Pasal 6

(1) Kepala Satker dapat membentuk tim pencari fakta yang bersifat ad hoc untuk membantu penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan di bawah pengendalian TPKN. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Negara berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Satker.

(3) Kepala Satker melaporkan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua Bawaslu dengan tembusan TPKN untuk diproses lebih lanjut.