METROLOGI LEGAL

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya dengan:

• Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
• Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
• Konvensi Meter (la Convention du Metre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan-satuan

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 Negara;

• Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesures) ialah konperensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter;
• Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi Meter;
• Satuan Sistem international (le Systeme International d'Unites) selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
• satuan dasar ialah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan;
• lambang satuan ialah tanda yang menyatakan satuan ukuran;
• standar satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding;
• standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dari Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu;
• alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
• alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
• alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
• alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
• alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;
• tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
• menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
• tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berd asarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

• menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
• Menteri ialah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Metrologi Legal.

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI.

(1) a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter;

• Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;
• Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
• Satuan dasar besaran arus listrik adalah amper;
• Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;
• Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela;
• Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.

(2) Definisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar seperti tersebut pada ayat

(1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh Konperensi

Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Lambang satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang- undang ini adalah sebagai berikut: Satuan: Lambang Satuan: meter ..................... m kilogram ............... kg sekon ...................... s amper .................... A kelvin .................... K kandela ................ ed mole ................... mol

(1) Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, kelipatan-kelipatan dan

bagian-bagian desimal dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini, jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian itu tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang satuan dari satuan-satuan yang bersangkutan, maka di depan satuan atau lambang satuan tersebut dapat dinyatakan dengan membubuhkan salah satu dari awal kata atau lambang berikut:

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kelipatan /bagian desimal = Awal kataM Lambang 1 000 000 000 000 000 000 = 1 1018M eksa E

1 000 000 000 000 000 = 1015M peta P

1 000 000 000 000 = 1012 tera T 1000000000 = 1 0m9 g Mi g a G 1 000 000 = 106 mega M

1000 = 103 kilo k

1 00 = 102 hekto h

10 = 101 deka da

0,1 = 10-1 desi d

0,01 = 10-2 senti c

0,001 = 10-3 mili m

0,000 001 = 10-6 mikro u

0,000 000 001 = 10-9 nano n

0,000 000 000 001 = 10-12 piko p

0,000 000 000 000001 = 10-15 femto f

0,000000000000000001 = 10-18atto a

(2) Seperseribu (0,001) bagian dari kilogram adalah gram yang dinyatakan

dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan dalam satuan gram.

Derajat Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik nolnya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan:

• satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar baik mengenai besaran- besaran, satuansatuan maupun lambang-lambang satuannya;
• satuan-satuan tambahan baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambanglambang satuannya;
• satuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan dalam pemakaiannya.

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Standar-standar induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Susunan turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini

dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu.

(2) Susunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam ayat (1) Pasal ini

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

• Wajib ditera dan ditera ulang;
• dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
• syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Menteri mengatur tentang:

• pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
• pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
• tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis- jenis tertentu.

(1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu

ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

(2) Tatacara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini.

(1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain

yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

(2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wlayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri. BABV TANDA TERA

(1) Jenis-jenis tanda tera:

• tanda sah;
• tanda batal;
• tanda jaminan;
• tanda daerah;
• tanda pegawai yang berhak.

(2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat

pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

(1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

(2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

(3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian

tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.

(4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat

ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Undang-undang ini adalah bebas dari bea materai.

(1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual,

ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai.

• nama barang dalam bungkusan itu;
• ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
• jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan

angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

(1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Undang-undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.

(2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam

keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai Pasal 22 dan

Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang- undang ini;

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
• alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tandajaminannya rusak.

(1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai

tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai:

• alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
• alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang malebihi kapasitas maksimumnya;

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

• alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

(1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku

menurut Pasal 7 Undang-undang ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

(2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap

pemberitahuan:

• tentang benda tidak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia;
• tentang benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia.

(3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau

timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini tatkala benda itu dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

• kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
• menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang- undang ini.

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26,

Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-

lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal

31 Undangundang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-

lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat

(2) Undangundang ini adalah kejahatan.

(2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-

undang ini adalah pelanggaran.

(3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat

dirampas untuk kepentingan Negara.

(1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-

undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada:

• pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
• sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang- orang;
• pengurus, apabila berbentuk yayasan;
• wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-

perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

(3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata

tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.

(4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang

oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.

(5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh

badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

(1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita tetapi

tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang- barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang.

(2) Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

(1) Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi

Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(2) Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi legal

dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.

(3) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melakukan penyegelan,

dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.

(4) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya di

tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-undang ini dalam waktu terbuka untuk umum.

(5) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya

antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya atau sebagian dipakai sebagai tempat yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang ini.

(6) Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini pegawai yang

melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

(7) Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

BABX

Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disahkan berdasarkan Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175, dapat disahkan pada waktu tera ulang jika sifatsifat ukurnya memenuhi syarat batas-batas kesalahan yang ditentukan berdasarkan Undangundang ini, tanda-tanda, sebutan-sebutan atau nilai-nilai yang disebut padanya masih tampak terang dan tahan lama.

Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini masih tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini maka Ijkordonnantie 1949

Staatsblad Nomor 175 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini

diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1981

INDONESIA,

ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1981

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com