Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. 8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. 10. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 11. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

14. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan.

15. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara INDONESIA.

16. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

17. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

18. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

20. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk PPLN untuk melakanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.

22. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.

23. Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil Penyelenggaraan Pemilu.

24. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.

25. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

26. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.

27. Survei atau Jajak Pendapat Pemilu adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu, Peserta Pemilu, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.

28. Penghitungan Cepat Hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

29. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

30. Hari adalah hari kalender.

Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum;

e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsional; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas.

Ruang lingkup dalam Peraturan Komisi ini, mencakup Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan: a. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c. Pemilu anggota DPD.

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

(1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen: a. Pemilih yang berbasis:

1. keluarga;
2. Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;
5. Pemilih penyandang disabilitas;
6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. kaum marjinal;
8. komunitas;
9. keagamaan;
10. relawan demokrasi; dan
11. warga internet (netizen); b. masyarakat umum; c. media massa; d. Partai Politik Peserta Pemilu; e. pengawas; f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri; g. organisasi kemasyarakatan; h. masyarakat adat; dan i. instansi pemerintah. (2) Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok

lain yang terpinggirkan.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN, petugas pemutakhiran data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih. (3) PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Materi Sosialisasi Pemilu mencakup: a. seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:

1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;

2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

3. pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;

4. penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;

5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

6. pencalonan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

7. kampanye dan dana kampanye Pemilu;

8. pemungutan dan penghitungan suara;

9. penetapan hasil Pemilu; dan

10. pengucapan sumpah/janji

dan Wakil PRESIDEN serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan b. materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(1) Materi sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi: a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam Penyelenggaraan Pemilu; b. jumlah dan alokasi anggaran Penyelenggaraan Pemilu; c. jumlah dan jenis peraturan Penyelenggaraan Pemilu; d. tata cara penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu; dan e. Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu. (2) Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, meliputi: a. konsep dasar tentang hak memilih; b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; c. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; d. penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; e. mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar Pemilih; f. jenis-jenis daftar Pemilih; dan g. peran serta masyarakat, Partai Politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

(3) Materi sosialisasi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3, meliputi: a. persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu; b. tahapan dan jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan c. mekanisme pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu. (4) Materi sosialisasi penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4 meliputi: a. tahapan dan jadwal penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu; b. mekanisme penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu; dan c. nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu. (5) Materi sosialisasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5 meliputi: a. prinsip penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR; c. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi; d. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD; f. tahapan dan jadwal penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; g. mekanisme penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; h. peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan i. ketentuan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan pada daerah induk dan daerah pemekaran.

(6) Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 6 meliputi: a. tahapan dan jadwal pencalonan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. persyaratan bakal calon

dan Wakil PRESIDEN; c. tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan pasangan calon PRESIDEN dan wakil PRESIDEN; d. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. e. persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; f. tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; g. mekanisme verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; h. penyusunan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; i. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; j. persyaratan calon anggota DPD; k. tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD; l. mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD; m. penetapan daftar calon sementara anggota DPD; n. penetapan daftar calon tetap anggota DPD; dan o. peran serta masyarakat pada pencalonan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (7) Materi sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 7 meliputi: a. ketentuan kampanye Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. jadwal kampanye Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; c. visi, misi dan program Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; d. ketentuan dana kampanye Pemilu Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; e. jenis-jenis laporan dana kampanye; f. jadwal penyampaian laporan dana kampanye; g. penyusunan laporan dana kampanye; dan h. audit dan hasil audit laporan dana kampanye. (8) Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a angka 8 dan angka 9 meliputi: a. tata cara pemungutan dan penghitungan suara; b. tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu; c. tata cara penetapan pasangan calon terpilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; d. tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan e. tata cara penetapan calon terpilih anggota DPD.

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui: a. forum warga; b. komunikasi tatap muka; c. media massa; d. bahan sosialisasi; e. alat peraga sosialisasi;

f. Mobilisasi Sosial; g. pemanfaatan budaya populer; h. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; i. laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; j. papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; k. media sosial; l. media kreasi; dan/atau m. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk: a. diskusi; b. seminar; c. lokakarya (workshop); d. rapat kerja; e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; h. gelar wicara (talkshow); dan/atau i. metode tatap muka lainnya.

(1) Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan pada: a. media massa cetak; dan/atau b. media massa elektronik, meliputi:

1. radio;
2. televisi; dan/atau
3. media dalam jaringan (online). (2) Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. tulisan;

b. gambar; c. suara; dan/atau d. audiovisual.

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e, terdiri atas: a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:

1. brosur;
2. selebaran (leaflet);
3. pamflet;
4. buku kecil (booklet);
5. poster;
6. folder; dan/atau
7. stiker. b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
8. spanduk;
9. pataka (banner);
10. baliho;
11. reklame (billboard)/reklame elektronik (videotron); dan/atau
12. umbul-umbul. c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k yaitu media sosialisasi yang dihasilkan melalui karya seni, meliputi: a. film; b. seni musik; c. seni tari; d. seni lukis; e. sastra; dan/atau f. seni peran.

(1) Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan ketersedian anggaran di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi: a. keluarga; b. Pemilih pemula; c. Pemilih muda; d. Pemilih perempuan; e. Pemilih penyandang disabilitas; f. Pemilih berkebutuhan khusus; g. kaum marjinal; h. komunitas; i. keagamaan; j. relawan demokrasi; dan/atau k. warga internet (netizen). (2) Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui: a. Mobilisasi Sosial; b. pemanfaatan jejaring sosial; c. media lokal atau tradisional; d. Rumah Pintar Pemilu; e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi; f. pembentukan agen atau relawan demokrasi; dan/atau g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

(3) Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan: a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan; b. komunitas masyarakat; c. organisasi keagamaan; d. kelompok adat; e. lembaga pendidikan; f. instansi pemerintah; g. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau h. media massa cetak dan elektronik. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang: a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu; b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

(1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih; b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak: a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu; c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;

d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu; e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu; f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu; dan h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib: a. menghormati hak orang lain; b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi; c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

(1) Setiap Warga Negara INDONESIA, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: a. keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu; b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilu; c. Sosialisasi Pemilu; d. Pendidikan Pemilih; dan e. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

(3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Warga Negara INDONESIA, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan; b. keterlibatan dalam tahapan Pemilu; dan/atau c. keterlibatan dalam evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat berupa: a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan

kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera MENETAPKAN dan mengesahkan peraturan perundang- undangan; c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan; e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum; f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang- undangan; g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan; h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum; i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang- undangan.

(1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. menjadi petugas Penyelenggara Pemilu;

b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu; dan/atau c. menjadi pendukung kegiatan dari Peserta Pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa: a. ikut dalam pertemuan evaluasi Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan hasil evaluasi.

(1) Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tujuan: a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilu; dan b. meningkatkan partisipasi Pemilih. (2) Setiap Warga Negara INDONESIA, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilu. (3) Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Warga Negara INDONESIA, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan: a. membangun pengetahuan Pemilih; b. menumbuhkan kesadaran Pemilih; c. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu. (2) Setiap Warga Negara INDONESIA, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih. (3) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut: a. Pemilih pemula; b. Pemilih muda; c. Pemilih perempuan; d. Pemilih penyandang disabilitas; e. Pemilih berkebutuhan khusus; f. kaum marjinal; g. komunitas; h. keagamaan; i. relawan demokrasi; dan/atau j. warga internet (netizen). (4) Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap Warga Negara INDONESIA, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e. (2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Survei tentang perilaku Pemilih; b. Survei tentang hasil Pemilu; c. Survei tentang kelembagaan Pemilu seperti Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau d. Survei tentang Pasangan Calon.

(1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU. (2) Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum di INDONESIA dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri. (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi: a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu; b. akte pendirian/badan hukum lembaga; c. susunan kepengurusan lembaga; d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat; e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak

Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat; f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar; g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

(2) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

(1) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. informasi terkait status badan hukum; b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu; c. susunan kepengurusan; d. sumber dana; e. alat yang digunakan; f. metodologi yang digunakan; dan g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU.

(1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam

pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

(1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas: a. 2 (dua) orang akademisi; b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan c. 1 (satu) orang Anggota KPU. (2) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

(1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan oleh KPU. (2) Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

(1) KPU memberikan sanksi kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. (3) Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, dikenai sanksi sesuai UNDANG-UNDANG tentang Pemilu.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1582), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA