Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan adalah layanan yang dibentuk untuk menyelesaikan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan pengadaan barang/jasa di luar peradilan umum yang didasarkan pada klausul yang ada di dalam penyelesaian perselisihan pada kontrak atau perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa. 5. Arbiter adalah seseorang yang ditunjuk oleh Para Pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan untuk memberikan Putusan atas Sengketa Pengadaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui prosedur

Arbitrase pada Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. 6. Sekretariat adalah bagian dari Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan tugas administratif. 7. Ahli adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman tertentu sesuai dengan pokok sengketa. 8. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Ahli tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 9. Sekretaris Layanan adalah pimpinan di Sekretariat yang dijabat oleh Direktur yang menangani permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP. 10. Sekretaris Arbiter adalah seseorang yang berasal dari Sekretariat yang ditunjuk oleh Sekretaris Layanan yang mempunyai tugas untuk mengurus administrasi penyelenggaraan Arbitrase, serta mencatat dan mendokumentasikan jalannya proses Arbitrase. 11. Putusan adalah putusan Arbitrase Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak. 12. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi selanjutnya disebut K/L/D/I yang menjadi Para Pihak adalah instansi/institusi dalam Pengadaan Barang/Jasa baik sebagian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/D/I, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 14. Para Pihak yang Bersengketa yang selanjutnya disebut Para Pihak adalah pemilik pekerjaan dan pelaksana

pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 15. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. 16. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. 17. Pendapat Hukum adalah pendapat yang bersifat mengikat (Binding Opinion) yang diberikan atas permintaan Para Pihak mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dalam suatu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 18. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. 19. Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak.

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala ini.

(1) Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan diselenggarakan oleh LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. (2) Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di domisili LKPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

Dalam rangka penyelesaian Sengketa Pengadaan dibentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan Sengketa Pengadaan melalui Arbitrase dan pemberian pendapat hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan mempunyai fungsi: a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Pengadaan, dengan cara Arbitrase; b. melakukan penelitian dan pemeriksaan Sengketa Pengadaan; dan c. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna pemeriksaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan memiliki kewenangan:

a. memanggil dan menghadirkan saksi, ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui atas Sengketa Pengadaan yang sedang ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan; b. MEMUTUSKAN penyelesaian Sengketa Pengadaan; dan c. memberitahukan putusan kepada Para Pihak;

Maksud dibentuknya Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan adalah untuk memberikan pelayanan penyelesaian Sengketa Pengadaan secara sederhana dan lebih cepat.

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian Sengketa Pengadaan secara lebih efektif dan efisien.

Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan meliputi: a. penyelesaian Sengketa Pengadaan dengan cara Arbitrase; dan b. pemberian pendapat hukum.

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan berasaskan : a. pemeriksaan Sengketa dilakukan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen; b. penyelesaian Sengketa Pengadaan dilakukan dengan cara sederhana dan cepat; c. adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri; d. pemeriksaan dilakukan secara terbuka; e. pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh orang atau kuasa yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; f. memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem); g. memberi pertimbangan terhadap semua bagian yang dituntut/dimohonkan; h. putusan disertai pertimbangan yang cukup; i. putusan tidak boleh melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut (ultra petita); dan j. penyelesaian Sengketa Pengadaan merupakan pilihan Para Pihak dan bersifat sukarela.

Susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan terdiri dari: a. penanggung jawab layanan; b. Sekretariat; dan c. Arbiter.

(1) Penanggung Jawab Layanan dijabat oleh Deputi yang menangani bidang hukum di LKPP. (2) Penanggung Jawab Layanan bertanggung jawab menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Layanan.

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Layanan. (2) Sekretaris dijabat oleh Direktur yang menangani penanganan permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP. (3) Sekretariat terdiri dari bagian administrasi umum dan bagian administrasi pemeriksaan.

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang administrasi umum dan administrasi pemeriksaan. (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administrasi umum di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga layanan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi pemeriksaan; dan c. penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan.

Rincian tugas, fungsi dan susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan di lingkungan Sekretariat ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

(1) Arbiter ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan. (2) Arbiter diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Untuk dapat ditetapkan menjadi Arbiter, paling sediit memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. cakap melakukan tindakan hukum; c. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; d. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan

e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan penetapan Arbiter ditetapkan oleh penanggung jawab layanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Arbiter dapat dibantu oleh Sekretaris Arbiter yang berasal dari bagian administrasi sengketa.

(1) Sebelum memangku jabatan, Arbiter wajib diambil sumpahnya atau janjinya oleh penanggung jawab layanan menurut agama atau kepercayaannya. (2) Lafal sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. (2) Apabila permohonan yang diajukan tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan wajib mengambil putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui. (3) Pemeriksaan dapat dilakukan secara: a. panel Arbiter, dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota; atau b. Arbiter tunggal apabila disepakati Para Pihak. (4) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka untuk umum. (5) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Arbitrase adalah bahasa INDONESIA. (6) Permohonan, tanggapan, pembuktian, kesimpulan, dan putusan dilakukan secara tertulis. (7) Pemeriksaan diselenggarakan di kantor Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan atau di tempat yang ditetapkan oleh Sekretariat. (8) Arbiter menyelenggarakan Arbitrase dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara. (9) Para Pihak yang bersengketa dapat didampingi dan/atau diwakili oleh pendamping dan/atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. (10) Atas permohonan salah satu pihak, Arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. (11) Arbiter dapat memerintahkan agar setiap dokumen dan/atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa INDONESIA. (12) Arbiter dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut.

(13) Dalam hal Para Pihak telah memilih upaya penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan, maka meniadakan hak pihak lainnya untuk mengajukan upaya hukum gugatan melalui pengadilan.

(1) Para Pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Kontrak dapat mengajukan permohonan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. (2) Permohonan harus dibuat secara tertulis, diajukan dan didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. (3) Permohonan paling sedikit memuat: a. identitas lengkap dan kedudukan pemohon dan termohon; b. uraian atau keterangan mengenai fakta permasalahan yang dimohonkan; c. butir-butir permasalahan yang dimohonkan; d. tuntutan yang dimohonkan; dan e. lampiran berupa bukti yang terkait. (4) Pemohon dapat mencabut permohonan untuk menyelesaikan sengketa pada Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan.

(1) Setelah menerima berkas permohonan, Sekretaris Layanan memeriksa kelengkapan dan isi berkas permohonan. (2) Apabila kelengkapan dan berkas permohonan tidak lengkap, Sekretaris Layanan memberitahukan kepada

Pemohon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi berkas permohonan. (3) Pemohon diberikan satu kali kesempatan untuk menyampaikan kelengkapan dan/atau perbaikan atas permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan perbaikan atas Permohonan tersebut. (4) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dan/atau perbaikan permohonan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dianggap membatalkan atau tidak melanjutkan pengajuan permohonan.

(1) Sekretaris menyampaikan salinan permohonan disertai perintah agar Termohon memberikan tanggapan secara tertulis. (2) Termohon wajib menyampaikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon, kepada Sekretaris Layanan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal Termohon tidak menyampaikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan.

(1) Para Pihak mengusulkan satu orang Arbiter yang tercatat dalam daftar Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. (2) Dalam hal permohonan dan tanggapan Para Pihak tidak menunjuk Arbiter, Para Pihak dianggap telah

menyerahkan secara mutlak penunjukan tersebut kepada Penanggung Jawab Layanan.

(1) Sekretaris mengusulkan penetapan Arbiter yang akan memeriksa sengketa berdasarkan permohonan Para Pihak. (2) Dalam hal Para Pihak tidak memilih Arbiter, Sekretaris Layanan menentukan Arbiter yang akan memeriksa sengketa tersebut. (3) Arbiter wajib mengundurkan diri apabila diduga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan Para Pihak. (4) Sekretaris Layanan dapat mengganti Arbiter apabila terindikasi adanya konflik kepentingan dengan pihak berperkara, atas permintaan Para Pihak atau Keputusan Sekretaris Layanan. (5) Arbiter MENETAPKAN jadwal pemeriksaan.

(1) Sekretaris Layanan memanggil Para Pihak untuk menghadiri acara pemeriksaan, disertai dengan informasi waktu dan tempat pemeriksaan. (2) Dalam hal pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Para Pihak tidak memenuhi surat panggilan, maka dilakukan pemanggilan untuk yang terakhir kali kepada Para Pihak untuk melaksanakan pemeriksaan. (3) Dalam hal pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang dapat diterima, tuntutan Pemohon

sebagaimana tercantum dalam Permohonan dinyatakan gugur dan tugas Arbiter dianggap selesai. (4) Dalam hal pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Termohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang dapat diterima, maka pemeriksaan akan dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon.

Pemeriksaan dilaksanakan dengan tahapan: a. pemeriksaan pendahuluan; b. pembuktian; c. kesimpulan; dan d. putusan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan agenda: a. klarifikasi identitas para pihak; dan b. pembacaan permohonan dan tanggapan;

(1) Para Pihak wajib membuktikan dalil-dalil permohonan maupun tanggapannya. (2) Alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan berupa surat-surat, keterangan saksi dan Keterangan Ahli. (3) Apabila dianggap perlu, Arbiter dapat meminta Para Pihak untuk memberikan penjelasan dan/atau mengajukan dokumen-dokumen tambahan yang dianggap perlu dan

guna mendukung fakta-fakta dan/atau alat bukti yang telah disampaikan dalam Permohonan atau Tanggapan, dalam jangka waktu yang ditetapkan Arbiter. (4) Arbiter dapat dipanggil saksi atau Ahli berdasarkan permintaan Para Pihak atau pertimbangan Arbiter.

(1) Setelah Arbiter menyatakan seluruh proses pembuktian telah selesai, maka Para Pihak diberikan hak untuk menyampaikan kesimpulan, yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak selesainya tahapan pembuktian. (2) Dalam hal Arbiter tidak menerima kesimpulan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dianggap tidak mempergunakan hak yang dimilikinya untuk menyampaikan kesimpulan.

(1) Arbiter MENETAPKAN Putusan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (2) Arbiter dalam mengambil putusan adalah berdasarkan keadilan, ketentuan hukum, dan kepatutan. (3) Kepala Putusan harus mencantumkan frase “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (4) Putusan Arbitrase ditentukan oleh pertimbangan mutlak Arbiter tunggal sedangkan dalam panel Arbiter didasarkan pada putusan mayoritas. (5) Apabila dalam panel Arbiter terdapat perbedaan pendapat dari Arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

(6) Putusan dibuat tertulis dan memuat pertimbangan- pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut. (7) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, putusan yang telah ditandatangani Arbiter disampaikan kepada Para Pihak. (8) Putusan Arbitrase didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Para Pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan. (9) Putusan Arbitrase Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak. (10) Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemeriksaan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan, serta hal lain yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Kepala ini, ditetapkan dengan Keputusan Penanggung Jawab Layanan.

(1) Untuk pertama kali Kepala LKPP menunjuk dan MENETAPKAN Kepala Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. (2) Untuk pertama kali Kepala LKPP menunjuk dan MENETAPKAN nama dan jumlah Arbiter. (3) Sengketa yang dapat diajukan ke Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan adalah sengketa Kontrak yang ditandatangani setelah Peraturan Kepala ini berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, ttd AGUS PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA