Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

persetujuan bersama Presiden.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

1. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan

kekuasaan pemerintahan.

1. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota.

1. Program …

---

• • 3 - -

95- 3 -

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Undang-Undang yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis.

1. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Baleg adalah

salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

yang khusus menangani bidang legislasi.

1. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut

Prolegda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana,

terpadu, dan sistematis.

1. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda

adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi

daerah.

1. Pengundangan adalah penempatan Peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,

Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,

atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan

hukum masyarakat.

1. Pemrakarsa …

---

• • 4 - -

95- 4 -

1. Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul

penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan

Presiden, atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota yang mengajukan usul Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atau

Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan

kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.

1. Menteri …

---

• • 5 - -

95- 5 -

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kesatu

Umum