Pasal 12

(1) Hasil penyiapan penyusunan Prolegnas jangka menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa daftar

Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi.

(2) Daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka

regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang

memuat:

• judul;

• konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan

penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan,

jangkauan dan arah pengaturan;

• dasar penyusunan; dan

• keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-

undangan lainnya.

(3) Menteri menyampaikan daftar Rancangan Undang-

Undang atau arah kerangka regulasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian untuk mendapatkan

tanggapan atau masukan.

(4) Tanggapan atau masukan dari kementerian/lembaga

pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal daftar Rancangan Undang-Undang atau arah

kerangka regulasi diterima.

(5) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat berupa usul penambahan atau

pengurangan terhadap konsep daftar Rancangan

Undang-Undang atau arah kerangka regulasi.

(6) Tanggapan …

• • 10 - -

95- 10 -

(6) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan

Prolegnas jangka menengah.