Pasal 10

Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan berasaskan : a. pemeriksaan Sengketa dilakukan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen; b. penyelesaian Sengketa Pengadaan dilakukan dengan cara sederhana dan cepat; c. adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri; d. pemeriksaan dilakukan secara terbuka; e. pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh orang atau kuasa yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; f. memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem); g. memberi pertimbangan terhadap semua bagian yang dituntut/dimohonkan; h. putusan disertai pertimbangan yang cukup; i. putusan tidak boleh melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut (ultra petita); dan j. penyelesaian Sengketa Pengadaan merupakan pilihan Para Pihak dan bersifat sukarela.