Pasal 11

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal Prolegnas jangka

menengah di lingkungan Pemerintah sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program

prioritas Presiden jangka menengah.

(2) Penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa daftar Rancangan Undang-Undang atau arah

kerangka regulasi yang didasarkan pada:

• perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

• perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• perintah Undang-Undang lainnya;

• sistem perencanaan pembangunan nasional;

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;

• rencana pembangunan jangka menengah;

• rencana kerja pemerintah; dan

• aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

(3) Dalam menyiapkan penyusunan Prolegnas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penyusunan rancangan awal Prolegnas jangka menengah

dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan

awal rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 12 …

• • 9 - -

95- 9 -