Pasal 24

(1) Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW melalui TPKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu dan pengawas internal Bawaslu. (2) Dalam hal pengajuan keberatan atas SK-PBW melalui TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dapat membebaskan Bendahara dalam hal tidak terbukti bersalah.