Pasal 21

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Ketua Bawaslu mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(2) Ketua Bawaslu memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.