PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

persetujuan bersama Presiden.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

1. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan

kekuasaan pemerintahan.

1. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota.

1. Program …

• • 3 - -

95- 3 -

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Undang-Undang yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis.

1. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Baleg adalah

salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

yang khusus menangani bidang legislasi.

1. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut

Prolegda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana,

terpadu, dan sistematis.

1. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda

adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi

daerah.

1. Pengundangan adalah penempatan Peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,

Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,

atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan

hukum masyarakat.

1. Pemrakarsa …

• • 4 - -

95- 4 -

1. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul

penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan

Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atau

Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan

kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.

1. Menteri …

• • 5 - -

95- 5 -

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kesatu

Umum

Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:

• perencanaan Rancangan Undang-Undang;

• perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;

• perencanaan Rancangan Peraturan Presiden;

• perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

• perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/

Kota; dan

• perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

lainnya.

Bagian Kedua

Perencanaan Rancangan Undang-Undang

Paragraf 1

Umum

Perencanaan Rancangan Undang-Undang meliputi kegiatan:

• penyusunan Naskah Akademik;

• penyusunan …

• • 6 - -

95- 6 -

• penyusunan Prolegnas jangka menengah;

• penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;

• perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang

kumulatif terbuka; dan

• perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di

luar Prolegnas.

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam

Prolegnas.

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan

untuk jangka menengah dan prioritas tahunan.

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah

dikoordinasikan oleh Menteri.

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah

disepakati menjadi Prolegnas jangka menengah dan

Prolegnas prioritas tahunan setelah ditetapkan dalam rapat

paripurna DPR.

Paragraf 2

Penyusunan Naskah Akademik

(1) Naskah Akademik disusun dalam rangka penyusunan

Rancangan Undang-Undang.

(2) Penyusunan …

• • 7 - -

95- 7 -

(2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri.

(3) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan

teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

(1) Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang

diterima dari Pemrakarsa.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan

Naskah Akademik.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Menteri menyampaikan Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang yang telah selesai diselaraskan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pemrakarsa

disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 11 …

• • 8 - -

95- 8 -

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal Prolegnas jangka

menengah di lingkungan Pemerintah sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program

prioritas Presiden jangka menengah.

(2) Penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa daftar Rancangan Undang-Undang atau arah

kerangka regulasi yang didasarkan pada:

• perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

• perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• perintah Undang-Undang lainnya;

• sistem perencanaan pembangunan nasional;

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;

• rencana pembangunan jangka menengah;

• rencana kerja pemerintah; dan

• aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

(3) Dalam menyiapkan penyusunan Prolegnas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penyusunan rancangan awal Prolegnas jangka menengah

dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan

awal rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 12 …

• • 9 - -

95- 9 -

(1) Hasil penyiapan penyusunan Prolegnas jangka menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa daftar

Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi.

(2) Daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka

regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang

memuat:

• judul;

• konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan

penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan,

jangkauan dan arah pengaturan;

• dasar penyusunan; dan

• keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-

undangan lainnya.

(3) Menteri menyampaikan daftar Rancangan Undang-

Undang atau arah kerangka regulasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian untuk mendapatkan

tanggapan atau masukan.

(4) Tanggapan atau masukan dari kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal daftar Rancangan Undang-Undang atau arah

kerangka regulasi diterima.

(5) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat berupa usul penambahan atau

pengurangan terhadap konsep daftar Rancangan

Undang-Undang atau arah kerangka regulasi.

(6) Tanggapan …

• • 10 - -

95- 10 -

(6) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan

Prolegnas jangka menengah.

Menteri menyampaikan rancangan Prolegnas jangka

menengah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang dalam negeri untuk disepakati dan

dituangkan ke dalam Prolegnas jangka menengah sebagai

prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

(1) Menteri menyampaikan Prolegnas jangka menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Presiden

untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam hal Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah mendapatkan persetujuan Presiden, Menteri

menyampaikan Prolegnas tersebut kepada DPR melalui

Baleg.

(1) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir

tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan

Prolegnas prioritas tahunan.

(2) Evaluasi …

• • 11 - -

95- 11 -

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam

negeri, dan Pemrakarsa.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

untuk menghasilkan keselarasan dengan:

• capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional;

• perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam

pelaksanaan pembangunan nasional; dan/atau

• prioritas agenda pembangunan nasional yang

ditetapkan oleh Presiden.

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) perlu dilakukan

perubahan Prolegnas jangka menengah, Pemrakarsa

menyampaikan usul perubahan disertai alasan secara

tertulis kepada Menteri.

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) dan melalui proses penyelarasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Berdasarkan …

• • 12 - -

95- 12 -

(3) Berdasarkan usul perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri melakukan penyusunan

perubahan Prolegnas jangka menengah.

(4) Perubahan Prolegnas jangka menengah yang disusun

oleh Menteri, disampaikan kepada Presiden untuk

mendapat persetujuan.

(5) Hasil perubahan Prolegnas jangka menengah yang telah

disetujui oleh Presiden, disampaikan oleh Menteri kepada

Baleg.

Paragraf 4

Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan

(1) Menteri menyiapkan penyusunan Prolegnas prioritas

tahunan di lingkungan Pemerintah.

(2) Penyusunan rancangan awal Prolegnas prioritas tahunan

dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan

rencana kerja pemerintah.

(3) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Rancangan

Undang-Undang yang disusun berdasarkan Prolegnas

jangka menengah.

(4) Dalam menyiapkan penyusunan Prolegnas prioritas

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 18 …

• • 13 - -

95- 13 -

(1) Menteri menyampaikan daftar Prolegnas prioritas

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk

mendapatkan tanggapan atau masukan.

(2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

menyampaikan tanggapan atau masukan atas daftar

Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar

Rancangan Undang-Undang diterima.

(3) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa usul penambahan atau

pengurangan terhadap daftar Rancangan Undang-

Undang.

(4) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan

Prolegnas prioritas tahunan.

(1) Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan Undang-

Undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah

untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

• Naskah Akademik;

• surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari

Menteri;

• Rancangan Undang-Undang;

• surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat

panitia antarkementerian dan/atau antarnon-

kementerian dari Pemrakarsa; dan

• surat …

• • 14 - -

95- 14 -

• surat keterangan telah selesainya

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri.

(1) Menteri menyampaikan hasil penyusunan Prolegnas

prioritas tahunan kepada Presiden untuk mendapatkan

persetujuan.

(2) Dalam hal Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan

Presiden, Menteri menyampaikan Prolegnas tersebut

kepada DPR melalui Baleg.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang prakarsa Pemerintah

tidak masuk dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan,

Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat dialihkan

menjadi inisiatif DPR.

Paragraf 5

Tata Cara Perencanaan Penyusunan

Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang

terdiri atas:

• pengesahan perjanjian internasional tertentu;

• akibat putusan Mahkamah Konstitusi;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

• pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah

Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan

• penetapan/ …

• • 15 - -

95- 15 -

• penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

(2) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

d, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan

permohonan izin prakarsa kepada Presiden.

(3) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai