Pasal 6

(1) Usaha Wisata Agro Hortikultura diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha.

(2) Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

• mengikutsertakan masyarakat setempat;
• memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

(3) Mengikutsertakan masyarakat setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberdayaan, kemitraan, dan/atau keterlibatan dalam usaha.

(4) Memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan

lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa menjaga keamanan sumber daya genetik, menghindari penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan menghindari kerusakan/pencemaran lingkungan serta menjaga kegiatan yang tidak bertentangan dengan sosial budaya daerah lokasi Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Bagian kesatu Prinsip Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura