang Saham Pengendali. (4) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik bernilai nol atau negatif sesaat setelah pemegang saham melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pemegang Saham Pengendali yang dijual sahamnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank Sistemik.

(5) Besarnya ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan pendekatan harga wajar dan diaudit oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit atas penunjukan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN untuk melakukan penanganan Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, apabila: a. pemegang saham menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau b. tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan MENETAPKAN penanganan Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham: a. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik; dan b. pemegang saham dan Pengurus Bank Sistemik tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan

tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(1) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik bernilai positif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN melakukan penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik milik Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik dengan urutan sebagai berikut: a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; b. pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada saat Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN penanganan Bank Sistemik dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan c. pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan perbandingan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam hal masih terdapat sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik setelah penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham Pengendali maka pembagian pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pembagian sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik yang merupakan bagian dari Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing- masing Pemegang Saham Pengendali pada saat Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN penanganan Bank Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham. (4) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik bernilai nol atau negatif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN melakukan penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemegang Saham Pengendali yang dijual sahamnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank Sistemik. (5) Besarnya ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan pendekatan harga wajar dan diaudit oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit atas penunjukan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyertaan modal sementara dengan mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggungjawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Sistemik setelah pemegang saham melakukan penyetoran modal. (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggungjawab atas seluruh biaya penanganan Bank Sistemik. (3) Biaya penanganan Bank Sistemik yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik. (4) Penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

Dalam hal Bank Sistemik yang dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan menurun kondisi keuangannya sehingga mendekati batas paling rendah dari kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta diselenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk membahas dan MENETAPKAN langkah penanganan selanjutnya.

Bank Sistemik menerbitkan saham biasa atas penyetoran modal oleh pemegang saham dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Selama dalam masa penanganan Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Sistemik tidak diperkenankan membagikan dividen kepada pemegang saham.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penjualan saham Bank Sistemik milik Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali dengan cara penjualan secara langsung kepada investor dan/atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penjualan saham Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan Bank Sistemik yang dilakukan penanganan dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk membahas perkembangan proses penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan berakhir setelah Lembaga Penjamin Simpanan:

a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima, dalam hal penanganan Bank Sistemik dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima; b. menjual Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain, dalam hal penanganan Bank Sistemik dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau c. menjual seluruh saham Bank Sistemik milik Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali kepada Bank atau pihak lain, dalam hal penanganan Bank Sistemik dilakukan dengan cara penyertaan modal sementara. (2) Dalam hal penanganan Bank Sistemik berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, hasil likuidasi Bank Sistemik dibayarkan kepada para kreditur Bank Sistemik sesuai dengan urutan pembayaran berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang antara: a. dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank Sistemik;

b. dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil penjualan saham Bank Perantara atau hasil likuidasi Bank Perantara yang telah dialihkan seluruh aset dan kewajibannya kepada Bank lain ditambah dana hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank lain dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank Sistemik; atau c. dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil penjualan saham Bank Sistemik dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik; selisih kurang dimaksud merupakan biaya penanganan Bank Sistemik bagi Lembaga Penjamin Simpanan dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. (2) Dalam hal terdapat selisih lebih untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, selisih lebih dimaksud merupakan penambahan kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini juga berlaku untuk penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam kondisi krisis sistem keuangan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA