Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. 8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 9. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah provinsi. 10. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 11. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di daerah kabupaten/kota. 12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG mengenai

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 13. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 14. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 15. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. 17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri. 18. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945. 19. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 20. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum PRESIDEN dan wakil

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Potitik yang telah memenuhi persyaratan. 21. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Pendistribusian adalah pengiriman Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu oleh penyedia jasa atau oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dari suatu tempat ke daerah tujuan sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, prosedur, dan anggaran berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan. 23. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya. 24. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung Penyelengggaraan Pemilu. 25. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 26. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan

penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 28. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 29. Hari adalah hari kalender.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu: a. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c. anggota DPD. (2) Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perlengkapan Pemungutan Suara; dan b. Dukungan Perlengkapan Lainnya.

Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. efisien.

Perlengkapan Pemungutan Suara yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS.

Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi; c. karet pengikat surat suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. pena bolpoin (ballpoint); g. gembok atau alat pengaman lainnya; h. spidol; i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya; j. stiker kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; l. alat bantu tunanetra; m. daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dan n. salinan daftar pemilih tetap.

(1) Kotak suara yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas: a. kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan b. kotak suara untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. (2) Kotak suara yang diadakan untuk pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 5 (lima) jenis kotak suara, masing-masing untuk menyimpan: a. surat suara Pasangan Calon; b. surat suara calon anggota DPR; c. surat suara calon anggota DPD; d. surat suara calon anggota DPRD Provinsi; dan e. surat suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Kotak suara yang diadakan untuk penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (4) Kotak suara yang diadakan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. (5) Kotak suara yang diadakan untuk pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 4

(empat) jenis kotak suara, masing-masing untuk menyimpan: a. surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. surat suara Pemilu anggota DPR; c. surat suara Pemilu anggota DPD; dan d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi. (6) Kotak suara yang diadakan untuk penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (7) Kotak suara yang diadakan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. (8) Kotak suara yang diadakan untuk pemungutan suara di luar negeri terdiri atas 2 (jenis) kotak suara, masing- masing untuk menyimpan: a. surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan b. surat suara Pemilu anggota DPR.

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan. (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan barang habis pakai. (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40

(empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter. (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih. (5) Ukuran dan bahan kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilu. (2) Surat suara Pemilu terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu: a. surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. surat suara Pemilu anggota DPR; c. surat suara Pemilu anggota DPD; d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Surat suara Pemilu yang digunakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu: a. surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. surat suara Pemilu anggota DPR; c. surat suara Pemilu anggota DPD; dan d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi. (4) Surat suara Pemilu yang digunakan pada pemungutan suara luar negeri terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: a. surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan b. surat suara Pemilu anggota DPR Dapil Jakarta II.

(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (4), terdiri atas: a. surat suara untuk pemungutan suara; dan b. surat suara untuk pemungutan suara ulang. (6) Surat suara pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberi tanda khusus bertuliskan “Pemungutan Suara Ulang”.

(1) Surat suara untuk Pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) sejumlah Dapil anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU mengenai Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (2) Surat suara untuk Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas 34 (tiga puluh empat) surat suara, sesuai dengan jumlah provinsi. (3) Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) sejumlah Dapil anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU mengenai Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (4) Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) sejumlah Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU mengenai Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

(5) Surat suara Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berbeda pada setiap Dapil. (6) Surat suara Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berbeda pada setiap Dapil. (7) Surat suara Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berbeda pada setiap daerah provinsi. (8) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d termasuk untuk Pemilu anggota DPR Aceh, DPR Papua, dan DPR Papua Barat. (9) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e termasuk untuk Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota, DPR Kabupaten/Kota Papua dan Papua Barat. (10) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) masing-masing huruf a terdiri atas: a. surat suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran I; dan b. surat suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II. (11) Surat suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diadakan apabila terjadi Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II.

(1) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPSLN sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam

daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPSLN sebagai cadangan untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan anggota DPR. (3) Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang disediakan: a. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu

dan Wakil

di setiap kabupaten/kota; b. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil; c. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil; d. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan e. sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil. (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Dalam hal terdapat kekurangan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU MENETAPKAN jumlah surat suara yang dicetak setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan/atau setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

(1) Surat suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memuat: a. foto Pasangan Calon; b. nama Pasangan Calon; c. nomor urut Pasangan Calon; dan

d. tanda gambar Partai Politik dan/atau tanda gambar Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon. (2) Surat suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf e memuat: a. tanda gambar Partai Politik; b. nomor urut Partai Politik; dan c. nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. (3) Surat suara untuk Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c memuat foto dan nama calon. (4) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal. (5) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bervariasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon; b. surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah Partai Politik; dan c. surat suara untuk Pemilu anggota DPD disesuaikan dengan jumlah calon anggota DPD. (6) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbahan kertas HVS 80 (delapan puluh) gram warna putih dari bahan bubur kertas (pulp) atau daur ulang (recycle). (7) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS/TPSLN diberi tanda khusus berupa tinta oleh KPPS/KPPSLN. (2) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS/TPSLN paling banyak 2 (dua) botol.

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi. (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama INDONESIA. (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 (enam) jam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, volume, dan spesifikasi teknis tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS sebanyak 4 (empat) buah. (3) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang masih dalam kondisi baik. (4) Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, KPU mengadakan bilik pemungutan suara sesuai dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU.

(1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dibuat dari bahan plastik sheet/plastik papan (board)/karton. (2) Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. berbentuk huruf u (u-shape); b. lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter; c. lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan d. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter. (3) Bilik pemungutan suara yang digunakan dalam pemungutan bagi Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri, dibuat dengan bentuk, ukuran, dan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilu. (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan kertas rapuh (brittle paper) stiker (pecah telur). (3) Segel berbentuk persegi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, warna, spesifikasi teknis, dan jumlah kebutuhan segel ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. meja untuk mencoblos. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah alat untuk mencoblos pilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

(2) TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. (4) Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. (5) Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran, dan tata letak TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPLN.

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat: a. surat suara; b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh; dan d. salinan daftar pemilih tetap dan daftar hadir pemilih; e. surat pemberitahuan pemilih dan rekapitulasinya; dan f. kunci gembok kotak suara, apabila kotak suara menggunakan gembok.

(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah sampul kertas ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat: a. judul Pemilu; b. logo KPU; c. jabatan; d. nama; e. nomor TPS; f. desa atau sebutan lain/kelurahan; g. kecamatan; h. daerah kabupaten/provinsi; dan i. nama dan tanda tangan ketua KPPS. (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban, dan saksi ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan oleh KPPS/KPPSLN, PPS, PPK/PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dalam

pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPPS/KPPSLN menggunakan formulir Model C/formulir Model C LN; b. PPS menggunakan formulir Model D; c. PPK menggunakan formulir Model DA dan DAA; d. PPLN menggunakan formulir Model D-LN; e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model DB dan EB; f. KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan formulir Model DC, EA, dan EC; dan g. KPU menggunakan formulir Model DD, E, dan ED. (3) Sebagai penanda keaslian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 1 (satu) rangkap formulir yang diberi tanda khusus berupa hologram. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah hologram ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan b. dicetak hitam putih satu muka. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah formulir ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Stiker kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.

(2) Stiker kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPPS/KPPSLN dan PPK/PPLN dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan: a. stiker kotak suara yang digunakan oleh KPPS/KPPSLN; dan b. stiker kotak suara yang digunakan oleh PPK/PPLN. (3) Stiker kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat tulisan: a. nama Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; b. nomor kotak suara; c. nomor TPS; d. nama PPS; e. nama PPK; f. nama daerah kabupaten/kota; dan g. nama daerah provinsi. (4) Warna stiker kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan warna surat suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (5) Stiker kotak suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat tulisan: a. nama Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan, Dapil, PPK, daerah kabupaten/kota, dan daerah provinsi; b. nama Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota di TPS, Dapil, PPK, daerah kabupaten/kota, dan daerah provinsi; dan c. nama salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS, Dapil, PPK, daerah kabupaten/kota, dan daerah provinsi.

(6) Stiker kotak suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memuat tulisan: a. nama Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu anggota DPR, DPD, atau DPRD Provinsi di Tingkat Kecamatan, Dapil, PPK, daerah kabupaten/kota, dan daerah provinsi; b. nama Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Pemilu anggota DPR, DPD, atau DPRD Provinsi di TPS, Dapil, PPK, daerah kabupaten/kota, dan daerah provinsi; dan c. nama salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS, Dapil, PPK, daerah kabupaten/kota, dan daerah provinsi. (7) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan bahan stiker kertas HVS; b. berbentuk empat persegi panjang; dan c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis stiker kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l disediakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara. (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain. (3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan bahan art karton (art carton); b. berbentuk empat persegi panjang;

c. sebanyak 1 (satu) lembar setiap TPS masing-masing untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan anggota DPD; dan d. sebanyak 1 (satu) lembar setiap TPSLN untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah alat bantu tunanetra ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon, yang memuat: a. nomor urut Pasangan Calon; b. foto Pasangan Calon; c. nama Pasangan Calon; d. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon; e. biodata Pasangan Calon; dan f. visi misi dan program Pasangan Calon. (2) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi: a. nomor urut calon; b. foto calon; c. nama lengkap calon; d. jenis kelamin; dan e. daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon. (3) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap TPS.

(4) Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan b. berbentuk empat persegi panjang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, spesifikasi teknis, dan jumlah daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Sekretariat Jenderal KPU melaksanakan Pengadaan: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat bantu tunanetra; g. daftar calon tetap dan daftar Pasangan Calon; h. formulir yang terdiri atas:

1. model C berhologram, C1 berhologram, dan C1 plano berhologram;
2. model DAA dan DAA Plano; dan
3. model DA, DA1, dan DA1 Plano.

(3) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pengadaan: a. sampul kertas; dan b. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu selain yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. (4) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya berupa alat perlengkapan TPS. (5) Sekretariat PPLN melaksanakan Pengadaan: a. kotak suara kebutuhan Pemilu di luar negeri; b. bilik pemungutan suara kebutuhan Pemilu di luar negeri; dan c. Dukungan Perlengkapan Lainnya berupa perlengkapan TPSLN. (6) Sekretariat Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara kecuali surat suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya kepada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) Sekretariat Jenderal KPU dapat mengambil alih kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang menjadi kewenangan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (8) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melimpahkan kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (9) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat mengambil alih kewenangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang menjadi kewenangan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (10) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meja untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, serta sarana atau papan

pengumuman dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU ke Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk surat suara pemungutan suara ulang, meliputi: a. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu anggota DPR; c. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu anggota DPD; dan d. surat suara pemungutan suara ulang Pemilu anggota DPRD Provinsi. (4) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(5) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke PPK, PPS, dan KPPS. (6) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, dan PPLN. (7) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke PPLN. (8) PPLN mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke KPPSLN. (9) Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara Pemilu wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu. (10) Ketentuan lebih lanjut tentang cara Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan hasil penghitungan suara Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi memperhatikan faktor keamanan, ketepatan waktu, skala prioritas, dan efisiensi anggaran. (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS dapat dilaksanakan secara swakelola. (3) Pelaksanaan swakelola Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh memantau Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari perusahaan penyedia ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS. (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA dalam mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1061); b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 293); dan c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 497), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA