Pasal 36

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Satker yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.