Peraturan Badan Nomor 20-15-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.

2. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

3. Bank Asal adalah bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

4. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

6. Sistem Pembayaran Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPBI adalah penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank INDONESIA.

7. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJSP adalah Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

8. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

9. Operasi Moneter adalah operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter.

(1) Bank Perantara hanya dapat melakukan kegiatan SPBI setelah memperoleh konfirmasi pengalihan persetujuan kepesertaan dari Bank INDONESIA. (2) Bank Perantara hanya dapat melakukan kegiatan dalam Operasi Moneter setelah memperoleh konfirmasi pengalihan izin kepesertaan dari Bank INDONESIA. (3) Bank Perantara hanya dapat melakukan kegiatan sebagai PJSP setelah memperoleh konfirmasi pengalihan izin dari Bank INDONESIA.

Pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah LPS memenuhi ketentuan: a. penyampaian rencana pendirian Bank Perantara; b. penyampaian persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara yang diperoleh dari OJK; c. penyampaian permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP bagi Bank Perantara; dan d. penyampaian izin usaha Bank Perantara yang diperoleh dari OJK.

(1) LPS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank INDONESIA mengenai rencana pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang memuat informasi mengenai permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara kepada OJK dengan melampirkan fotokopi surat dan dokumen terkait. (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian surat permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara kepada OJK.

(1) Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LPS juga menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank INDONESIA mengenai rencana penanganan permasalahan solvabilitas Bank oleh LPS. (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pada tanggal yang sama dengan penyampaian surat permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara kepada OJK; atau b. segera setelah LPS menerima informasi dari OJK mengenai Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas untuk dilakukan persiapan penanganan oleh LPS.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bank INDONESIA berwenang melakukan penilaian awal terhadap rencana pendirian Bank Perantara.

(1) LPS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank INDONESIA mengenai persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara yang diperoleh dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan fotokopi surat persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara yang diperoleh dari OJK.

LPS hanya dapat mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sepanjang kegiatan terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP tersebut telah dilakukan oleh Bank Asal.

(1) LPS mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara tertulis kepada Bank INDONESIA pada tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara kepada OJK. (2) Permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. permintaan pembukaan sandi Bank termasuk sandi Bank bagi kantor cabang Bank Perantara; b. permintaan pembukaan rekening giro dalam rupiah di Bank INDONESIA; dan c. permintaan pembukaan rekening giro dalam valuta asing di Bank INDONESIA, dalam hal Bank Perantara akan melanjutkan kegiatan dalam valuta asing yang telah dilakukan oleh Bank Asal. (3) Permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta pendirian dan/atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA serta seluruh perubahan anggaran dasar Bank Perantara berikut

surat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA; b. rencana tindak yang paling sedikit memuat cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, migrasi infrastruktur, serta jenis kegiatan SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP yang akan dimintakan pengalihan persetujuan dan/atau izin dari Bank INDONESIA; c. data kepesertaan SPBI; dan d. surat pernyataan LPS yang berisi:

1. kesiapan serta keamanan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk operasional SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP;
2. penggunaan sistem dan infrastruktur Bank Perantara dari Bank Asal untuk SPBI,

Operasi Moneter, PJSP, dan pelaporan yang akan diselenggarakan; dan 3. jenis kegiatan SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP yang akan dialihkan dari Bank Asal kepada Bank Perantara.

Bank Perantara menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana Bank Asal dalam melaksanakan kegiatan operasional yang terkait dengan Bank INDONESIA.

(1) LPS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank INDONESIA mengenai izin usaha Bank Perantara yang diperoleh dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan: a. permintaan connected user dan digital certificate SPBI; b. permintaan hak akses terkait pelaporan; c. permintaan pendaftaran petugas Bank Perantara untuk kegiatan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank Perantara di Bank INDONESIA; d. permintaan pendaftaran petugas Bank Perantara untuk user access di Bank INDONESIA Sistem Informasi Layanan Kas; e. fotokopi izin usaha Bank Perantara dari OJK; f. susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham termasuk struktur organisasi Bank Perantara;

g. nama dan jabatan direksi Bank Perantara yang akan melakukan penandatanganan perjanjian kepesertaan SPBI; h. surat kuasa untuk keperluan terkait hubungan rekening giro dan kepesertaan SPBI; dan i. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang menerima kuasa dari direksi Bank Perantara.

(1) Bank INDONESIA memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini. (2) Bank INDONESIA dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP dilakukan oleh Bank INDONESIA setelah Bank Perantara memperoleh izin usaha Bank Perantara dari OJK.

(1) LPS menyampaikan kepada Bank INDONESIA fotokopi akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Bank Asal kepada Bank Perantara. (2) Penyampaian fotokopi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal penandatanganan akta.

Konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP yang diberikan oleh Bank INDONESIA berlaku efektif sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Bank Asal kepada Bank Perantara ditandatangani.

Bank INDONESIA berwenang untuk melakukan peninjauan kembali atas konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP yang telah diberikan.

Bank Perantara yang telah melaksanakan kegiatan operasional harus menyampaikan kepada Bank INDONESIA: a. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan; dan b. dokumen terkait kegiatan operasional SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

(1) LPS memberitahukan rencana penggunaan jasa PJPUR kepada Bank INDONESIA apabila Bank Perantara menggunakan jasa PJPUR dalam kegiatan pengolahan uang rupiah. (2) Pemberitahuan rencana penggunaan jasa PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal yang sama dengan penyampaian permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(1) Dalam hal LPS membatalkan pendirian Bank Perantara maka LPS menyampaikan informasi pembatalan pendirian Bank Perantara tersebut secara tertulis kepada Bank INDONESIA. (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menghentikan proses pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin atau konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin yang telah diberikan menjadi batal dan tidak berlaku.

Dalam hal Bank Perantara yang telah melaksanakan kegiatan operasional akan menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Bank Asal lain dan membutuhkan pengalihan persetujuan dan/atau izin kegiatan baru terkait SPBI, Operasi Moneter, PJSP, dan/atau pembukaan rekening giro dalam valuta asing yang belum dimiliki oleh Bank Perantara, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. LPS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank INDONESIA mengenai rencana penanganan permasalahan solvabilitas Bank Asal lain oleh LPS dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. LPS mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin kepada Bank INDONESIA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. Bank Perantara menggunakan infrastruktur Bank Asal lain untuk kegiatan baru yang membutuhkan pengalihan persetujuan dan/atau izin Bank INDONESIA;

d. LPS melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; e. LPS menyampaikan fotokopi akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Bank Asal lain kepada Bank Perantara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan f. Bank Perantara menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan baru terkait SPBI, Operasi Moneter, dan/atau PJSP serta dokumen terkait kegiatan operasional SPBI, Operasi Moneter, dan/atau PJSP baru dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Dalam hal Bank Perantara akan melakukan kegiatan baru terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP maka Bank Perantara mengajukan permohonan persetujuan dan/atau izin kepada Bank INDONESIA sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA.

Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan terkait Bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank INDONESIA, kecuali diatur lain dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Bank INDONESIA berwenang melakukan pengawasan kepada Bank Perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Perantara harus menyesuaikan kegiatan usaha Bank terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP sesuai dengan pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha yang

disesuaikan dengan modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK.

(1) Bank Perantara wajib memenuhi giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. (2) Bank Perantara wajib memenuhi penyangga likuiditas makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. (3) Pemenuhan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah 1 (satu) bulan sejak Bank Perantara melaksanakan kegiatan operasional.

(1) Bank Perantara wajib memenuhi rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. (2) Dalam MENETAPKAN rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara menghitung rasio kredit bermasalah, rasio kredit properti bermasalah, rasio kredit kendaraan bermotor bermasalah, rasio pembiayaan bermasalah, rasio pembiayaan properti bermasalah, dan/atau rasio pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan data berdasarkan neraca Bank Perantara pada awal hari pertama Bank Perantara melaksanakan kegiatan operasional yang dilakukan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah tanggal Bank Perantara melaksanakan kegiatan operasional; dan b. menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor, setelah 2 (dua) bulan sejak Bank Perantara melaksanakan kegiatan operasional.

Bank INDONESIA mengenakan kewajiban pemenuhan: a. giro rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan b. countercyclical buffer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai kewajiban pembentukan countercyclical buffer, terhitung sejak LPS menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain.

(1) Bank Perantara yang merupakan peserta Bank INDONESIA-Scripless Securities Settlement System (BI- SSSS) yang memiliki fungsi sebagai sub-registry wajib memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan surat berharga di BI-SSSS dengan rata-rata bulanan paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). (2) Pemenuhan kewajiban jumlah minimum pencatatan kepemilikan surat berharga di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank Perantara melaksanakan kegiatan operasional.

(1) Bank Perantara wajib memenuhi ketentuan mengenai pelaporan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank INDONESIA. (2) Dalam hal Bank Perantara belum dapat melakukan pelaporan secara online melalui sistem pelaporan Bank INDONESIA, Bank Perantara dapat menyampaikan laporan secara offline melalui surat dengan melampirkan salinan lunak (soft copy). (3) Pelaporan secara offline sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Bank Perantara melaksanakan kegiatan operasional. (4) Pelaporan secara offline sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada: a. satuan kerja di Bank INDONESIA yang melaksanakan fungsi pengelolaan kepatuhan laporan dengan alamat: Bank INDONESIA c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; atau

b. Kantor Perwakilan Bank INDONESIA setempat, bagi Bank Perantara yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank INDONESIA.

LPS menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank INDONESIA mengenai rencana pengakhiran Bank Perantara dengan mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank INDONESIA.

Penyampaian permohonan, informasi, laporan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran dengan alamat: Bank INDONESIA c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.

(1) Bank Perantara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA terkait. (2) Bank Perantara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur

mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. (3) Bank Perantara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. (4) Bank Perantara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. (5) Bank Perantara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui Bank INDONESIA-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). (6) Bank Perantara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank INDONESIA.

(1) LPS mengajukan permohonan penutupan kepesertaan SPBI, pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter, pencabutan izin sebagai PJSP, penutupan rekening giro, dan penutupan sandi Bank dari Bank Asal pada tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal kepada OJK. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada satuan kerja di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menutup kepesertaan SPBI, mencabut izin kepesertaan Operasi Moneter, pencabutan izin sebagai PJSP, menutup rekening giro, dan menutup sandi Bank dari Bank Asal setelah OJK mencabut izin usaha Bank Asal. (4) Bank INDONESIA dapat mengubah status kepesertaan SPBI Bank Asal menjadi dibekukan selama OJK belum mencabut izin usaha Bank Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bank INDONESIA dapat memproses dan mengambil keputusan dan/atau kebijakan atas pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP bagi Bank Perantara di luar hari kerja dan jam kerja Bank INDONESIA.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY