Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat barharga atau barang-barang negara/daerah.

3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

6. Pemeriksaan Kas adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara saldo kas dan setara kas dengan rekening giro dan perhitungan fisik uang pada saat tanggal pemeriksaan kas.

7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Ketua Bawaslu.

8. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu mengenai pembebanan penggantian sementara atas

Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 11. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara. 12. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 13. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara. 14. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 15. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara uang yang dicuri, digelapkan atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan. 16. Persetujuan Penghapusan Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Ketua Bawaslu untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara. 17. Peniadaan Selisih antara Saldo Buku dan Saldo Kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara yang terjadi karena kesalahan/kelalaian Bendahara.

18. Persetujuan Peniadaan Selisih antara Saldo Buku dan Saldo Kas adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Ketua Bawaslu, untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas dari administrasi Bendahara.
19. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah Pimpinan unit eselon II pada tingkat pusat, Bawaslu Provinsi, dan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. Keadaan Kahar adalah keadaan diluar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan Kerugian Negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi berwenang sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

Peraturan Badan ini sebagai pedoman dalam menyelesaikan ganti Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara di Lingkungan Bawaslu.

Prinsip dalam Peraturan Badan ini: a. legalitas, yaitu tuntutan dan penyelesaian ganti Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. prosedural, yaitu penyelesaian ganti Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan; c. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil penyelesaian ganti Kerugian Negara harus dapat dipertanggungjawabkan; d. transparan, yaitu penyelesaian ganti Kerugian Negara harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan e. objektif, yaitu pelaksanaan penyelesaian ganti Kerugian Negara berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.

(1) Informasi tentang Kerugian Negara dapat diketahui dari hasil: a. pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; b. pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; c. pengawasan dari pengawas internal; d. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker; e. pemantauan Pengendalian Intern oleh Kepala Satker; dan/atau f. perhitungan ex-officio. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Satker di Lingkungan Bawaslu dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

(1) Untuk menyelesaikan ganti Kerugian Negara akibat kekurangan perbendaharaan di Lingkungan Bawaslu, Ketua Bawaslu membentuk TPKN. (2) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu. (3) TPKN bertugas membantu Ketua Bawaslu dalam memproses penyelesaian ganti Kerugian Negara akibat kekurangan perbendaharaan yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (4) TPKN dibentuk dengan keanggotaan sebagai berikut: a. Penanggung Jawab : Ketua Bawaslu b. Pengarah : Sekretaris Jenderal Bawaslu c. Ketua : Pengawas Internal d. Sekretaris : Bagian Keuangan e. Anggota : Pegawai yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, dan umum

(5) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyelenggarakan fungsi: a. menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima; b. menghitung jumlah Kerugian Negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Ketua Bawaslu mengenai Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Ketua Bawaslu dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan i. melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN memiliki sekretariat.

(1) Kepala Satker dapat membentuk tim pencari fakta yang bersifat ad hoc untuk membantu penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan di bawah pengendalian TPKN. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Negara berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Satker.

(3) Kepala Satker melaporkan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua Bawaslu dengan tembusan TPKN untuk diproses lebih lanjut.

Dalam hal Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Satker melakukan tindakan pengamanan dan melakukan perhitungan secara ex-officio.

(1) Kepala Satker wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Ketua Bawaslu dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui. (2) Pelaporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Kepala Satker wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dan kepada TPKN.

Ketua Bawaslu segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan adanya Kerugian Negara.

(1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen pendukung laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara. (3) Dalam rangka menyelesaikan verifikasi, TPKN dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

(4) TPKN menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Ketua Bawaslu.

(1) Selama dalam proses penelitian Bendahara dibebaskan dari penugasannya sebagai Bendahara. (2) Dalam hal Bendahara sebelum dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker wajib melakukan Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas. (3) Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas tunai dan bank dengan saldo yang terdapat pada pembukuan Bendahara. (4) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Negara kepada Ketua Bawaslu. (2) Laporan hasil verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen pendukung melalui surat yang ditandatangani Ketua Bawaslu.

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi Kerugian Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Ketua Bawaslu memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan Kerugian Negara

dimaksud dari daftar Kerugian Negara Bawaslu.

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi Kerugian Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Ketua Bawaslu memerintahkan Kepala Satker di bawah pengawasan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan jumlah Kerugian Negara kepada TPKN, berupa: a. berita acara serah terima jaminan; b. bukti pemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara; dan d. bukti fisik barang lainnya. (2) Apabila barang jaminan bukan atas nama Bendahara, harus disertai pernyataan dari yang memiliki/menguasai barang. (3) Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli dan/atau bukti fisik barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen dan/atau bukti fisik lainnya yang disimpan. (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (5) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

(1) Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang, surat kuasa menjual, dan/atau bukti fisik barang lainnya dengan membuat berita acara pengembalian jaminan. (3) Dalam hal pelaksanaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang, surat kuasa menjual, dan/atau bukti fisik barang lainnya. (4) Pelaksanaan pengembalian oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat berita acara pengembalian jaminan. (5) Berita acara pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh Kepala Satker untuk diserahkan kepada TPKN dalam bentuk dokumen asli.

(1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia

mengganti Kerugian Negara kepada Ketua Bawaslu. (2) Ketua Bawaslu memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara, Ketua Bawaslu memerintahkan kepada TPKN agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bawaslu melalui TPKN untuk diproses kerugian negaranya.

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Ketua Bawaslu mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(2) Ketua Bawaslu memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua Bawaslu kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara. (3) Dalam hal pengajuan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Bawaslu melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satker dimana kasus Kerugian Negara terjadi. (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sebelum diajukan permohonan sita jaminan kepada instansi yang berwenang, Kepala Satker dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan.

(1) Kepala Satker wajib menyampaikan SK-PBW kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima. (2) Dalam hal Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Satker menyampaikan SK- PBW kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. (3) Tanda terima dari Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh Kepala Satker paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima

Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. (4) Ketua Bawaslu memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti SK-PBW.

(1) Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW melalui TPKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu dan pengawas internal Bawaslu. (2) Dalam hal pengajuan keberatan atas SK-PBW melalui TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat membebaskan Bendahara dalam hal tidak terbukti bersalah.

(1) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan belum memberikan jawaban atas keberatan Bendahara, Ketua Bawaslu memerintahkan TPKN untuk menanyakan lebih lanjut atas kasus Kerugian Negara dimaksud. (2) Apabila TPKN telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bawaslu dapat memintakan lebih lanjut penyelesaian kasus Kerugian Negara dimaksud karena Badan Pemeriksa Keuangan telah melampaui batas waktu dalam memberikan jawaban atas keberatan Bendahara.

(1) Kepala Satker harus menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima.

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. (3) Ketua Bawaslu memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti tembusan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Ketua Bawaslu menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

(1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker Bendahara dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu melalui TPKN dengan tanda terima dari Bendahara. (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan sita eksekusi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan

yang diajukan oleh Bendahara. (2) Surat Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menghapus catatan Kerugian Negara dan menyampaikan kepada Bendahara. (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Apabila dalam jangka waktu sesuai dengan mekanisme penagihan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, Ketua Bawaslu menyerahkan pengurusan piutang kepada panitia urusan piutang negara untuk dilakukan pengurusan sesuai dengan ketentuan di bidang pengurusan piutang negara.

Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, Ketua Bawaslu mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

(1) Penyelesaian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Badan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio. (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara suka rela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara

Untuk menyelesaikan selisih antara saldo buku dengan saldo kas akibat Kerugian Negara, Kepala Satker melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelesaian administrasi berupa: a. penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara; dan b. peniadaan selisih.

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Satker yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara.

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

(1) Ketua Bawaslu memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti tembusan surat keputusan pencatatan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) TPKN mencatat Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam daftar Kerugian Negara Bawaslu.

Hasil Inventarisasi kasus kerugian negara yang dilakukan oleh TPKN digunakan oleh bagian keuangan dan pengawas internal untuk pemutakhiran basis data Kerugian Negara.

Penyelesaian ganti Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Bawaslu sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam hal Bendahara yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara belum dilakukan penuntutan, oleh karena tidak cukup bukti, Ketua Bawaslu dapat mengeluarkan surat keputusan mengenai pembebasan penuntutan terhadap Bendahara. (2) Pembebasan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali, apabila dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.

(1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsinya TPKN dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Bawaslu yang dikelola oleh Bagian Keuangan. (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas tim pencari fakta yang bersifat ad hoc dibebankan pada DIPA masing-masing Satker.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA