Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memperhatikan keamanan, kenyamanan, keselamatan pekerja dan wisatawan.

(2) Usaha Wisata Agro Hortikultura dilakukan oleh Pelaku

Usaha baik secara sendiri-sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan

Usaha Wisata Agro Hortikultura dengan:

• membentuk unit organisasi baru untuk melaksanakan Usaha Wisata Agro Hortikultura;

• menambah . . .

• menambah fungsi dari unit yang sudah ada untuk melaksanakan Usaha Wisata Agro Hortikultura; dan/atau
• membentuk atau menugaskan badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.