USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Wisata Agro Hortikultura adalah usaha produktif dan kreatif yang dijalankan secara profesional, menyediakan dan/atau mengelola barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata agro berbasis hortikultura.

2. Wisata Agro Berbasis Hortikultura, selanjutnya disebut Wisata Agro adalah kegiatan pengembangan Kawasan Hortikultura atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

3. Hortikultura . . .

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran,bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha Hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
3. Unit Usaha Budidaya Hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman Hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Unit Usaha Hortikultura Lainnya adalah usaha Hortikultura yang tidak terkait langsung dengan Kawasan Hortikultura dan/ atau Unit Usaha Budidaya.
5. Pelaku Usaha Wisata Agro yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, perusahaan yang melakukan Usaha Wisata Agro baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura.

(1) Kawasan Hortikultura dan/atau Unit Usaha Budidaya

Hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura.

(2) Selain . . .

(2) Selain Kawasan Hortikultura dan/atau unit usaha budi

daya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Usaha Hortikultura Lainnya juga dapat digunakan dan dikembangkan untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura.

(1) Kawasan Hortikultura yang akan digunakan dan

dikembangkan untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan Kawasan Hortikultura yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• Kawasan Hortikultura nasional;
• Kawasan Hortikultura provinsi; dan
• Kawasan Hortikultura kabupaten/kota.

Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang digunakan dan dikembangkan sebagai Usaha Wisata Agro Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup unit usaha:

• buah;
• sayuran;
• florikultura; dan/atau
• bahan obat nabati.

Unit Usaha Hortikultura Lainnya yang digunakan dan dikembangkan sebagai Usaha Wisata Agro Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mencakup unit usaha:

• perbenihan;
• panen dan pascapanen;
• pengolahan;
• distribusi, perdagangan dan pemasaran; dan/atau
• penelitian.

Pasal 6 . . .

(1) Usaha Wisata Agro Hortikultura diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha.

(2) Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

• mengikutsertakan masyarakat setempat;
• memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

(3) Mengikutsertakan masyarakat setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberdayaan, kemitraan, dan/atau keterlibatan dalam usaha.

(4) Memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan

lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa menjaga keamanan sumber daya genetik, menghindari penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan menghindari kerusakan/pencemaran lingkungan serta menjaga kegiatan yang tidak bertentangan dengan sosial budaya daerah lokasi Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Bagian kesatu Prinsip Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura

(1) Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memperhatikan keamanan, kenyamanan, keselamatan pekerja dan wisatawan.

(2) Usaha Wisata Agro Hortikultura dilakukan oleh Pelaku

Usaha baik secara sendiri-sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan

Usaha Wisata Agro Hortikultura dengan:

• membentuk unit organisasi baru untuk melaksanakan Usaha Wisata Agro Hortikultura;

• menambah . . .

• menambah fungsi dari unit yang sudah ada untuk melaksanakan Usaha Wisata Agro Hortikultura; dan/atau
• membentuk atau menugaskan badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura harus

memenuhi standar:

• produk;
• pelayanan; dan
• pengelolaan.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Penggunaan dan Pengembangan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya

(1) Pengunaan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya

Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura lainnya untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura harus memenuhi persyaratan:

• standar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
• sudah memiliki tanda daftar bagi Unit Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya mikro dan kecil; atau
• sudah memiliki izin usaha bagi Unit Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya menengah dan besar.

(2) Penggunaan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) selain memenuhi persyaratan huruf a telah ditetapkan sebagai Kawasan Hortikultura dan telah melaksanakan tatacara budidaya yang baik dan benar.

(3) Penggunaan Unit Usaha Budidaya Hortikultura

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf c, telah melaksanakan tatacara budidaya yang baik dan benar.

(4) Penggunaan . . .

(4) Penggunaan Unit Usaha Hortikultura Lainnya selain

memenuhi ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c telah melaksanakan tatacara yang baik dan benar sesuai dengan jenis usahanya.

Pengembangan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura harus memenuhi persyaratan:

• komoditas Hortikultura sebagai objek Wisata utama; dan
• mempunyai prospek untuk dikembangkan.

Bagian ketiga Tatacara Penggunaan dan Pengembangan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya

Paragraf 1 Tatacara penggunaan

Penggunaan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura meliputi:

• Perencanaan; dan
• Pendaftaran usaha.

(1) Perencanaan penggunaan Kawasan Hortikultura, Unit

Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a merupakan bagian integral dari perencanaan Hortikultura dan perencanaan pariwisata.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan:

• daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;

• rencana . . .

• rencana pengembangan Kawasan Hortikultura;
• rencana pengembangan kawasan Wisata;
• rencana tata ruang wilayah;
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• kemampuan sumberdaya manusia; dan
• kondisi sosial budaya setempat.

(1) Perencanaan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:

• perencanaan tingkat nasional;
• perencanaan tingkat provinsi; dan
• perencanaan tingkat kabupaten/kota.

(2) Perencanaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a disusun oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dengan dikoordinasikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari kabupaten/kota dan provinsi dengan melibatkan pelaku usaha hortikultura dan pelaku usaha pariwisata.

(3) Dalam menyusun perencanaan, Menteri dapat

berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga nonkementerian.

(4) Perencanaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disusun oleh Gubernur berdasarkan usulan dari kabupaten/kota dengan melibatkan pelaku usaha hortikultura dan pelaku usaha pariwisata.

(5) Perencanaan ditingkat kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Bupati/Walikota dengan melibatkan pelaku usaha hortikultura dan pelaku usaha pariwisata.

Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib dilakukan oleh unit organisasi yang melaksanakan Usaha Wisata Agro Hortikultura dan pelaku Usaha Wisata Agro Hortikultura, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.

Paragraf . . .

Paragraf 2 Tatacara pengembangan

Tatacara pengembangan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura paling sedikit dilakukan dengan:

• penyediaan prasarana dan sarana penunjang;
• penyiapan sumberdaya manusia;
• operasional usaha; dan
• promosi.

(1) Penyediaan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf a berupa akses menuju lokasi.

(2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud

pada Pasal 15 huruf a di dalam lokasi Wisata Agro dibangun oleh pelaku usaha.

(3) Penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a di luar lokasi Wisata Agro Hortikultura

dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

(1) Penyiapan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud

dalam pasal 15 huruf b paling sedikit mencakup tenaga kerja pengelola Wisata Agro.

(2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di bidang tertentu harus memenuhi standar kompetensi kerja.

(3) Dalam hal sumberdaya manusia di bidang tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kompetensi kerja, pelaku usaha, harus menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi kerja.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal sumberdaya manusia belum dapat dipenuhi dari

sumberdaya manusia dalam negeri, pelaku usaha dapat memanfaatkan sumberdaya manusia luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengutamakan masyarakat sekitar.

Operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan setelah Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya terdaftar sebagai Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pelaku Usaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah melalui media cetak, media elektronik, media online dan/atau media lain.

Bagian Keempat Kelembagaan

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong

terbentuknya kelembagaan Usaha Wisata Agro Hortikultura.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa asosiasi, paguyuban, dan bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertujuan untuk mewadahi kerjasama para pelaku usaha dalam proses perencanaan, pengembangan usaha dan penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura.

(4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berfungsi sebagai mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Bagian . . .

Bagian Kelima Informasi

(1) Pelaku usaha mengembangkan informasi Usaha Wisata

Agro Hortikultura.

(2) Informasi Usaha Wisata Agro Hortikultura sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:

• perencanaan;
• pemantauan dan evaluasi;
• promosi; dan
• investasi dan penanaman modal.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola

oleh kelembagaan Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Pelaku usaha mempunyai hak:

• mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Wisata Agro Hortikultura;
• membentuk dan menjadi anggota asosiasi di bidang kepariwisataan;
• mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

(1) Pelaku usaha wajib:

• memiliki tanda daftar Usaha Wisata Agro Hortikultura;

• memberikan informasi yang akurat mengenai objek Wisata Agro Hortikultura;

• memberikan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;

• menjaga . . .

• menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
• memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
• memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
• mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
• mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
• meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
• berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
• mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
• memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
• memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
• menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
• menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• mencegah perusakan atau penghilangan keberadaan spesies tanaman Hortikultura atau sumber daya genetik; dan
• mencegah penyebaran organisme pengganggu tumbuhan.

(2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

Bagian kesatu Umum

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Bagian Kedua Pembinaan

(1) Pembinaan terhadap Usaha Wisata Agro Hortikultura

paling sedikit meliputi:

• penyuluhan;
• pelatihan; dan/atau
• bimbingan dan pendampingan.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan terhadap pelaku usaha dan masyarakat untuk perubahan perilaku dan sikap.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan terhadap pelaku usaha dan pekerja untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja usaha.

(4) Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pelaku usaha dan pekerja untuk dapat menggunakan dan mengembangkan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura, dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya menjadi Usaha Wisata Agro Hortikultura.

(5) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian . . .

Bagian Ketiga Pengawasan

(1) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan pelaku usaha

serta pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pengembangan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura.

(2) Dalam keadaan tertentu, pengawasan dapat dilakukan

melalui pemeriksaan terhadap proses penggunaan dan pengembangan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Usaha Wisata Agro yang berbasis Hortikultura yang telah memiliki tanda daftar, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd